— Dorong Pelestarian Tradisi dan Perputaran Ekonomi Lokal Ratusan Juta

TANJUNG SELOR -:Rangkaian perhelatan akbar Festival Sungai Kayan tahun 2025 yang telah berlangsung selama tiga hari berturut-turut, sejak 6 Oktober, resmi ditutup pada hari Rabu (8/10/2025). Penutupan dilakukan langsung oleh Bupati Bulungan Syarwani, S.Pd., M.Si, didampingi Wakil Bupati Kilat, A.Md, dan Sekretaris Daerah Ir. H. Risdianto, S.Pi., M.Si.
Acara penutupan yang meriah diwarnai oleh tontonan seru partai final lomba dayung tradisional di Sungai Kayan, yang menampilkan kelas putra dan putri 50 orang.

Dalam sambutannya, Bupati Syarwani menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk 74 kepala desa, 7 kelurahan, 10 kecamatan, dan para camat, atas dukungan penuh mereka dalam menyukseskan festival ini. Ia juga secara khusus berterima kasih kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bulungan yang telah menonton dan menyaksikan langsung Festival Sungai Kayan.

“Sejak hari pertama, kita bisa bersama-sama menjaga situasi damai, aman, dan kita bisa sampai pada hari Rabu ini menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan Festival Sungai Kayan,” ujar Bupati Syarwani.

Bupati Syarwani menegaskan komitmennya menjadikan Festival Sungai Kayan sebagai agenda rutin pemerintah daerah setiap tahun. Ia berharap acara ini akan tetap diselenggarakan pada momentum Hari Jadi Bulungan di tahun 2026 mendatang.

“Ini menjadi upaya kita menjaga tradisi Sungai Kayan kita, tradisi masyarakat kita yang ada di Kabupaten Bulungan, dan sekaligus upaya kita mencintai dan melestarikan Sungai Kayan yang menjadi kebanggaan kita semuanya,” tambah Syarwani.

Festival ini tidak hanya sukses dari sisi budaya dan olahraga, tetapi juga memberikan dampak positif signifikan bagi perekonomian lokal. Bupati Bulungan menyebutkan, selama pelaksanaan kegiatan, terjadi perputaran uang kurang lebih 500 juta rupiah, khususnya bagi para pengusaha UMKM. Angka ini menunjukkan dampak ekonomi yang baik dan positif bagi para pelaku usaha kecil dan menengah di Kabupaten Bulungan. (dkisp).

TANJUNG SELOR – Pemkab melalui Inspektorat Bulungan melaksanakan sosialisasi pengawasan pengelolaan keuangan desa dan nilai-nilai anti korupsi yang diikuti segenap aparat desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Ruang Tenguyun Lantai II Kantor Bupati pada Selasa (16/9). Asisten Administrasi Umum, Adi Irwansyah MS, SH, M.Si membuka kegiatan secara resmi dan berharap seluruh aparat desa dan BPD dapat menjalankan amanah pembangunan dengan penuh tanggung jawab.

Dijelaskan, kegiatan bertujuan agar para kepala desa, perangkat desa maupun anggota BPD dapat lebih memahami aturan dan mekanisme pengelolaan keuangan desa. Lalu membangun komitmen berrsama untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi maupun tindakan yang merugikan masyarakat. Serta mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Diingatkan, pemerintah pusat maupun daerah telah memberikan perhatian besar kepada desa antara lain melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. Dana tersebut dimaksudkan untuk memajukan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Dikutip dari djpk.kemenkui.go.id, 74 desa di Bulungan memperoleh DD total sebesar Rp71,9 miliar di tahun 2025, di mana 26 desa mendapatkan alokasi dana mencapai lebih dari Rp1 miliar. (dkisp)

TANJUNG SELOR – Wakil Bupati (Wabup) Bulungan, Kilat, A.Md didampingi asisten dan perangkat daerah terkait mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah, evaluasi idukungan Pemda dalam program 3 Juta Rumah dan pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) secara virtual di Ruang Rapat Wabup pada Selasa (16/9). Rakor dipimpin Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian yang berpesan agar Pemda tidak hanya mengandalkan kekayaan SDA tapi juga memperkuat program peningkatan kualitas generasi muda.

“Yaitu bagaimana membuat anak-anak muda kita menjadi produktif, memiliki skill (keahlian), terdidik, terlatih, sehat,” ucapnya. Mendagri menyoroti pentingnya keberadaan SDM yang berkualitas. Pasalnya, tak sedikit negara yang memiliki SDA terbatas, tetapi mampu menjadi negara maju karena ditopang SDM yang unggul.

“Persoalannya jadi bukan sumber daya alam yang menjadi pendorong utama untuk menjadi negara maju, tapi sumber daya manusia yang berkualitas,” ujarnya. Sementara, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji memaparkan adanya 30 indikator PJPK yang perlu diperhatikan Pemda.

Indikator tersebut mencakup penurunan stunting, pengendalian angka kematian ibu dan bayi, serta peningkatan partisipasi angkatan kerja. Ia menegaskan, indikator-indikator ini perlu masuk ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar pelaksanaannya dapat terukur dan berkesinambungan. (dkisp)