Connect with us

Berita Kaltim

Bila Ada Dugaan Praktik Suap Penerimaan Siswa Baru Laporkan

Published

on

Asli Nuryadin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.

SAMARINDA – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Asli Nuryadin, menyatakan bahwa pihaknya akan menindak tegas jika memang ada kecurangan dalam penerimaan siswa baru.

“Kami menunggu keterangan jelas dan bukti mengenai siapa siswanya dan di sekolah SMP mana agar dapat memeriksa dan menelusuri lebih lanjut dengan berbagai cara investigasi tertentu,” ujarnya kepada Jurnalborneo.com pada Rabu (10/7/2024).

Jika terbukti ada kecurangan, pihaknya akan mengambil tindakan tegas. Orang tua yang merasa adanya kecurangan dapat melaporkannya agar dapat menelusuri secara internal terlebih dahulu dan mencari solusinya.

“Teguran akan diberikan terlebih dahulu, namun jika masih berlanjut, kami akan mengambil langkah tegas dengan mengusulkan kepada wali kota. Jika terbukti, maka pihaknya akan menindak sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan tahapan tertentu apakah ini ditindak dengan ringan atau berat,” tutupnya.

Diketahui, Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2023 mengungkapkan adanya praktik suap atau sogokan dalam penerimaan siswa baru.
Berdasarkan survei tersebut, banyak siswa baru yang diterima di sekolah karena memberikan sogokan kepada pihak sekolah.

Dari hasil survei ini, terungkap bahwa 24 persen guru mengakui adanya siswa baru yang diterima di sekolah karena memberikan imbalan tertentu. Selain itu, 42,4 persen guru melaporkan adanya siswa yang tidak memenuhi syarat namun tetap diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa praktik suap dalam penerimaan siswa baru masih terjadi di beberapa sekolah. Tidak menutup kemungkinan, praktik serupa juga terjadi di sekolah-sekolah di Samarinda, mengingat saat ini adalah masa penerimaan siswa baru.(jb/jalia/jk).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kaltim

Kejati Kaltim Gelar Upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa 2024

Published

on

Inspektur upacara Hari Bhakti Adhyaksa Kepala Kejati Kaltim Iman Wijaya.

SAMARINDA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim menggelar Upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke 64 Tahun 2024 dengan tema “Akselerasi Kejaksaan Untuk Mewujudkan Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas” di halaman Kantor Kejati Kaltim Jalan Bung Tomo Samarinda Seberang, Senin, 22 Juli 2024.

Bertindak selaku inspektur upacara Kepala Kejati Kaltim Iman Wijaya dan diikuti Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Wilayah KaltimNia Iman Wijaya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Victor Antonius Saragih Sidabutar, para Asisten, Kabag TU, para Koordinator dan seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur serta para anggota Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Wilayah Kalimantan Timur dan Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda Firmansyah Subhan beserta jajaran Kejaksaan Negeri Samarinda.

Kepala Kejaksaan Tinggi membacakan amanat dari Jaksa Agung RI ST Burhanuddin yang menyampaikan 7 perintah harian untuk dihayati dan dilaksanakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas kepada seluruh jajaran Kejaksaan.

Disebutkan, lima tahun perjalanan Kejaksaan belakangan ini, telah melukiskan grafik eksponensial menanjak yang menunjukkan tren sangat positif. “Dalam kurun 5 tahun belakangan ini pula Kejaksaan mampu mencetak sejarah dengan menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya oleh publik,” ujarnya.

Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras dan kerja cerdas seluruh Insan Adhyaksa dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Tidak pernah ada sesuatu prestasi atau keberhasilan yang dicapai tanpa perjuangan dan tantangan.

“Segala capaian kinerja dan prestasi yang telah diraih berhasil membawa Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh Masyarakat,” katanya.

Jaksa Agung pun berpesan dan mengingatkan bahwa tanggal 27 November mendatang, perhelatan Pilkada Serentak akan dilaksanakan, sehingga diperlukan kesiapan dan peran serta jajaran Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu, Hal yang paling disoroti adalah terkait netralitas jajaran Kejaksaan.

“Saya tegaskan, tidak ada ruang politik praktis bagi kita. Netralitas Adhyaksa adalah Harga Mati,” tegas ST. Burhanuddin.(jb/he/jk)

Continue Reading

Kaltim

Pendidikan Gratis? Tapi Wali Murid Dibebankan Beli Buku

Published

on

Kedisdikbud kota Samarinda, Asli Nuryadin (foto: Jalia/Jurnalborneo.com)

SAMARINDA – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Asli Nuryadin, memberikan penjelasan terkait konsep pendidikan gratis di sekolah negeri. Hal ini disampaikan dalam pertemuan dengan Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim yang digelar di Kantor Disdikbud Samarinda, Jalan Biola, pada Senin (22/7/2024).

Ia menjelaskan, konsep pendidikan gratis seharusnya terfokus pada buku-buku wajib yang disediakan melalui anggaran Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS). Buku wajib yang dimaksud adalah buku paket yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan kurikulum. Buku ini disediakan secara gratis kepada siswa-siswa di sekolah negeri untuk mendukung proses pembelajaran.

Dirinya juga menekankan perbedaan antara buku wajib dan buku suplemen. Buku suplemen merupakan buku pendukung atau referensi tambahan yang tidak diwajibkan.

“Dalam hal ini, siswa atau orang tua diberi kebebasan untuk membeli atau tidak membeli sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun, sekolah dilarang memaksakan pembelian buku suplemen tersebut,” ujarnya.

Ia menyebut, pentingnya komunikasi yang baik antara sekolah dengan orang tua siswa terkait hal ini. Jika ditemukan sekolah yang memaksakan pembelian buku atau melanggar kebijakan tersebut, pihaknya akan memberikan teguran dan edukasi bahkan pencabutan jabatan kepada sekolah terkait jika memang sudah melanggar aturan.

Dalam hal ini, ia mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam meningkatkan literasi dan pendidikan di Kota Samarinda, agar masalah seperti ini tidak terulang dan menghambat proses belajar-mengajar di sekolah.

Menanggapi penjelasan dari Disdikbud kota Samarinda, Ketua TRC PPA Kaltim, Rina Zainun, menyatakan pentingnya keterbukaan definisi pendidikan gratis untuk mengurangi beban biaya pendidikan bagi keluarga.

“Kita perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan ‘gratis’. Apakah semua aspek pendidikan, mulai dari buku-buku pelajaran, seragam, hingga perlengkapan sekolah, benar-benar tersedia tanpa biaya tambahan bagi orang tua atau tidak,” ujar Rina.

Rina juga menyoroti tantangan ekonomi yang dihadapi beberapa orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka.

Menurutnya, situasi tersebut memang memerlukan solusi yang lebih bijaksana, yaitu mencari cara agar pendidikan benar-benar bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa terkendala oleh biaya tambahan yang tidak seharusnya.(jb/jalia/jk)

Continue Reading

Kaltim

Dewan Kehormatan Provinsi PWI Kaltim Tolak Dilantik Hendry Ch Bangun

Published

on

Intoniswan, Ketua DKP PWI Kaltim terpilih.

SAMARINDA – Prosesi pelantikan/pengukuhan pengurus PWI Kaltim termasuk Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, IKWI (Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia) direncanakan dilaksanakan Jumat 26 Juli 2024 di Samarinda.

Undangan sudah dikirimkan ke pengurus PWI Pusat dan ada pemberitahuan Hendry Ch Bangun yang datang. Menyikapi hal tersebut Dewan Kehormatan Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Timur (DKP PWI Kaltim) menyatakan menolak dilantik oleh Hendry Ch Bangun.

Tiga pengurus DKP Kaltim, Intoniswan (Ketua), Charles Siahaan (Sekretaris) dan Rusdiansyah Aras (Anggota) menolak dilantik/dikukuhkan Hendry Ch Bangun, karena Hendry Ch Bangun sudah kehilangan legitimasi sebagai Ketua Umum PWI Pusat.

“Hendry Ch Bangun tidak lagi punya legitimasi, sebab tidak mematuhi keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat dan tidak punya niat baik menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan pengurus harian PWI Pusat sejak Bulan Maret 2024.” tulis Charles melalui Press realease DKP Kaltim yang dikirim lewat WhatsApp.

Sementara itu Ketua DKP PWI Kaltim Intoniswan menyatakan, Secara hirarki pelantikan dewan kehormatan provinsi dilakukan oleh dewan kehormatan PWI pusat. “Dewan kehormatan provinsi meminta kepada pengurus PWI Kaltim yang sekarang dipimpin Abdurrahman Amin, tidak dilantik atau dikukuhan oleh Hendry Ch Bangun. Kami merekomendasikan pengurus PWI Provinsi, dilantik oleh unsur ketua di PWI Pusat yang tidak terlibat konflik dengan DK PWI Pusat,” ujar Intoniswan.

Dewan Kehormatan Provinsi PWI Kaltim prihatin dengan konflik yang terjadi di tingkat pusat yang tak kunjung selesai.

DK PWI Kaltim mendukung penuh keputusan yang telah dan akan ditempuh oleh Dewan Kehormatan Pusat yang diketuai Sasongko Tedjo bersama anggota lain Zutfiani Lubis, Nurcholis MA Basyari, Asro Kamal Rokan, Diapari Sibatangkayu, Akhmad Munir, Helmi Burman dan Faturrahman.

DK di Kaltim ingin konflik di PWI Pusat cepat diselesaikan sehingga tidak sampai menimbulkan perpecahan hingga ke pengurus PWI Provinsi/Kabupaten/Kota, bahkan ke akar rumput, atau anggota.(*/mn/jk)

Continue Reading

Trending