Connect with us

Berita PEMPROV KALTARA

Pemprov Dorong Perangkat Daerah Libatkan UMKM Lokal dalam Katalog Elektronik

Published

on

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dr H Suriansyah M AP (tengah).

TANJUNG SELOR – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H. Suriansyah, M.AP mewakili Gubernur Kaltara, DR. (H.C) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) se-Kalimantan Utara Tahun 2024 di ruang Serbaguna Lantai 1 Gedung Gadis, Senin (8/7).

Dalam sambutannya Suriansyah mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Kaltara yang mengusung tema “Transformasi Digital Pengadaan Barang/Jasa Menuju Kalimantan Utara Semakin Terdepan”.

“Pengadaan Barang/Jasa pemerintah merupakan salah satu penggerak penting yang memacu pertumbuhan ekonomi baik ditingkat daerah maupun nasional, sehingga pelaksanaannya menjadi prioritas,” katanya.

Sesuai yang dituangkan melalui Instruksi Presiden nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Iwan Herniawan, S.SI., MP. selaku Sekretaris Utama (Setama) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI menyampaikan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri selain koperasi menjadi prioritas utama.

“Yang paling penting adalah seluruh opd perlu meningkatkan transaksi melalui katalog elektronik tapi setiap opd mengajak para pelaku usaha langganan dan baru untuk bergabung dengan katalog elektronik,”katanya.

Senada dengan itu Suriansyah mengatakan pengadaan barang/jasa terdapat 3 poin penting yang diinstruksikan kepada kepala daerah yaitu pertama menambahkan layanan pendaftaran bagi pelaku usaha sebagai penyedia barang/jasa pemerintah pada mal pelayanan publik daerah.

Kedua mendorong percepatan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada masing – masing daerah tayang dalam katalog lokal atau daring, ketiga memerintahkan opd untuk belanja produk dalam negeri melalui katalog lokal atau produk daring tersebut.

“Saya harap seluruh elemen pemerintah provinsi Kalimantan Utara hingga jenjang kabupaten/kota mampu menguatkan komitmen terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel, serta dapat berperan aktif mewujudkan misi pembangunan nasional,”jelasnya.

Dalam raker tersebut Suriansyah menyerahkan piagam penghargaan terkait Indeks Kematangan UKPBJ level 3 Pro Aktif kepada perwakilan Pemerintah kota Tarakan dan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Turut hadir diantaranya Plt. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manuasia, LKPP RI, Dr. Hermawan, S.E., M.M., Direktur Advokasi Pemerintahan Daerah, LKPP RI, R. Fendy Dharma Saputra, S.H., LLM., kepala perangkat daerah dan kepala UKPBJ se-Kaltara.(dkisp)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PEMPROV KALTARA

Pekan Imunisasi Nasional Polio di Gelar Serentak

Published

on

PEKAN IMUNISASI : Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos, M.Si menghadiri Pencanangan PIN Polio di SDN Utama 1 Kota Tarakan, Selasa (23/7).

TARAKAN – Pencanangan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio digelar serentak. Di mana, di Provinsi Kaltara agenda tersebut digelar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Utama 1 Kota Tarakan, Selasa (23/7).

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltara H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., mengungkapkan, pemberian vaksinasi tanpa memandang status imunisasi sebelumnya dapat mencegah bahkan menghentikan penularan virus Polio.

Yang mana pada 2014 lalu Indonesia telah berhasil menerima sertifikat bebas Polio. Namun demikian, diakibatkan oleh ditemukannya Kembali kasus polio di beberapa wilayah di Indonesia, maka gerakan imunisasi ini Kembali digelar.

Turut hadir juga Penjabat (PJ) Walikota Tarakan Dr. Bustan, SE., MM., serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik dari lingkup Pemprov Kaltara maupun Pemkot Tarakan.

“Atas nama Pemprov Kaltara, saya menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan PIN Polio ini, dengan harapan imunisasi Nopel Oral Vaccine Type 2 (nOPV2) kepada anak usia 0-7 tahun 11 bulan 29 hari tanpa memandang status imunisasi sebelumnya,” Datu Iqro dalam membacakan sambutan Gubernur.

Secara simbolis, pemberian imunisasi diberikan kepada 10 siswa/siswi dari SDN Utama 1 Tarakan yang mana juga akan diberikan kepada siswa/siswi lainnya secara bertahap di seluruh wilayah yang ada di Provinsi Kaltara. (dkisp)

Continue Reading

PEMPROV KALTARA

Pemprov Kaltara dan Bank Indonesia Gelar High Level Meeting TP2DD Wilayah Kalimantan Utara

Published

on

HLM : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltara H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos, M.Si membuka HLM TP2DD Wilayah Kalimantan Utara di Tarakan, Senin (22/7).

TARAKAN – Dalam rangka percepatan dan perluasan digitalisasi melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kaltara mengadakan kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Wilayah Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan, Senin (22/7) siang.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Utara H Datu Iqro Ramadan, S.Sos., M.Si., hadir dan membuka langsung rapat tersebut.

“Digitalisasi merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membuka peluang baru bagi masyarakat, maka dibentuklah TP2DD yang bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan strategi Digitalisasi di daerah,” kata Datu Iqro.

Ia menjelaskan pembentukan TP2DD berdasar pada Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.581/2021. yang mana Keputusan Gubernur ini berdasarkan pada Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Kepres ini juga mengamanatkan Gubernur untuk memimpin langsung TP2DD.

TP2DD merupakan forum koordinasi Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan terkait baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Yang dibentuk guna mendorong inovasi dan mendorong percepatan ETPD.

“ETPD sendiri merupakan sebuah upaya terpadu dan terintegrasi untuk mengubah Transaksi Pendapatan dan Belanja Pemda dari tunai menjadi non tunai, ETPD sendiri ditujukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” katanya.

Turut hadir dalam High Level Meeting ini, Kepala Perwakilan Perwakilan BI Kaltara, Wahyu Indra Sukma, Perwakilan dari Pemda 5 Kabupaten/Kota, Perwakilan dari Bankaltimtara seluruh Kaltara dan sejumlah kepala Organisasi Kepala Daerah (OPD) dari lingkup Pemprov Kaltara. (dkisp)

Continue Reading

PEMPROV KALTARA

Bantuan PKH Beri Dampak Positif

Published

on

PEMANTAPAN : Dinas Sosial Kaltara, melakukan pemantapan bersama Pendamping PKH belum lama ini.

TANJUNG SELOR – Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, H. Arminsyah, S.Sos, M.HP mengungkapkan bantuan Program keluarga Harapan (PKH) memberikan dampak positif bagi pemenuhan pendidikan bagi anak-anak. Di samping itu juga berdampak untuk pemenuhan kesehatan ibu hamil.

“PKH mempromosikan perubahan sosial melalui perubahan perilaku yang memenuhi prasyarat kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak dan ibu hamil atau ibu menyusui untuk pencairan bantuan, serta mengfasilitasi sesi family development session (fds) yang diantaranya berfokus mempromosikan pengelolaan keuangan rumah tangga yang lebih baik, praktik pengasuhan, perilaku kesehatan,” jelasnya belum lama ini.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpres Nomor 72 tahun 2021 di mana peraturan ini merupakan wujud komitmen pemerintah mempercepat target penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Salah satunya melalui upaya Bimbingan Pemantapan yang bertujuan membekali para pendamping melaksanakan tugas di lapangan dan memperlengkapi pengetahuan pendaping tentang pusat data dan informasi PKH.

Selain itu, pendamping akan dibekali untuk menghadapi PKH yang taraf ekonominya rendah. Harapannya melalui kegiatan ini, pendamping mampu memperhatikan norma-norma yang berlaku di tempat kerjanya.

Pendamping ini adalah ujung tombak pemerintah mengentaskan kemiskinan di Kaltara. Keberadaan serta peran pendamping sosial sangat penting dan bernilai strategi.

“Oleh karena itu, saya minta kepada para pendamping sosial agar dapat terus mendorong pemberdayaan menjadi gerakan sosial guna mempercepat penerima manfaat, agar lebih berdaya dan mandiri secara sosial ekonomi. Mari kita terus tingkatkan kompetensi yang mumpuni agar dapat terus membangun kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pemerintah,” pungkasnya.

Untuk diketahui peserta kegiatan ini dari Pendamping Program Keluarga Harapan se-Kaltara, koordinator kab.kota, koordinator wilayah Kaltara. (dkisp)

Continue Reading

Trending