Connect with us

Berita PEMPROV KALTARA

Keterbukaan Informasi jadi Pilar Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan

Published

on

MONEV KIP : Plh. Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Kaltara, Burhanuddin, S.Sos, M.Si membuka Sosialisasi dan Bimtek Pengisian Kuesioner Monev KIP, Senin (8/7).

TANJUNG SELOR – Plh. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Kaltara, Burhanuddin S. Sos., M.Si membuka Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengisian Kuesioner Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, Senin (8/7).

Kegiatan yang diinisiasi Komisi Informasi Kalimantan Utara (Kaltara) ini diselenggarakan di Aula Gedung BKPSDM Kabupaten Bulungan dan diikuti oleh seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan petugas pelayanan informasi publik yang berada pada OPD / biro di lingkungan pemerintah Provinsi Kaltara.

Dalam sambutannya, Burhanuddin mengatakan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik/ UU KIP.

“Undang-Undang KIP merupakan landasan hukum yang mengatur hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. selain terlibat dalam proses perencanaan kebijakan negara, masyarakat juga bisa ikut mengawasi jalannya pemerintahan,” katanya.

Ia mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (pergub) Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemprov Kaltara. Akan tetapi dalam perjalanannya masih terdapat sejumlah OPD yang belum mematuhi dan melaksanakan dengan baik.

“Untuk itulah komisi informasi mengadakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini. ini merupakan kegiatan yang penting untuk menilai tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam melaksanakan Undang-Undang KIP berikut juga Pergub yang telah diterbitkan,” imbuhnya.

Ia beharap, melalui monev ini dapat diketahui sejauh mana perangkat daerah di lingkungan pemerintah telah menyediakan dan memberikan akses informasi publik kepada masyarakat.

“Oleh karena itu, saya harapkan kepada seluruh peserta sosialisasi moonev pada hari ini dapat mengikuti kegiatan ini dengan seksama dan penuh semangat. Manfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengisian kuesioner monev KIP,”jelasnya.

“Selain itu saya menyampaikan pesan Gubernur kepada sekretaris/ yang membidangi di setiap OPD/Biro sedapat mungkin menyampaikan informasi ini. Lakukan catatan penting, rekomendasi-rekomendasi penting untuk disampaikan ke pimpinannya. Saya juga berharap kepada Komisiner, ini ada tindaklanjutnya,” tuntasnya.(dkisp)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PEMPROV KALTARA

Pekan Imunisasi Nasional Polio di Gelar Serentak

Published

on

PEKAN IMUNISASI : Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos, M.Si menghadiri Pencanangan PIN Polio di SDN Utama 1 Kota Tarakan, Selasa (23/7).

TARAKAN – Pencanangan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio digelar serentak. Di mana, di Provinsi Kaltara agenda tersebut digelar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Utama 1 Kota Tarakan, Selasa (23/7).

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltara H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., mengungkapkan, pemberian vaksinasi tanpa memandang status imunisasi sebelumnya dapat mencegah bahkan menghentikan penularan virus Polio.

Yang mana pada 2014 lalu Indonesia telah berhasil menerima sertifikat bebas Polio. Namun demikian, diakibatkan oleh ditemukannya Kembali kasus polio di beberapa wilayah di Indonesia, maka gerakan imunisasi ini Kembali digelar.

Turut hadir juga Penjabat (PJ) Walikota Tarakan Dr. Bustan, SE., MM., serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik dari lingkup Pemprov Kaltara maupun Pemkot Tarakan.

“Atas nama Pemprov Kaltara, saya menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan PIN Polio ini, dengan harapan imunisasi Nopel Oral Vaccine Type 2 (nOPV2) kepada anak usia 0-7 tahun 11 bulan 29 hari tanpa memandang status imunisasi sebelumnya,” Datu Iqro dalam membacakan sambutan Gubernur.

Secara simbolis, pemberian imunisasi diberikan kepada 10 siswa/siswi dari SDN Utama 1 Tarakan yang mana juga akan diberikan kepada siswa/siswi lainnya secara bertahap di seluruh wilayah yang ada di Provinsi Kaltara. (dkisp)

Continue Reading

PEMPROV KALTARA

Pemprov Kaltara dan Bank Indonesia Gelar High Level Meeting TP2DD Wilayah Kalimantan Utara

Published

on

HLM : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltara H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos, M.Si membuka HLM TP2DD Wilayah Kalimantan Utara di Tarakan, Senin (22/7).

TARAKAN – Dalam rangka percepatan dan perluasan digitalisasi melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kaltara mengadakan kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Wilayah Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan, Senin (22/7) siang.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Utara H Datu Iqro Ramadan, S.Sos., M.Si., hadir dan membuka langsung rapat tersebut.

“Digitalisasi merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membuka peluang baru bagi masyarakat, maka dibentuklah TP2DD yang bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan strategi Digitalisasi di daerah,” kata Datu Iqro.

Ia menjelaskan pembentukan TP2DD berdasar pada Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.581/2021. yang mana Keputusan Gubernur ini berdasarkan pada Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Kepres ini juga mengamanatkan Gubernur untuk memimpin langsung TP2DD.

TP2DD merupakan forum koordinasi Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan terkait baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Yang dibentuk guna mendorong inovasi dan mendorong percepatan ETPD.

“ETPD sendiri merupakan sebuah upaya terpadu dan terintegrasi untuk mengubah Transaksi Pendapatan dan Belanja Pemda dari tunai menjadi non tunai, ETPD sendiri ditujukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” katanya.

Turut hadir dalam High Level Meeting ini, Kepala Perwakilan Perwakilan BI Kaltara, Wahyu Indra Sukma, Perwakilan dari Pemda 5 Kabupaten/Kota, Perwakilan dari Bankaltimtara seluruh Kaltara dan sejumlah kepala Organisasi Kepala Daerah (OPD) dari lingkup Pemprov Kaltara. (dkisp)

Continue Reading

PEMPROV KALTARA

Bantuan PKH Beri Dampak Positif

Published

on

PEMANTAPAN : Dinas Sosial Kaltara, melakukan pemantapan bersama Pendamping PKH belum lama ini.

TANJUNG SELOR – Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, H. Arminsyah, S.Sos, M.HP mengungkapkan bantuan Program keluarga Harapan (PKH) memberikan dampak positif bagi pemenuhan pendidikan bagi anak-anak. Di samping itu juga berdampak untuk pemenuhan kesehatan ibu hamil.

“PKH mempromosikan perubahan sosial melalui perubahan perilaku yang memenuhi prasyarat kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak dan ibu hamil atau ibu menyusui untuk pencairan bantuan, serta mengfasilitasi sesi family development session (fds) yang diantaranya berfokus mempromosikan pengelolaan keuangan rumah tangga yang lebih baik, praktik pengasuhan, perilaku kesehatan,” jelasnya belum lama ini.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpres Nomor 72 tahun 2021 di mana peraturan ini merupakan wujud komitmen pemerintah mempercepat target penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Salah satunya melalui upaya Bimbingan Pemantapan yang bertujuan membekali para pendamping melaksanakan tugas di lapangan dan memperlengkapi pengetahuan pendaping tentang pusat data dan informasi PKH.

Selain itu, pendamping akan dibekali untuk menghadapi PKH yang taraf ekonominya rendah. Harapannya melalui kegiatan ini, pendamping mampu memperhatikan norma-norma yang berlaku di tempat kerjanya.

Pendamping ini adalah ujung tombak pemerintah mengentaskan kemiskinan di Kaltara. Keberadaan serta peran pendamping sosial sangat penting dan bernilai strategi.

“Oleh karena itu, saya minta kepada para pendamping sosial agar dapat terus mendorong pemberdayaan menjadi gerakan sosial guna mempercepat penerima manfaat, agar lebih berdaya dan mandiri secara sosial ekonomi. Mari kita terus tingkatkan kompetensi yang mumpuni agar dapat terus membangun kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pemerintah,” pungkasnya.

Untuk diketahui peserta kegiatan ini dari Pendamping Program Keluarga Harapan se-Kaltara, koordinator kab.kota, koordinator wilayah Kaltara. (dkisp)

Continue Reading

Trending