Connect with us

Berita DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Sampaikan Pandangan Umum Fraksi

Published

on

H Achmad Jufrie SE MM anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (kanan).

TANJUNG SELOR – Fraksi-fraksi DPRD Prov. Kaltara menyampaikan Pandangan Umum terhadap Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna Ke – 16 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Masa Persidanan II Tahun 2024, Rabu (19/06/24).

Pada Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua Andi Hamzah dan dihadiri oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Utara yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Prov. Kaltara Pollymaart Sijabat, SKM.,M.A.P dan Para Perwakilan OPD.

Sebanyak 6 Fraksi di DPRD Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan Pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran (TA) 2023.

Penyampaian Pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Prov. Kaltara diawali oleh Fraksi Partai PDI-P disampaikan oleh Yakup Palung, dilanjutkan Fraksi Hanura oleh Tamara Moriska, SH, kemudian Fraksi Gerindra oleh Yancong, S.Pi, Fraksi Partai Golkar disampaikan oleh Anto, Pandangan umum Fraksi Demokrat disampaikan oleh Hendri Tuwi, SE., M.Si, diakhiri penyampaian Fraksi Amanat Nasional Bintang Kebangsaan oleh Supaad Harianto, SE.

Mengawali pandangan umumnya Fraksi-fraksi DPRD Prov. Kaltara memberikan apresiasi atas capaian Provinsi Kalimantan Utara yang meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2014 hingga yang baru diraih untuk Tahun 2023 oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan harapan atas predikat tersebut tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan menjadi lebih baik lagi untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang harus terus dilakukan.

Kemudian beberapa poin penting dari penyampaian fraksi-fraksi menyoroti terkait bidang infrastruktur/ pembangunan daerah, bidang Pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang kesejahteraan rakyat.

Adapun keseluruhan fraksi memberikan pendapat secara umum bahwa seluruh fraksi menyetujui Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 ini dan berharap agar dapat segera ditindaklanjuti.

Setelah penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi, untuk selanjutnya pihak pemerintah untuk memberikan jawaban dari Pandangan umum dimaksud yang akan disampaikan pada rapat paripurna selanjutnya.(hms/jk/kjs)

DPRD Kaltara

Pemprov Sampaikan KUA PPAS 2025 ke Dewan

Published

on

Ketua DPRD Kaltara Albertuus Stefanus Marianus ST (kanan).).

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara menggelar Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan II Tahun 2024 dengan agenda penyampaian pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025, Senin (15/07/24).

Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kaltara dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Andi Hamzah, serta didampingi oleh Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, ST dan Wakil Ketua DPRD Andi M. Akbar.

Rapat ini juga dihadiri oleh Anggota DPRD Kaltara dan Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Sekretaris Daerah Dr. H. Suriansyah, M.AP, beserta kepala perangkat daerah (PD) dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Kaltara diwakili oleh Sekretaris Daerah Dr. H. Suriansyah, M.AP yang menyampaikan sambutan terkait Nota Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025. Dalam sambutannya, Sekda Dr. H. Suriansyah menjelaskan secara rinci rancangan KUA-PPAS yang mencakup beberapa kebijakan umum, antara lain kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

Pada sambutannya juga, Dr. H. Suriansyah menyampaikan pentingnya perencanaan anggaran yang tepat untuk memastikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan di Kalimantan Utara.

Setelah sambutan, dilakukan penyerahan Nota Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 oleh Sekretaris Daerah Dr. H. Suriansyah, M.AP kepada Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, ST. Penyerahan nota ini menandai langkah awal dalam proses pembahasan dan penetapan anggaran daerah untuk tahun 2025.(hms/jk).

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Study Komparasi ke Kanwil Kemenkumham Kaltim

Published

on

Anggota DPRD Kaltara yang tergabung dalam Pansus II ketika bertandang ke Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur di Samarinda.

SAMARINDA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang tergabung dalam Pansus II melaksanakan studi komparasi ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Timur di Samarinda. Kunjungan ini terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembangunan Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara dan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Rombongan Pansus II DPRD Provinsi Kalimantan Utara diterima langsung oleh Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur, Mia Kusuma Fitriana, beserta staf Kanwil Kemenkumham.

Turut hadir Ketua Pansus II DPRD Provinsi Kalimantan Utara, M. Khairuddin, dan anggota Pansus II lainnya seperti Marli Kamis, Ihin Surang, serta Tim Pakar Pansus II, dan perwakilan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dari Biro Perbatasan dan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Utara.

Ketua Pansus II DPRD Provinsi Kalimantan Utara menjelaskan maksud dan tujuan kunjungan ini adalah untuk mendengarkan arahan, saran, masukan, dan petunjuk dari Kanwil Kemenkumham Samarinda terkait kedua Ranperda tersebut. Dia juga menjelaskan proses dan tahapan yang telah dilakukan untuk Perda tentang pembangunan wilayah perbatasan, termasuk pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan konsultasi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI.

“Ini adalah perda pertama di Indonesia terkait pengelolaan wilayah perbatasan. Perda ini sudah selesai dan drafnya telah ditandatangani. Untuk proses harmonisasi, minimal ada tiga Ranperda.” ujar Ketua Pansus.

Terkait Ranperda RTRW, Ketua Pansus berharap perda ini dapat selesai pada bulan Agustus atau September. Dia berharap pada proses harmonisasi nanti tidak banyak lagi pembahasan yang diperlukan.

Ibu Mia, selaku Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham, menjelaskan bahwa permohonan harmonisasi ke Kanwil dalam satu surat maksimal memuat tiga judul. Mekanisme permohonan harmonisasi dapat dilakukan melalui dua jalur: DPRD dapat mengajukan harmonisasi langsung yang ditandatangani oleh Ketua DPRD, atau Biro Hukum yang ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Proses harmonisasi di Kanwil dibatasi maksimal 15 hari kerja.

Ihin Surat menambahkan bahwa Ranperda Pembangunan Wilayah Perbatasan adalah inisiatif dewan yang dibuat karena Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi perbatasan yang terkait dengan visi dan misi Gubernur “Membangun Desa Menata Kota”. Dengan adanya Ranperda ini, diharapkan ada payung hukum bagi kepala daerah untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat di perbatasan.

Ibu Mia menambahkan bahwa kelanjutan perda ini dilihat dari sisi kewenangan. “Jika memang menjadi kewenangan, maka bisa dilanjutkan. Namun, jika bukan kewenangan, akan sulit berlanjut,” jelasnya.

Penyusunan Ranperda yang merupakan inisiatif DPRD ini akan dibahas lebih lanjut dengan harapan dapat segera menjadi perda.(hms/jk/kjs)

Continue Reading

DPRD Kaltara

Raperda Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Mulai di Bahas

Published

on

Albhertus stevanus Marianus ST Ketua DPRD Kaltara.

TARAKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Prov. Kaltara melakukan pertemuan dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Rapat yang digelar pada hari Kamis (27/06) ini dihadiri langsung oleh ketua DPRD Prov. Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, ST, mitra OPD terkait, PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia) Prov. Kaltara, SKALA, serta yayasan Faqih Hasan Center.

Dipimpin oleh anggota Pansus III, bapak Ruslan serta didampingi anggota pansus lainnya, agenda yang dilakukan pada pertemuan ini adalah pembahasan lebih lanjut mengenai isi Rancangan Peraturan Daerah dengan mitra OPD terkait.

Adapun salah satu isi dari ranperda ini adalah memuat tentang hak penyandang disabilitas dalam mencari pekerjaan, dalam hal lalu lintas, sosial, pendidikan serta perlindungan hukum.

Penyusunan Ranperda yang merupakan inisiasi dari DPRD ini akan dibahas lebih lanjut dan intens, dengan harapan agar dapat segera menjadi Perda, mengingat Ranperda ini cukup penting, sehingga diharapkan para penyandang disabilitas memiliki payung hukum dan mendapatkan Hak serta perlindungan yang setara di Lingkungan masyarakat.(hms/jk/kjs).

Continue Reading

Trending