Connect with us

Berita Kaltim

Samarinda Tuan Rumah Hari Arsip Nasional, 1000 lebih Arsiparis Akan Berkumpul

Published

on

Drs.H. Syafruddin, MM, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur.

SAMARINDA – Puncak peringatan Hari Kearsipan ke-53 tahun 2024 dengan mengangkat tema Sustainable Archiving for the Best Future (Kearsipan Berkelanjutan untuk Masa Depan Terbaik) diselenggarakan di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kota Samarinda ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur H. Syafaruddin menyampaikan, Rangkaian puncak peringatan Hari Kearsipan tersebut dilaksanakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang acaranya dipusatkan di Hotel Mercure, Samarinda, Kalimantan Timur pada 28 s.d. 30 Mei 2024.

“Puncak peringatan Hari Kearsipan ke-53 diperkirakan akan dihadiri sekitar 1.000 orang peserta yang berasal dari komunitas kearsipan di instansi pemerintah pusat, pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, Badan Usaha Milik Negara, dan Perguruan Tinggi Negeri.” jelasnya kepada media ini Senin pagi, 27 Mei 2024.

Dijelaskan beberapa kegiatan yang akan dihelat pada puncak peringatan Hari Kearsipan ke-53, meliputi Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan Kearsipan, Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kearsipan,
penghargaan anugerah kearsipan, penyerahan sertifikat akreditasi kearsipan,
parade Memori Kolektif Bangsa, pameran one stop service ANRI dan UMKM Kalimantan Timur, city tour budaya Desa Pampang dan titik nol Ibu Kota Nusantara.

Selain itu, lanjutnya, sebagai apresiasi dan motivasi peningkatan kinerja di bidang kearsipan, pada peringatan ini ANRI menggelar Anugerah Kearsipan Tahun 2024 dengan kategori:
1. Penghargaan Nilai Terbaik Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023;

2. Penghargaan Penetapan Memori Kolektif Bangsa Tahun 2024;

3. Penghargaan tokoh kearsipan inspiratif;

4. Penyerahan Sertifikat MoWCAP untuk arsip Indarung I Semen Padang dan arsip tentang Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia tahun 1887-1986.

“Kearsipan yang berkelanjutan (sustainable archiving) yang menjadi isu utama dalam peringatan Hari Kearsipan ke-53 mencerminkan komitmen bahwa memastikan bahwa arsip bernilai guna sejarah dilestarikan dengan baik untuk generasi-generasi mendatang.” jelasnya.

Melalui upaya pemeliharaan yang berkelanjutan, lanjut Syafranuddin, entitas kearsipan dapat menjaga kontinuitas warisan sejarah daerah dan bangsa, sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan seluas-luasnya oleh publik.

“Tak hanya itu, khazanah arsip tersebut harus disajikan secara menarik, sehingga memunculkan kecintaan dan kebanggaan generasi muda terhadap budaya bangsa dan negara.” Imbuhnya.

Melalui Peringatan Hari Kearsipan ke-53 Tahun 2024, Syafranuddin berharap, bukan hanya sekadar momentum apresiasi atas capaian kinerja dalam pengelolaan arsip, tetapi juga merupakan kesempatan untuk merefleksikan komitmen terhadap prinsip-prinsip
keberlanjutan dalam pengelolaan arsip.

“Melalui integrasi konsep sustainable archiving dalam praktik kearsipan pun, dapat menguatkan kembali bahwa
kontribusi kearsipan dalam membantu digitalisasi pemerintahan dan menjaga
warisan budaya serta memori kolektif akan memberikan dampak bagi masa depan
yang terbaik.” katanya.

Selain itu, melalui peringatan Hari Kearsipan ke-53 Tahun 2024, dapat menjadi ajang untuk pelaksanaan evaluasi atas capaian yang telah diraih
dan keberlanjutan program-program prioritas kearsipan untuk memastikan bahwa kerangka kerja kearsipan yang ada tetap relevan dan responsif terhadap
perubahan lingkungan dan perkembangan teknologi informasi. (*)

Kaltim

Kejati Kaltim Gelar Upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa 2024

Published

on

Inspektur upacara Hari Bhakti Adhyaksa Kepala Kejati Kaltim Iman Wijaya.

SAMARINDA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim menggelar Upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke 64 Tahun 2024 dengan tema “Akselerasi Kejaksaan Untuk Mewujudkan Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas” di halaman Kantor Kejati Kaltim Jalan Bung Tomo Samarinda Seberang, Senin, 22 Juli 2024.

Bertindak selaku inspektur upacara Kepala Kejati Kaltim Iman Wijaya dan diikuti Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Wilayah KaltimNia Iman Wijaya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Victor Antonius Saragih Sidabutar, para Asisten, Kabag TU, para Koordinator dan seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur serta para anggota Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Wilayah Kalimantan Timur dan Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda Firmansyah Subhan beserta jajaran Kejaksaan Negeri Samarinda.

Kepala Kejaksaan Tinggi membacakan amanat dari Jaksa Agung RI ST Burhanuddin yang menyampaikan 7 perintah harian untuk dihayati dan dilaksanakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas kepada seluruh jajaran Kejaksaan.

Disebutkan, lima tahun perjalanan Kejaksaan belakangan ini, telah melukiskan grafik eksponensial menanjak yang menunjukkan tren sangat positif. “Dalam kurun 5 tahun belakangan ini pula Kejaksaan mampu mencetak sejarah dengan menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya oleh publik,” ujarnya.

Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras dan kerja cerdas seluruh Insan Adhyaksa dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Tidak pernah ada sesuatu prestasi atau keberhasilan yang dicapai tanpa perjuangan dan tantangan.

“Segala capaian kinerja dan prestasi yang telah diraih berhasil membawa Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh Masyarakat,” katanya.

Jaksa Agung pun berpesan dan mengingatkan bahwa tanggal 27 November mendatang, perhelatan Pilkada Serentak akan dilaksanakan, sehingga diperlukan kesiapan dan peran serta jajaran Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu, Hal yang paling disoroti adalah terkait netralitas jajaran Kejaksaan.

“Saya tegaskan, tidak ada ruang politik praktis bagi kita. Netralitas Adhyaksa adalah Harga Mati,” tegas ST. Burhanuddin.(jb/he/jk)

Continue Reading

Kaltim

Pendidikan Gratis? Tapi Wali Murid Dibebankan Beli Buku

Published

on

Kedisdikbud kota Samarinda, Asli Nuryadin (foto: Jalia/Jurnalborneo.com)

SAMARINDA – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Asli Nuryadin, memberikan penjelasan terkait konsep pendidikan gratis di sekolah negeri. Hal ini disampaikan dalam pertemuan dengan Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim yang digelar di Kantor Disdikbud Samarinda, Jalan Biola, pada Senin (22/7/2024).

Ia menjelaskan, konsep pendidikan gratis seharusnya terfokus pada buku-buku wajib yang disediakan melalui anggaran Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS). Buku wajib yang dimaksud adalah buku paket yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan kurikulum. Buku ini disediakan secara gratis kepada siswa-siswa di sekolah negeri untuk mendukung proses pembelajaran.

Dirinya juga menekankan perbedaan antara buku wajib dan buku suplemen. Buku suplemen merupakan buku pendukung atau referensi tambahan yang tidak diwajibkan.

“Dalam hal ini, siswa atau orang tua diberi kebebasan untuk membeli atau tidak membeli sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun, sekolah dilarang memaksakan pembelian buku suplemen tersebut,” ujarnya.

Ia menyebut, pentingnya komunikasi yang baik antara sekolah dengan orang tua siswa terkait hal ini. Jika ditemukan sekolah yang memaksakan pembelian buku atau melanggar kebijakan tersebut, pihaknya akan memberikan teguran dan edukasi bahkan pencabutan jabatan kepada sekolah terkait jika memang sudah melanggar aturan.

Dalam hal ini, ia mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam meningkatkan literasi dan pendidikan di Kota Samarinda, agar masalah seperti ini tidak terulang dan menghambat proses belajar-mengajar di sekolah.

Menanggapi penjelasan dari Disdikbud kota Samarinda, Ketua TRC PPA Kaltim, Rina Zainun, menyatakan pentingnya keterbukaan definisi pendidikan gratis untuk mengurangi beban biaya pendidikan bagi keluarga.

“Kita perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan ‘gratis’. Apakah semua aspek pendidikan, mulai dari buku-buku pelajaran, seragam, hingga perlengkapan sekolah, benar-benar tersedia tanpa biaya tambahan bagi orang tua atau tidak,” ujar Rina.

Rina juga menyoroti tantangan ekonomi yang dihadapi beberapa orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka.

Menurutnya, situasi tersebut memang memerlukan solusi yang lebih bijaksana, yaitu mencari cara agar pendidikan benar-benar bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa terkendala oleh biaya tambahan yang tidak seharusnya.(jb/jalia/jk)

Continue Reading

Kaltim

Dewan Kehormatan Provinsi PWI Kaltim Tolak Dilantik Hendry Ch Bangun

Published

on

Intoniswan, Ketua DKP PWI Kaltim terpilih.

SAMARINDA – Prosesi pelantikan/pengukuhan pengurus PWI Kaltim termasuk Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, IKWI (Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia) direncanakan dilaksanakan Jumat 26 Juli 2024 di Samarinda.

Undangan sudah dikirimkan ke pengurus PWI Pusat dan ada pemberitahuan Hendry Ch Bangun yang datang. Menyikapi hal tersebut Dewan Kehormatan Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Timur (DKP PWI Kaltim) menyatakan menolak dilantik oleh Hendry Ch Bangun.

Tiga pengurus DKP Kaltim, Intoniswan (Ketua), Charles Siahaan (Sekretaris) dan Rusdiansyah Aras (Anggota) menolak dilantik/dikukuhkan Hendry Ch Bangun, karena Hendry Ch Bangun sudah kehilangan legitimasi sebagai Ketua Umum PWI Pusat.

“Hendry Ch Bangun tidak lagi punya legitimasi, sebab tidak mematuhi keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat dan tidak punya niat baik menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan pengurus harian PWI Pusat sejak Bulan Maret 2024.” tulis Charles melalui Press realease DKP Kaltim yang dikirim lewat WhatsApp.

Sementara itu Ketua DKP PWI Kaltim Intoniswan menyatakan, Secara hirarki pelantikan dewan kehormatan provinsi dilakukan oleh dewan kehormatan PWI pusat. “Dewan kehormatan provinsi meminta kepada pengurus PWI Kaltim yang sekarang dipimpin Abdurrahman Amin, tidak dilantik atau dikukuhan oleh Hendry Ch Bangun. Kami merekomendasikan pengurus PWI Provinsi, dilantik oleh unsur ketua di PWI Pusat yang tidak terlibat konflik dengan DK PWI Pusat,” ujar Intoniswan.

Dewan Kehormatan Provinsi PWI Kaltim prihatin dengan konflik yang terjadi di tingkat pusat yang tak kunjung selesai.

DK PWI Kaltim mendukung penuh keputusan yang telah dan akan ditempuh oleh Dewan Kehormatan Pusat yang diketuai Sasongko Tedjo bersama anggota lain Zutfiani Lubis, Nurcholis MA Basyari, Asro Kamal Rokan, Diapari Sibatangkayu, Akhmad Munir, Helmi Burman dan Faturrahman.

DK di Kaltim ingin konflik di PWI Pusat cepat diselesaikan sehingga tidak sampai menimbulkan perpecahan hingga ke pengurus PWI Provinsi/Kabupaten/Kota, bahkan ke akar rumput, atau anggota.(*/mn/jk)

Continue Reading

Trending