Connect with us

Berita PEMPROV KALTARA

Ajak Seluruh Komponen Lestarikan Khazanah Budaya Lokal

Published

on

RAPAT PERSIAPAN : Gubernur – Wakil Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum – Dr Yansen TP, M.Si mengikuti Rapat Persiapan Silaturahmi Komite Indonesia Bersatu di Ruang Rapat Benuanta, Kantor Gubernur, Senin (18/9).

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum memastikan pelestarian budaya lokal di provinsi ke 34 ini terus berjalan. Salah satunya adalah melalui event kebudayaan yang harus digelar secara rutin.

Melalui Komite Indonesia Bersatu, Gubernur berharap dapat menjadi bagian mempromosikan kebudayaan lokal di Kaltara. Di mana Komite Indonesia Bersatu bermottokan siap memelihara dan merawat Empat Pilar Kebangsaan, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

“Semoga dengan terbentuknya komite ini kita semakin guyub, rukun dan akur. Kemudian organisasi ini sebagai alat perekat dan kesatuan dalam membangun Provinsi Kalimantan Utara, dan sejak awal saya dan Pak Yansen menyampaikan tagline Berubah, Maju dan Sejahtera untuk diwujudkan bersama lintas suku dan budaya,” kata Gubernur saat memimpin rapat persiapan Silaturahmi Komite Indonesia Bersatu, Senin (18/9).

Gubernur menyebutkan Komite Indonesia Bersatu akan menaungi komunitas, paguyuban, etnis dan lembaga serta masyarakat adat yang ada di Kalimantan Utara. Juga dapat memberikan pendapat dan masukan terkait pembinaan budaya dan istiadat kepada pemerintah.

“Melalui penyelenggaraan forum ilmiah yang berhubungan dengan budaya, mengadakan kajian dan penelitian budaya dan sejarah yang ada di Kalimantan Utara,”jelas Gubernur.

Selain itu, melalui Komite Indonesia Bersatu, juga dapat membantu pemerintah dalam menciptakan suasana yang kondusif serta saling menghormati antar sesama. Untuk diketahui pelantikan dan agenda silaturahmi Komite Indonesia Bersatu akan digelar sebelum momentum peringatan hari lahir Kalimantan Utara.

“Tujuan kita adalah mempertahankan budaya yang ada di Kaltara. Sehingga caranya adalah menampilkannya dalam sebuah pertunjukkan atau event. Karena inilah yang harus diwariskan kepada anak cucu kita yang ada di Kalimantan Utara,” tutup Gubernur.

Senada dengan Gubernur, Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Dr. Yansen TP., M.Si., yang juga hadir pada rapat tersebut menyebutkan jauh sebelum Kaltara terbentuk menjadi sebuah provinsi ada tiga suku bangsa utama yang mendiami saat masih berbentuk satu kabupaten induk bernama Bulungan.

“Yaitu Bulungan, Tidung dan Dayak lalu dilanjutkan masuknya berbagai etnis di Kalimantan Utara. Karena itu kebersamaan dan keharmonisan ini harus kita rawat bersama,”kata Wagub Yansen.

Masyarakat Dayak juga dijelaskannya memiliki sub etnis yang banyak di dalamnya. Karena itu, Wagub juga mengajak melalui Komite Indonesia Bersatu dapat menjadi wadah untuk menyatukan ragam budaya yang ada di Kaltara.

“Tujuannya adalah supaya kita membangun masa depan Kalimantan Utara pada posisi yang setara. Kesetaraan dibangun agar semua energi positif akan bangkit karena semua orang merasa menjadi bagian di dalamnya,” tuntasnya. * dkisp/jk/kjs.

PEMPROV KALTARA

Pekan Imunisasi Nasional Polio di Gelar Serentak

Published

on

PEKAN IMUNISASI : Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos, M.Si menghadiri Pencanangan PIN Polio di SDN Utama 1 Kota Tarakan, Selasa (23/7).

TARAKAN – Pencanangan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio digelar serentak. Di mana, di Provinsi Kaltara agenda tersebut digelar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Utama 1 Kota Tarakan, Selasa (23/7).

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltara H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., mengungkapkan, pemberian vaksinasi tanpa memandang status imunisasi sebelumnya dapat mencegah bahkan menghentikan penularan virus Polio.

Yang mana pada 2014 lalu Indonesia telah berhasil menerima sertifikat bebas Polio. Namun demikian, diakibatkan oleh ditemukannya Kembali kasus polio di beberapa wilayah di Indonesia, maka gerakan imunisasi ini Kembali digelar.

Turut hadir juga Penjabat (PJ) Walikota Tarakan Dr. Bustan, SE., MM., serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik dari lingkup Pemprov Kaltara maupun Pemkot Tarakan.

“Atas nama Pemprov Kaltara, saya menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan PIN Polio ini, dengan harapan imunisasi Nopel Oral Vaccine Type 2 (nOPV2) kepada anak usia 0-7 tahun 11 bulan 29 hari tanpa memandang status imunisasi sebelumnya,” Datu Iqro dalam membacakan sambutan Gubernur.

Secara simbolis, pemberian imunisasi diberikan kepada 10 siswa/siswi dari SDN Utama 1 Tarakan yang mana juga akan diberikan kepada siswa/siswi lainnya secara bertahap di seluruh wilayah yang ada di Provinsi Kaltara. (dkisp)

Continue Reading

PEMPROV KALTARA

Pemprov Kaltara dan Bank Indonesia Gelar High Level Meeting TP2DD Wilayah Kalimantan Utara

Published

on

HLM : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltara H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos, M.Si membuka HLM TP2DD Wilayah Kalimantan Utara di Tarakan, Senin (22/7).

TARAKAN – Dalam rangka percepatan dan perluasan digitalisasi melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kaltara mengadakan kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Wilayah Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan, Senin (22/7) siang.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Utara H Datu Iqro Ramadan, S.Sos., M.Si., hadir dan membuka langsung rapat tersebut.

“Digitalisasi merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membuka peluang baru bagi masyarakat, maka dibentuklah TP2DD yang bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan strategi Digitalisasi di daerah,” kata Datu Iqro.

Ia menjelaskan pembentukan TP2DD berdasar pada Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.581/2021. yang mana Keputusan Gubernur ini berdasarkan pada Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Kepres ini juga mengamanatkan Gubernur untuk memimpin langsung TP2DD.

TP2DD merupakan forum koordinasi Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan terkait baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Yang dibentuk guna mendorong inovasi dan mendorong percepatan ETPD.

“ETPD sendiri merupakan sebuah upaya terpadu dan terintegrasi untuk mengubah Transaksi Pendapatan dan Belanja Pemda dari tunai menjadi non tunai, ETPD sendiri ditujukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” katanya.

Turut hadir dalam High Level Meeting ini, Kepala Perwakilan Perwakilan BI Kaltara, Wahyu Indra Sukma, Perwakilan dari Pemda 5 Kabupaten/Kota, Perwakilan dari Bankaltimtara seluruh Kaltara dan sejumlah kepala Organisasi Kepala Daerah (OPD) dari lingkup Pemprov Kaltara. (dkisp)

Continue Reading

PEMPROV KALTARA

Bantuan PKH Beri Dampak Positif

Published

on

PEMANTAPAN : Dinas Sosial Kaltara, melakukan pemantapan bersama Pendamping PKH belum lama ini.

TANJUNG SELOR – Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, H. Arminsyah, S.Sos, M.HP mengungkapkan bantuan Program keluarga Harapan (PKH) memberikan dampak positif bagi pemenuhan pendidikan bagi anak-anak. Di samping itu juga berdampak untuk pemenuhan kesehatan ibu hamil.

“PKH mempromosikan perubahan sosial melalui perubahan perilaku yang memenuhi prasyarat kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak dan ibu hamil atau ibu menyusui untuk pencairan bantuan, serta mengfasilitasi sesi family development session (fds) yang diantaranya berfokus mempromosikan pengelolaan keuangan rumah tangga yang lebih baik, praktik pengasuhan, perilaku kesehatan,” jelasnya belum lama ini.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpres Nomor 72 tahun 2021 di mana peraturan ini merupakan wujud komitmen pemerintah mempercepat target penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Salah satunya melalui upaya Bimbingan Pemantapan yang bertujuan membekali para pendamping melaksanakan tugas di lapangan dan memperlengkapi pengetahuan pendaping tentang pusat data dan informasi PKH.

Selain itu, pendamping akan dibekali untuk menghadapi PKH yang taraf ekonominya rendah. Harapannya melalui kegiatan ini, pendamping mampu memperhatikan norma-norma yang berlaku di tempat kerjanya.

Pendamping ini adalah ujung tombak pemerintah mengentaskan kemiskinan di Kaltara. Keberadaan serta peran pendamping sosial sangat penting dan bernilai strategi.

“Oleh karena itu, saya minta kepada para pendamping sosial agar dapat terus mendorong pemberdayaan menjadi gerakan sosial guna mempercepat penerima manfaat, agar lebih berdaya dan mandiri secara sosial ekonomi. Mari kita terus tingkatkan kompetensi yang mumpuni agar dapat terus membangun kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pemerintah,” pungkasnya.

Untuk diketahui peserta kegiatan ini dari Pendamping Program Keluarga Harapan se-Kaltara, koordinator kab.kota, koordinator wilayah Kaltara. (dkisp)

Continue Reading

Trending