Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Ini Dia Rekomendasi Tim Pansus LKPj Gubernur Kaltara ke Pemerintah

Published

on

Jufri Budiman S Pd ketua Tim Pansus LKPj Gubernur Kaltara tahun anggaran 2022.

TANJUNG SELOR – Hasil monitoring dan evaluasi lapangan tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPj) Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum, tahun anggaran 2022, Senin 17/4/2022 di Paripurnakan DPRD Kaltara, acara Paripurna tersebut digelar diruang rapat dewan.

Seusai acara Paripurna digelar, Ketua tim Pansus LKPj, Jufri Budiman S Pd, kepada media ini mengatakan, ada beberapa rekomendasi disampaikan kepada pemerintah, diantaranya beberapa bangunan proyek gedung Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan pengerjaan gedung Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN) di Kabupaten Malinau dan Nunukan.

“Rekomendasi kita sama seperti yang pernah disampaikan ke media ini terkait temuan tim Pansus di Kabupaten Malinau, yaitu masalah pembangunan gedung SMKN dan SMAN, “kata Jufri Budiman.

Sementara untuk temuan di Kabupaten Nunukan ia mengatakan, terkait pembangunan SMAN 2 dan SMKN. Diantara temuan menurut tim Pansus ada pada pekerjaan yang belum sesuai. “Jadi rekomendasi kita hanya untuk ditindaklanjuti dengan perbaikan supaya kegiatan tersebut sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) nya, “ujarnya.

Yang sangat disesalkan lanjutnya, ketika tim Pansus kelapangan sama sekali tak didampingi oleh kontraktor pelaksana kerja. Termasuk OPD teknis juga tak ada satupun yang mendampingi dewan.

“Karenanya direkomendasikan ke Gubernur agar kedepan harus benar-benar dikerjakan dengan sungguh-sungguh, bila tim Pansus kelapangan wajib didampingi oleh OPD terkait dan kontraktor pelaksana kegiatan, ” tegas Jufri Budiman.

Serta wajib pula untuk mencari mitra atau kontraktor pelaksana kerja yang profesional sesuai dengan.pemgalaman nya.

Untuk temuan di Kabupaten Bulungan, menurut Jufri ada beberapa yang direkomendasi kan ke Gubernur Kaltara, diantaranya soal pemeliharaan makam karomah Al Magribi didesa Salimbatu kecamatan Tanjung Palas Tengah.

“Ruas jalan dari Salimbatu menuju desa Kelubir Tanjung Palas Utara, tim pansus menganggap sangat tidak sesuai, setelah dilakukan. Pengecekan, ini harus segera diperbaiki oleh kontraktor nya sesuai RAB yang ada, ” pungkas Jufri seraya mengatakan tim Pansus juga tak diberikan data oleh OPD yang menangani.

Sehingga tim Pansus mengaku kebingungan. lantaran sama sekali tak ada yang diberikan, artinya baik gambar maupun RAB sebagai acuan tak ada sama sekali. * jk/kjs.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Kaltara

Pansus 3 DPRD Kaltara Bahas Ranperda Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja

Published

on

H Ruslan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TARAKAN – Rapat Pansus 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara membahas secara intensif mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Rapat yang dilaksanakan di Kota Tarakan ini dipimpin oleh Ruslan Ketua Pansus 3. Selian itu hadir juga anggota Pansus 3 Nurdin Hasni, Jufri Budiman, dan H. Mohammad Saleh I, ST. Turut serta dalam rapat ini adalah perwakilan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara, serta perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Provinsi Kalimantan Utara.

Rapat ini merupakan tahap finalisasi sebelum Ranperda tersebut disahkan, yang saat ini sedang menunggu hasil harmonisasi dari Kementerian Hukum dan HAM serta fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Pada kesempatan ini, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada DPRD Provinsi Kalimantan Utara atas inisiatif untuk menghasilkan Ranperda ini, yang diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kerja dan penyandang disabilitas di provinsi ini.

Ruslan juga menambahkan bahwa substansi dari kedua Ranperda ini diharapkan dapat menjadi legacy yang baik untuk kepentingan masyarakat, mengingat antusiasme masyarakat sangat besar terkait dengan perlindungan dan hak-hak yang belum sepenuhnya tercakup. Dengan adanya Ranperda ini, diharapkan semua kepentingan tersebut dapat terpenuhi secara menyeluruh.(hms/jk/kjs)

Continue Reading

DPRD Kaltara

Pemprov Sampaikan KUA PPAS 2025 ke Dewan

Published

on

Ketua DPRD Kaltara Albertuus Stefanus Marianus ST (kanan).).

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara menggelar Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan II Tahun 2024 dengan agenda penyampaian pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025, Senin (15/07/24).

Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kaltara dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Andi Hamzah, serta didampingi oleh Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, ST dan Wakil Ketua DPRD Andi M. Akbar.

Rapat ini juga dihadiri oleh Anggota DPRD Kaltara dan Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Sekretaris Daerah Dr. H. Suriansyah, M.AP, beserta kepala perangkat daerah (PD) dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Kaltara diwakili oleh Sekretaris Daerah Dr. H. Suriansyah, M.AP yang menyampaikan sambutan terkait Nota Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025. Dalam sambutannya, Sekda Dr. H. Suriansyah menjelaskan secara rinci rancangan KUA-PPAS yang mencakup beberapa kebijakan umum, antara lain kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

Pada sambutannya juga, Dr. H. Suriansyah menyampaikan pentingnya perencanaan anggaran yang tepat untuk memastikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan di Kalimantan Utara.

Setelah sambutan, dilakukan penyerahan Nota Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 oleh Sekretaris Daerah Dr. H. Suriansyah, M.AP kepada Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, ST. Penyerahan nota ini menandai langkah awal dalam proses pembahasan dan penetapan anggaran daerah untuk tahun 2025.(hms/jk).

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Study Komparasi ke Kanwil Kemenkumham Kaltim

Published

on

Anggota DPRD Kaltara yang tergabung dalam Pansus II ketika bertandang ke Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur di Samarinda.

SAMARINDA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang tergabung dalam Pansus II melaksanakan studi komparasi ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Timur di Samarinda. Kunjungan ini terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembangunan Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara dan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Rombongan Pansus II DPRD Provinsi Kalimantan Utara diterima langsung oleh Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur, Mia Kusuma Fitriana, beserta staf Kanwil Kemenkumham.

Turut hadir Ketua Pansus II DPRD Provinsi Kalimantan Utara, M. Khairuddin, dan anggota Pansus II lainnya seperti Marli Kamis, Ihin Surang, serta Tim Pakar Pansus II, dan perwakilan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dari Biro Perbatasan dan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Utara.

Ketua Pansus II DPRD Provinsi Kalimantan Utara menjelaskan maksud dan tujuan kunjungan ini adalah untuk mendengarkan arahan, saran, masukan, dan petunjuk dari Kanwil Kemenkumham Samarinda terkait kedua Ranperda tersebut. Dia juga menjelaskan proses dan tahapan yang telah dilakukan untuk Perda tentang pembangunan wilayah perbatasan, termasuk pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan konsultasi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI.

“Ini adalah perda pertama di Indonesia terkait pengelolaan wilayah perbatasan. Perda ini sudah selesai dan drafnya telah ditandatangani. Untuk proses harmonisasi, minimal ada tiga Ranperda.” ujar Ketua Pansus.

Terkait Ranperda RTRW, Ketua Pansus berharap perda ini dapat selesai pada bulan Agustus atau September. Dia berharap pada proses harmonisasi nanti tidak banyak lagi pembahasan yang diperlukan.

Ibu Mia, selaku Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham, menjelaskan bahwa permohonan harmonisasi ke Kanwil dalam satu surat maksimal memuat tiga judul. Mekanisme permohonan harmonisasi dapat dilakukan melalui dua jalur: DPRD dapat mengajukan harmonisasi langsung yang ditandatangani oleh Ketua DPRD, atau Biro Hukum yang ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Proses harmonisasi di Kanwil dibatasi maksimal 15 hari kerja.

Ihin Surat menambahkan bahwa Ranperda Pembangunan Wilayah Perbatasan adalah inisiatif dewan yang dibuat karena Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi perbatasan yang terkait dengan visi dan misi Gubernur “Membangun Desa Menata Kota”. Dengan adanya Ranperda ini, diharapkan ada payung hukum bagi kepala daerah untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat di perbatasan.

Ibu Mia menambahkan bahwa kelanjutan perda ini dilihat dari sisi kewenangan. “Jika memang menjadi kewenangan, maka bisa dilanjutkan. Namun, jika bukan kewenangan, akan sulit berlanjut,” jelasnya.

Penyusunan Ranperda yang merupakan inisiatif DPRD ini akan dibahas lebih lanjut dengan harapan dapat segera menjadi perda.(hms/jk/kjs)

Continue Reading

Trending