Berita DPRD Bulungan
Proyek PLTA Kayan Diharapkan Tak Mengabaikan Hak Masyarakat
TANJUNG SELOR – Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peso, Bulungan dinilai sangat lamban, pasal nya sampai saat ini belum tampak kemajuan pembangunan nya.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, Nikodimus, kepada media ini beberapa waktu yang lalu diruang kerjanya..
Masyarakat juga kata Nikodimus, saat ini tambah dibuat bingung dengan kehadiran dua perusahaan disana, yaitu PT KHE dan Epselon, yang dua-duanya dikatakan akan mengerjakan PLTA tersebut.
Selain itu terkait rencana pembebasan lahan masyarakat, kedua perusahaan juga sama-sama ingin membebaskan. “Ini juga menambah kebingungan masyarakat lagi ” tukas Nikodimus.
Demikian pula harga pembebasan lahan yang ditawarkan menurut masyarakat sangat tidak sesuai. Sehingga membuat warga menjadi kasak kusuk, karena pemahaman mereka hanya pada lahan tersebut lah sumber penghidupan nya sejak zaman nenek moyang mereka sampai sekarang.
“Baik untuk bercocok tanam dan berburu dilahan dimaksud lah yang menjadi sumber penghidupan warga itu, ” tutur Nikodimus.
Kedatangan investor ini juga membawa aturan yang tidak bisa dilanggar, aturan itu dipatuhi warga. Namun demikian hendaknya juga aturah tersebutharus memahami bahwa kehidupan masyarakat selama ini memang disana, atau diwilayah lahan dan hutan itu.
Apa lagi diisana ada ladang dan kebun warga, tempat berburu binatang, Artinya dilahan itu juga dari sejak dulu kala sampai sekarang merupakan sumber kehidupan mereka.
Harapan saya tegas Nikodimus, baik sebagai anggota DPRD maupun sebagai ketua Lembaga Adat kecamatan Peso, kalau memang pemerintah pusat sudah berkomitmen membangun PLTA itu, tolong semua fasilitas untuk warga yang terdampak segera disiapkan, jadi masyarakat hanya tinggal menempati saja. Segala hak-hak masyarakat yang terdampak juga wajib diselesaikan dengan baik.
Apalagi diwilayah itu ada terdapat situs-situs bersejarah, seperti makam para leluhur ini juga harus di perhatikan. Jangan sampai membuat masyarakat menjadi susah.
Memang tambahnya, ada tawaran berupa tali asih. Hanya saja warga menganggap itu nilai nya tak sesuai.
“Intinya hargailah juga hak-hak masyarakat, jangan sampai terabaikan, ” tutup Nikodimus. * jk.
– Dewan juga minta proses tender proyek fhisik dan non fhisik dipercepat.
TANJUNG SELOR – Keterlambatan pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan proses tender proyek dilingkungan Pemkab Bulungan kini menjadi perhatian DPRD.
Menurut H Hamka S IP, Wakil Ketua DPRD Bulungan kepada media ini, Jumat 31/3/2023 mengatakan, seharusnya menjelang pelaksanaan ibadah Puasa Ramadhan 1444 H tunjangan TPP ASN sudah bisa terbayarkan. Mengingat pada bulan seperti ini kebutuhan tambahan akan bagi setiap rumah tangga pasti meningkat, tak terkecuali bagi ASN.
Memang kita juga memahami, untuk TPP ASN dilingkungan Pemkab Bulungan terjadi perubahan. Artinya ada sedikit kenaikan yang diterima ASN dari tahun 2022 lalu. Kemungkinan ini yang membuat pencairan nya sedikit agak lama.
Kendati demikian, bukan berarti harus terus tertunda. “Harapan saya memasuki awal triwulan II seluruh TPP ASN bisa dicairkan, ” bebernya.
Dibagian lain, H Hamka juga menyoroti soal percepatan proses tender proyek, baik proyek fhisik maupun pengadaan dilingkungan Pemkab.
Intinya kalau proses tender ini bisa dipercepat, maka masa kerja setiap proyek bisa panjang waktunya. Sehingga tak sampai memakan waktu lama atau di adendum lagi.
“Jangan sampai akibat kelambanan bisa memicu Silpa diakhir tahun anggaran, ” tukas H Hamka. * jk/kjs.
TANJUNG SELOR – Setelah penyampaian nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bulungan tahun anggaran 2022, diterima DPRD, maka pihak dewan akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus).
Perihal itu disampaikan oleh H Hamka S IP wakil ketua DPRD Bulungan, kepada media ini, Kamis 30/3/2023.
Selanjutnya nota yang disampaikan dipelajari oleh tim Pansus dewan, dengan dilanjutkan pengecekan lapangan di 10 kecamatan se Kabupaten Bulungan.
“Kita akan cros cek lapangan apakah sudah sesuai atau tidak, ” ujarnya.
Setelah rampung, hasil kerja Pansus akan disampaikan kembali kepada pemerintah dalam bentuk rekomendasi. Dimana rekomendasi itu akan menjadi acuan dari LKPj tersebut.
“Biasanya kita tetap memberikan masukan, yang intinya tetap mengarah kepada perbaikan, ” beber H Hamka.* jk/kjs.
TANJUNG SELOR – Dengan telah dilaksanakan nya Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di lingkungan Pemkab Bulungan, Selasa 21/3/2023, Wakil Ketua DPRD Bulungan H Hamka S IP meminta seluruh kegiatan yang sudah direncanakan segera disampaikan ke Bappeda, agar pos anggaran nya segera bisa direalisasikan.
“Saya minta setelah kegiatan Musrenbang, maka kegiatan prioritas seluruh perencanaan nya sudah disampaikan ke OPD yang membidangi, ” kata H Hamka S IP kepada media ini.
Diantara yang sangat prioritas tersebut antara lain, pembangunan pelabuhan keberangkatan dari Tanjung Palas ke Tarakan atau pelabuhan pengumpan yang berlokasi di Tanjung Palas Hilir, ” ujarnya.
Termasuk peningkatan jalan dari Tanjung Palas menuju desa Salimbatu di kecamatan Tanjung Palas Tengah. dan peningkatan ruas jalan Meranti yang menghubungkan jalan Punas kampung Bulu Perindu.
Mengingat akses jalan ini sangat vital bagi masyarakat, baik untuk warga Tanjung Palas, Tanjung Palas Tengah dan Tanjung Palas Utara.
“Untuk menuju kota Tanjung Selor, maka akses jalan pendekat seperti jalan Punas menuju jalan Meranti sangat dibutuhkan oleh masyarakat, ” tutur H Hamka.
Harapan lain tambahnya, seluruh program prioritas secepatnya dilakukan.proses lelang. Supaya pekerjaan nya bisa dituntaskan tepat waktu.
“Intinya kita tak menginginkan terjadi SILPA karena kalau itu terjadi maka akan sangat berpengaruh pada anggaran tahun berikutnya, ” tegasnya. * jk/kjs.
Memasuki Tahun Politik, LAKB Mengajak Untuk Bijak Bermedsos
Kualitas Bangunan SMKN Sehati dan SMKN 2 Malinau Dipertanyakan Tim Pansus DPRD Kaltara
Keterlambatan Pencairan TPP ASN Menuai Sorotan DPRD Bulungan
LKPj Tahun 2022 Disampaikan, DPRD Bulungan Segera Bentuk Pansus
Ketua Komisi III DPRD Kaltara Minta Perbaikan Jalan Gunung Selatan Tarakan
Menjelang Ramadhan 1444 H, DPRD KTT Minta Pemkab Segera Cairkan TPP ASN
Fenry Alpius Angggota DPRD Kaltara Bertemu Petani Malinau
KTT Kekosongan BBM, Aktifitas Warga Nyaris Lumpuh
Mendesak Pembangunan Tiang Listrik Jalan Punas Bulu Perindu dan Jalan Meranti
Langkah Politik Albert Baya Tetap Mengacu Keputusan Partai
-
DPRD Kaltara2 weeks agoLangkah Politik Albert Baya Tetap Mengacu Keputusan Partai
-
DPRD Bulungan2 weeks agoSelamat, H Nasir Ketua KONI Kaltara Periode Tahun 2023 – 2027
-
DPRD Kaltara1 week agoFenry Alpius Gelar Konsolidasi Partai Golkar di Malinau
-
Bulungan3 days agoDatu Buyung : “Kalau Pemerintah tak sanggup saya siap bersama warga menjaga jalan Punas BP