Connect with us

Berita DPRD Bulungan

Proyek PLTA Kayan Diharapkan Tak Mengabaikan Hak Masyarakat

Published

on

Nikodemus Ketua Komisi III DPRD Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peso, Bulungan dinilai sangat lamban, pasal nya sampai saat ini belum tampak kemajuan pembangunan nya.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, Nikodimus, kepada media ini beberapa waktu yang lalu diruang kerjanya..

Masyarakat juga kata Nikodimus, saat ini tambah dibuat bingung dengan kehadiran dua perusahaan disana, yaitu PT KHE dan Epselon, yang dua-duanya dikatakan akan mengerjakan PLTA tersebut.

Selain itu terkait rencana pembebasan lahan masyarakat, kedua perusahaan juga sama-sama ingin membebaskan. “Ini juga menambah kebingungan masyarakat lagi ” tukas Nikodimus.

Demikian pula harga pembebasan lahan yang ditawarkan menurut masyarakat sangat tidak sesuai. Sehingga membuat warga menjadi kasak kusuk, karena pemahaman mereka hanya pada lahan tersebut lah sumber penghidupan nya sejak zaman nenek moyang mereka sampai sekarang.

“Baik untuk bercocok tanam dan berburu dilahan dimaksud lah yang menjadi sumber penghidupan warga itu, ” tutur Nikodimus.

Kedatangan investor ini juga membawa aturan yang tidak bisa dilanggar, aturan itu dipatuhi warga. Namun demikian hendaknya juga aturah tersebutharus memahami bahwa kehidupan masyarakat selama ini memang disana, atau diwilayah lahan dan hutan itu.

Apa lagi diisana ada ladang dan kebun warga, tempat berburu binatang, Artinya dilahan itu juga dari sejak dulu kala sampai sekarang merupakan sumber kehidupan mereka.

Harapan saya tegas Nikodimus, baik sebagai anggota DPRD maupun sebagai ketua Lembaga Adat kecamatan Peso, kalau memang pemerintah pusat sudah berkomitmen membangun PLTA itu, tolong semua fasilitas untuk warga yang terdampak segera disiapkan, jadi masyarakat hanya tinggal menempati saja. Segala hak-hak masyarakat yang terdampak juga wajib diselesaikan dengan baik.

Apalagi diwilayah itu ada terdapat situs-situs bersejarah, seperti makam para leluhur ini juga harus di perhatikan. Jangan sampai membuat masyarakat menjadi susah.

Memang tambahnya, ada tawaran berupa tali asih. Hanya saja warga menganggap itu nilai nya tak sesuai.

“Intinya hargailah juga hak-hak masyarakat, jangan sampai terabaikan, ” tutup Nikodimus. * jk.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Bulungan

DPRD Bulungan Minta ULP Pemkab Segera Melaksanakan Proses Tender

Published

on

H Hamka M S IP Wakil Ketua DPRD Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

TANJUNG SELOR – Untuk percepatan dan tercapainya target realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024 ini. Wakil Ketua DPRD Bulungan H Hamka S IP, berharap Unit Layanan Pengadaan (ULP) segera bisa memulai proses tender.

“Kita sudah hampir memasuki triwulan dua, seharusnya lah sudah proses tender mulai dilaksanakan, agar kegiatan bisa selesai tepat waktu, ” ujar H Hamka S IP, kepada media ini, Kamis, 28/3/2024.

Selian itu tambahnya, bila seluruh kegiatan bisa terlaksana tepat waktu, berarti kita sudah terhindar dari Silva.

Menurut nya, sesuai hasil monitoring dewan, masih banyak kegiatan yang belum maksimal, baik proses lelang maupun kegiatan-kegiatan dilapangan.

Yang tidak kalah penting harap Hamka, seluruh kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat secara luas bisa disegerakan. Seperti pada proyek peningkatan jalan, pembangunan dermaga, sektor pendidikan maupun kesehatan, termasuk yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Menyinggung komitmen Pemkab untuk menuntaskan pembangunan RS Pratama Bunyu, H Hamka menuturkan dirinya sangat sependapat sekali, apa lagi keberadaan sebuah rumah sakit merupakan kebutuhan yang vital bagi masyarakat.

Artinya dalam hal ini Pemkab tidak hanya semata terfokus pada penuntasan pembangunan RS Pratama saja. Yang tidak kalah penting bagaimana mempersiapkan SDM yang akan ditempat kan disana.

Mulai dari kesiapan tenaga dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, ahli gizi, tenaga perawat dan Bidan juga sudah mulai harus dipikirkan oleh pemerintah. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Bulungan

Jelang Lebaran Idul Fitri 1445 H, DPRD Bulungan Minta TPID Terus Melakukan Pemantauan

Published

on

H Hamka M S IP Wakil Ketua DPRD Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

– Pemkab juga diminta segera gelar pasar murah di wilayah tertentu.

TANJUNG SELOR – H Hamka S IP Wakil ketua DPRD Bulungan, Kalimantan Utara, meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk terus melakukan pemantauan, agar lonjakan harga barang kebutuhan pokok menjelang lebaran Idul Fitri 1445 H terkendali sesuai harapan.

“TPID Bulungan termasuk kategori baik di Kaltara, harapan kita juga agar inflasi terhadap harga sembako tetap stabil, ” kata H Hamka S IP kepada media ini, Rabu, 273/2024.

Artinya tidak hanya menjelang hari raya, akan tetapi pada hari-hari biasa harga juga tetap stabil, agar daya beli masyarakat kita tidak terganggu.

Lebih lanjut H Hamka berharap, ada operasi pasar yang rutin dilaksakan, termasuk harus menggelar pasar murah untuk rakyat di wilayah tertentu. Terutama barang-barang kebutuhan pokok masyarakat untuk melaksanakan hari raya idul Fitri nanti.

“Jenis barang seperti minyak makan, telur, susu, syrup dan margarine serta gula pasir, bila memungkin kan beras juga ada pada pasar murah dimaksud, ” tegas H Hamka.

Intinya lanjut dia, masyarakat kita harus bergembira bersama keluarganya ketika merayakan hari kemenangan setelah menjalankan ibadah Puasa Ramadhan. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Bulungan

Minggu Depan DPRD Jadwalkan Kembali Sidang Paripurna LKPj Bupati Bulungan

Published

on

H Hamka S IP Wakil Ketua DPRD Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

TANJUNG SELOR – Di jadwalkan minggu depan dipastikan DPRD Bulungan akan kembali melaksanakan sidang penyampaian LKPj Bupati tahun 2023.

“Semua berproses sesuai ketentuan dan tahapan, ” terang H Hamka S IP, kepada media ini, Kamis, 21/3/2023.

Oleh sebab itu lanjutnya, DPRD akan meminta data-data dari Pemkab guna dibahas lebih lanjut.

” Dimungkinkan DPRD juga akan turun kelapangan, mengecek seluruh keberhasilan yang sudah dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 kemarin.

“Semuanya akan di fokuskan dalam kerja pansus tentunya, ” tutup H Hamka. * jk/kjs.

Continue Reading

Trending