Connect with us

DPRD Kaltara

Mantap, Soal Program CSR Perusahaan Ketua DPRD Kaltara Sepakat Dengan Gubernur

Published

on

Alberthus Stefanus Marianus ST Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Alberthus Stefanus Marianus ST, sepakat dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah terkait program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta, melalui stetmen Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum, beberapa waktu yang lalu.

“Kita sepakat saja pemerintah menyampaikan ini, karena mungkin beliau (Gubernur Zainal Arifin Paliwang, red) melihat secara keseluruhan belum maksimalnya program CSR ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, ” kata Alberthus Stefanus Marianus ST Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, kepada media ini, Senin 6/3/2023.

Untuk itu lanjutnya, perlu ada identifikasi duduk bersama, termasuk bagaimana caranya pemerintah melalui Bappeda atau Forum CSR merepresentasikan seluruh tahapan proses APBD itu sehingga skala-skala.prioritas yang menjadi kepentingan masyarakat khususnya masalah kebutuhan dasar yang belum terkaper di APBD bisa dibantu oleh perusahaan-perusahaan yang ada berkerja diwilayahnya masing-masing, artinya nanti siapa bekerja apa, sehingga ada kolaborasi diseluruh perusahaan dengan tujuan azas manfaat untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.

Disini lanjut Albert sapaan akrab ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara menambahkan, kita berharap kembali apa yang dimaksud oleh Gubernur itu merupakan refresentasi kepada perusahan-,perusahaan yang hadir di Provinsi Kaltara dalam lingkup Forum CSR untuk kemudian programnya bisa dimantafkan kembali. Bahwa masing-masing perusahaan CSR nya melalui Comunity Development (Comdev) nya. Disini kita berharap suatu saat semuanya bisa duduk bareng kembali. Untuk kemudian merefresentasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat disekitar wilayah operasinya masing-masing.

Misalnya dibidang pendidikan, itu salah satu kebutuhan dasar, dibidang penerangan listrik, infrastruktur jalan, kesehatan, disini kita harus menyesuaikan. Maka harapan nya dengan adanya Forum CSR ini nanti bisa dikembalikan lagi untuk kemudian kita inventarisir bersama bagaimana kebutuhan-kebutuhan itu lalu dihitung dengan banyaknya perusahaan yang ada kemudian mereka bisa mengalokasikan wilayah-wilayah berdasarkan wilayah yang ada sesuai ruang lingkup masing-masing perusahaan dengan kebutuhan yang menyesuaikan kebutuhan daripada wilayah desa binaan nya (ring 1 dan 2, red).

Sehingga kebutuhan-kebutuhan dasar dibidang pendidikan, kesehatan, penerangan listrik, bisa dibantu melalui program CSR itu. Minimal ini sudah membantu program pemerintah, harapan nya kedua pihak disini bisa bersinergi. “karena kita tidak bisa berharap 100 persen kepada anggaran pemerintah yang terbatas, ” imbuh Albert.

Apalagi Kaltara ini baru mulai berkembang, tentu anggaran nya juga masih terbatas pula, harapan kita dengan adanya perusahaan-perusahaan ini bisa memberikan bantuan atau kontribusi dalam bentuk CSR itu, tidak hanya bidang pendidikan saja, dibidang lain juga harus ada kolaborasi perusahaan-perusahaan yang ada, ” tegas Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

Harapan nya kata Alberthus Stefanus Marianus ST, berulang-ulang mengatakan Forum CSR bisa kembali duduk bersama pemerintah melalui stake holder terkait untuk kemudian bisa menyelesaikan dan membantu, “kan tidak semua pembanguan bisa diakomodir di APBD karena keterbatasan pendanaan. Itulah perlunya berkerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada berkerja di wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebagai tanggungjawab kepada masyarakat khususnya yang terdampak langsung dengan kegiatan operasi perusahaan dimaksud, terutama dibidang pendidikan, kesehatan kemudian infrastruktur, peningkatan ekonomi dan air bersih, sekaligus membantu program yang belum terjangkau oleh pemerintah melalui APBD yang terbatas itu, ” tutup Ketua DPRD Kaltara, Alberthus Stefanus Marianus ST, * jk/kjs.

DPRD Kaltara

Perbaikan Kerusakan Ruas Jalan Tanjung Palas – Salimbatu Bulungan PR Yang Tak Pernah Tuntas

Published

on

By

H Hamka S IP, MH. anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara..

TANJUNG SELOR – Melihat lamban nya penuntasan peningkatan jalan dari Tanjung Palas menuju Salimbatu di Kabupaten Bulungan, akhirnya anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H Hamka M. S, IP, MH. bereaksi sekaligus menyebutnya sebagai pekerjaan rumah (PR) pemerintah yang tidak pernah tuntas.

“Kasian masyarakat sebagai pengguna jalan, oleh karena nya untuk menuntaskan ruas jalan ini saya menyarankan Pemkab Bulungan dan Pemprov Kaltara sharing untuk mencari jalan keluarnya, ” kata H Hamka melalui pesan WhatsAPP kepada media ini, Selasa, 14/1/2025.

Sebagai wakil masyarakat Dapil Bulungan dan KTT, Ia mempertanyakan janji-janji pemerintah selama ini. “Masa cuma janji saja, kapan realisasinya, ” ungkapnya.

Se akan-akan kerusakan jalan dimaksud tak ada habis-habisnya. “heran saja kenapa begitu sulit untuk menyelesaikan kerusakan jalan ini, ” kata H Hamka.

Padahal sudah kurang lebih 25 tahun sejak dibukanya badan jalan dari Tanjung Palas menuju Salimbatu dibuka, bahkan pemimpin silih berganti, tapi tetap saja tidak ada kemajuan perbaikan maupun peningkatan yang dilaksanakan.

Kalau saja akses jalan ini baik, beraspal mulus, tentu bisa memacu perekonomian masyarakat. Karena baik akses dari Tanjung Selor, Tanjung Palas menuju desa Salimbatu dan sekitarnya akan lancar tidak ada hambatan akibat kerusakan jalan tersebut.

“Harapan saya khusus untuk ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu bisa mulus pada tahun anggaran 2025 ini. Agar keamanan dan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jalan dapat terjamin dengan baik, ” tutup H Hamka. * jk.

 

 

Continue Reading

DPRD Kaltara

Anggota DPRD Kaltara Bahas Kode Etik, Tata Tertib, dan Tata Beracara Badan Kehormatan

Published

on

By

Rapat pembahasan tatib anggota DPRD Kaltara.

JAKARTA – Selasa (12/11/24) Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Achmad Jufrie, SE, MM, bersama Wakil Ketua DPRD, H. M. Nasir, SE, memimpin rapat dengan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara untuk membahas rancangan peraturan mengenai Kode Etik, Tata Tertib, dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD. Rapat ini juga melibatkan tim fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang dipimpin oleh Plt. Direktur Produk Hukum Daerah, Dr. Sukaca, beserta jajarannya.

Rapat bertujuan untuk memastikan ketiga rancangan peraturan tersebut memenuhi standar prosedural, substansi, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kode etik ini dirancang untuk mengatur perilaku anggota DPRD dalam menjalankan tugas mereka sebagai wakil rakyat. Kode etik ini adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD serta memastikan mereka bertindak dengan integritas dan tanggung jawab.

Dalam fasilitasi tersebut, Plt. Direktur, Sukaca menekankan pentingnya kode etik sebagai kompas moral yang akan membimbing anggota DPRD dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Dr. Sukaca juga menyampaikan bahwa penyusunan tata tertib yang baik juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja DPRD.

Tata tertib yang baik adalah landasan penting bagi seluruh anggota DPRD dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Rancangan tata tertib ini diharapkan dapat menjamin kelancaran sidang, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan tugas legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang efektif dan efisien.

Kemudian dalam pertemuan ini juga Plt. Direktur, Sukaca menekankan bahwa tata beracara ini berfungsi sebagai instrumen hukum dan etika untuk memastikan bahwa kinerja DPRD berjalan sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat.

Tata beraca ini bertujuan memberikan pedoman yang jelas dalam penegakan kode etik bagi anggota DPRD. Penyusunan peraturan tata beracara menjadi bagian penting dalam penguatan sistem pengawasan internal yang diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau tindakan yang dapat merugikan kredibilitas DPRD di mata publik. * (hms/jk/kjs).

 

Continue Reading

DPRD Kaltara

Anggota Komisi IV DPRD Kaltara Hadiri FGD Master Plan Pendidikan

Published

on

By

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TARAKAN – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Syamsuddin Arfah, dan Hj. Siti Laela, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) serta konsultasi publik terkait kajian tahapan penyusunan dokumen master plan (rencana induk) pendidikan Provinsi Kalimantan Utara untuk periode 2024-2045, pada Jumat (22/11/2024).

Acara yang berlangsung di Hotel Lotus Panaya Tarakan ini turut dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara serta perwakilan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara.

Paparan terkait dokumen master plan pendidikan disampaikan oleh Tim Penyusun yang berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam presentasinya, tim penyusun mengungkapkan beberapa kebijakan penting yang harus diperhatikan agar master plan pendidikan ini dapat memberikan dampak optimal bagi provinsi ini.

Adapun rekomendasi kebijakan yang diusulkan dalam dokumen master plan pendidikan adalah, Kebijakan 2025-2030 Mengacu pada visi jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara (2021-2026), yakni “Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera”.

Kemudian Kebijakan 2030-2035 adalah Pengembangan menuju daya saing regional dan nasional. Selanjutnya pada rencana kebijakan 2035-2040 mengenai Pembangunan pendidikan dan kebudayaan harus diarahkan untuk mencapai keunggulan kompetitif di tingkat internasional.

Terakhir pada kebijakan 2040-2045 berfokus pada pendidikan inklusif, berkeadilan, dan siap menghadapi tantangan global.

Tujuan dari penyusunan master plan ini adalah menyediakan acuan atau pedoman bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam bidang pendidikan untuk mendukung pembangunan manusia Indonesia secara menyeluruh. Ini mencakup pengembangan individu yang berilmu, berpengetahuan, mampu menguasai teknologi, dan memiliki daya saing, dengan landasan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Penyusunan master plan pendidikan ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera,” yang diemban oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.(hms/jk/kjs)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 JurnalKaltara.com, Web Design by Ciptamedia Kreasi

error: Content is protected !!