– Kinerja Forum CSR harus dievaluasi dan segera diambil langkah-langakah konkret oleh pemerintah.

TANJUNG SELOR – Ketua Lembaga Adat Kesultanan Bulungan (LAKB), Drs Datu Buyung Perkasa M PD, menilai keberadaan Forum Corporate Social Responsibility (CSR), di Kabupaten Bulungan, sedikit kurang berfungsi sebagaimana mestinya, contohnya, masih terdapat kekurangan infrastruktur penting seperti listrik sebagai sarana penerangan yang belum bisa dinikmati masyarakat didaerah binaan perusahaan yang berada di wilayah ring 1 atau ring 2 perusahaan tersebut.

“Saya sepakat dengan stetmen bapak Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum, yang menyoroti peran Forum CSR, bahwa ada warga desa Apung, Kabupaten Bulungan, yang belum bisa menikmati aliran listrik, padahal disebelah desa mereka terdapat sumber listrik terbesar milik perusahaan swasta sebagai andalan untuk menerangi kota Tanjung Selor, ” kata Drs Datu Buyung Perkasa M Pd, ketua Lembaga Adat Kesultanan Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, kepada media ini, Sabtu 4/3/2023.

Artinya tambah Datu Buyung, bagaimana bisa ada warga yang bermukim di wilayah ring 1 perusahaan pertambangan batu bara, yang memiliki sumber listrik terbesar tapi ada warga disekitarnya yang belum bisa menikmatinya.

“Seyogyanya kejadian seperti ini harus menjadi perhatian forum CSR dan tim CSR perusahaan dimaksud, bagaimana bisa menjadikan warga disekitar wilayah operasinya benar-benar bisa sejahtera, mengingat tambang batu bara yang bersumber dari alam itu dimasa depan tidak dapat diperbaharui kembali, kasihan kan masyarakat yang kelak menerima konsekuensi paska tambang batu baranya berakhir, ” tandas Datu Buyung lagi.

Seharusnya ditengah keterbatasan anggaran yang ada pada pemerintah saat ini, baik anggaran yang bersumber dari APBD kabupaten dan APBD Provinsi, peran program CSR sangat- sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk membantu pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat kita.

Yang mana kebutuhan itu terus disuarakan setiap Musrenbang desa dilaksanakan. Dan biasanya setiap acara tersebut selain unsur pemerintah dari pihak perusahaan yang diwakili oleh tim Comunity Developmen (Comdev) biasanya juga ikut hadir, mereka pasti mengetahui dan memiliki data-data.

Nah melalui forum seperti ini seharus nya ditindaklanjuti oleh perusahaan. Dengan kembali berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah, yang mana yang luput dari pembanguan dengan anggaran APBD itu yang seharusnya diambil alih oleh program CSR perusahaan.

“Untuk data pembanguan infrastruktur tahun berjalan bisa didapatkan di Bappeda, jadi itu bukan masalah tinggal kita punya niat apa tidak untuk mensejahterakan masyarakat, ” tegas Datu Buyung.

Bila anggaran yang tidak terkaper oleh pemerintah, diambil alih oleh program CSR Perusahaan. “Pihak perusahaan tinggal menurunkan ahli atau konsultan perencana untuk menghitung kebutuhan, lalu anggarkan. tinnggal pihak perusahaan swasta melaksanakan pembangunan nya, ” imbuh Datu Buyung.

Menyinggung soal CSR, Datu mengatakan banyak program yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan. Tidak hanya semata sektor pendidikan saja, bidang infrastruktur juga tidak kalah penting untuk disiapkan kepada masyarakat. Termasuk bidang kesehatan, ekonomi dan lingkungan.

“Sekali lagi CSR itu bukan hanya sekedar Branding melain kan sebuah aksi nyata yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang bermukim di wilayah ring satu dan dua perusahaan pertambangan batu bara, ” tutup Datu Buyung Perkasa. * jk.