Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Ini Dia Hasil Reses H Achmad Djufri Anggota DPRD Kalimantan Utara

Published

on

H Achmad Djufri SE MM anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Agenda Reses masa persidangan 1 tahun anggaran 2023, H Achmad Djufri SE MM, melaksanakan nya di lima titik sasaran, masing=masing di kilometer sembilan Tanjung Selor, Tanjung Palas Hulu atau tepatnya dilokasi wisata yang ada dijalan Tama Bengkulung.

“Reses saya di Tanjung Palas Hulu ini dihadiri sekitar 200 an orang, pak Lurah juga ada saat acara, ” ujar H Achmad Djufri SE MM, kepada media ini, Selasa 6/2/2023.

Pada acara tersebut, menurutnya sangat banyak sekali aspirasi yang disampaikan warga, antara lain terkait bagaimana caranya mendapat kan beasiswa bagi putera puteri mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

“Sampai saat ini masih banyak warga yang belum tau bagaimana cara untuk mendapatkan beasiswa tersebut, ” ungkap Achmad Djufri.

Disini warga juga menyampaikan bagaimana mereka bisa ikut menggarap lahan kosong yang memang secara kasat mata masih berupa hutan rimba, sampai saat ini belum digarap sama sekali.

“Disini warga meminta solusi bagaimana lahan kosong tersebut bisa ditanami kebun sawit dan lain sebagainya, ” imbuhnya.

Sekedar diketahui sambung Achmad Djufri yang juga Politisi Partai Gerindra ini menambah kan, bahwa untuk Tanjung Palas sendiri saat ini sudah memiliki masterplan. Artinya kita tidak boleh untuk bercocok tanam sembarangan, dan dikawasan itu juga sudah ada terbit perijinan dari pemerintah pusat seperti ijin pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.

Kendati demikian, ia tetap menyarankan warga untuk berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk memastikan kawasan dimaksud. “Maksud nya boleh apa tidak warga yang berminat untuk menggarap, ” tutur H Achmad Djufri lagi.

Setelah melaksanakan Reses di Tanjung Selor dan Tanjung Palas, H Achmad Djufri SE MM melanjutkan kegiatan nya di Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung (KTT). Di desa ini ia menyimpulkan masih banyak nya tenaga kerja yang belum terserap dibeberapa perusahaan yang ada disana dan perlu mendapat perhatian pemerintah.

“Jangan sampai tingkat pengangguran terus bertambah, harus segera dicarikan solusinya, ” imbuhnya.

Harapan nya stake holder terkait di Provinsi segera turun kelapangan untuk melihat kondisi dari dekat. Jangan sampai selama ini mata kita hanya terfokus mengurusi yang ada di diwilayah perbatasan saja, tapi daerah pesisir khususnya kurang terpantau.

“Akibatnya banyak warga setempat yang terpaksa ikut berkerja ditambang emas di Kecamatan Sekatak. Padahal pada bidang itu rata-rata mereka belum berpengalaman, ” tegas Achmad Djufri.

Disana H Achmad Djufri juga melihat beberapa perusahaan kelapa sawit yang beroperasi belum banyak mengakomodir warga sebagai tenaga kerja. Harapan nya dinas terkait juga harus jeli melihat kondisi ini dan mencari solusinya.

“Apalagi niat kita bersama bagaimana segera mengentaskan kemiskinan, jadi instansi terkait harus cepat tanggap melihat itu, ” himbaunya.

Penting nya reses dilaksankan adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat yang selanjutnya disampaikan kepada pemerintah sebagai pelaksana pembangunan di daerah. * jk/kjs.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Kaltara

Ketua DPRD Minta Pemprov Kaltara Bantu Bankeu Pembangunan Jalan Masyarakat

Published

on

Ketua DPRD Kaltara Alberthus Silfanus Marianus ST.

– Ruas jalan Gunung Seriang – Peso, ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu, Long Leju – Tanjung Palas dan Salimbatu menuju Klubir.

TANJUNG SELOR – Melihat kondisi jalan Peso – Tanjung Selor dan ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu tentu perbaikan nya memakan waktu yang lama, lantaran kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten yang terbatas. Oleh sebab itu perlu mendorong Pemprov Kaltara untuk memberikan bantuan keuangan (Bankeu) untuk pembangunan nya.

“Pembangunan jalan dari Long Leju menuju Tanjung Palas juga mendesak untuk dibangun, guna menjawab kesiapan kembalinya pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan ke Tanjung Palas, agar memudahkan masyarakat di pedalaman menjangkau pusat pemerintahan, ” kata Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Alberthus Stefanus Marianus ST, di kediaman nya kepada media ini, Selasa, 26/3/2024.

Berulang-ulang Albert sapaan akrab nya mengatakan, bila melihat kemampuan keuangan Bulungan ini kan tidak mungkin mengkover itu.
Tentu hanya ada jalan lewat Bankeu Provinsi Kalimantan Utara untuk membantu.

” Harapan nya pemerintah provinsi juga bisa melihat kondisi ini. Sebagai sebuah persoalan yang prioritas. Lantaran menyangkut masalah aksesbilitas untuk menurunkan tingkat inflasi daerah disektor transportasi angkutan barang dan orang.

Perbaikan jalan dari desa menuju kecamatan selanjutnya ke bu kota kabupaten dan provinsi itu sangat penting sekali, karena
sangat mempengaruhi beberapa faktor. Jadi saya berpikir bahwa itu perlu untuk
Segera ditindaklanjuti baik oleh pemkab Bulungan maupun Pemprov Kaltara.

Sekali lagi dihimbau kepada pemerintah provinsi untuk bisa menanggapi
Dari usulan yang ada ini, terutama di mulai dari desa Gunung seriang lalu kemudian rencana jalan dari desa Leju menuju Tanjung Palas dan Tanjung Palas menuju Salimbatu.

Itu jalan jalan yang sangat mendesak butuh penanganan secepatnya. Karena itu merupakan salah satu yang dapat mendongkrak roda perekonomian dari masyarakat. Sehingga itu perlu dipikirkan menjadi skala prioritas untuk pembangunan ke depan.

Tentu untuk pemantapan pelaksanaan dinamikanya tetap dalam tahapan-tahapan sesuai mekanisme yang berlaku. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara dan Kesbangpol Bahas Ranperda tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Published

on

Yancong, anggota DPRD Kaltara dari Fraksi partai Gerindra.

TARAKAN – Rapat Kerja Pansus IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara Bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Membahas Terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Rabu (20/03/24).

Adapun Anggota Dewan yang tergabung dalam Pansus IV ini adalah Yancong, S.Pi, Dr. H. Syamsuddin Arfah, S.Pd.i., M.Si, Muhammad Hatta, ST, Ihin Surang, SE, M.Si, Karel dan juga turut hadir Karo Hukum Mohammad Gozali beserta jajaran dan Yori Feriyandi dari Kesbangpol dan Tim Pakar.

Rapat kerja ini digelar untuk membahas penguatan pendidikan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Selain itu, rapat ini juga membahas tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga menggarisbawahi pentingnya memperkuat identitas lokal serta memperhatikan wilayah perbatasan dalam konteks pendidikan ideologi dan kebangsaan.* hms/jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

LKPj Pemprov Kaltara Tahun 2023 di Sampaikan ke DPRD

Published

on

LKPj tahun 2023 disampaikan Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Alberthus Stefanus Marianus ST.

TANJUNG SELOR – Rapat Paripurna ke-10 DPRD Kalimantan Utara Masa Persidangan I Tahun 2024 digelar pada Senin (18/03/24) di Ruang Rapat Paripurna dengan agenda utama Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, ST, serta dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara beserta Forkopimda Kaltara.

Dalam rapat yang berlangsung, Ketua DPRD Albertus Stefanus Marianus, ST, mengawali dengan menyampaikan pentingnya LKPj sebagai laporan progres kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir, sejalan dengan amanat konstitusi untuk melaporkan evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi.

Selanjutnya, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, secara rinci menyampaikan Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.

Pada tahun tersebut, pemerintah fokus pada tema “Pengembangan Industri dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal”, yang diharapkan dapat menjadi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan nilai tambah yang sesuai dengan potensi industri lokal.

“Industri-industri ini diharapkan dapat menopang kehidupan masyarakat Kalimantan Utara serta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan memberikan nilai tambah sesuai dengan rantai nilai industri mereka,” ungkap Zainal Arifin Paliwang.

Proses pembangunan di tahun 2023 menitikberatkan pada pengembangan industri seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta enam industri lainnya di Kalimantan Utara.

Setelah penyampaian laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara, dilakukan penandatanganan dan penyerahan dokumen laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara kepada Ketua DPRD Kaltara.

Dengan demikian, rapat Paripurna ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan tugasnya serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.* hms/jk/kjs.

Continue Reading

Trending