Kaltara
Dinas PUPR Kaltara Belum Terima Usulan Pembangunan Jalan Libang – Tideng Pale KTT
TANJUNG SELOR – Masih ingat usulan Camat Lumbis, Kabupaten Nunukan, ke Pemprov Kaltara terkait permintaan pembangunan jalan dari desa Libang menuju Tideng Pale, Kabupaten Tana Tidung, sepanjang lebih kurang 22 kilometer itu ?, diakui sampai saat ini usulan tersebut belum diterima oleh Dinas Pekerjaan Umum Perkim Kaltara.
Di temui diruang kerjanya, Kepala Bidang Bina Marga, Erni ST, mendampingi Kepala Dinas PUPR Perkim Kaltara, Dr Datu Iman Suramenggala S Hut M Sc, Rabu 18/1/2023 kepada media ini mengatakan, bahwa benar sampai saat ini pihaknya belum menerima usulan dimaksud. “Kalau saya sendiri belum pernah melihat usulan pembangunan jalan Libang kabupaten Nunukan – Tideng Pale Kabupaten Tana Tidung, entah kalau surat usulan nya masih dimeja lain, ” ujar Erni ST.
Menurutnya, setiap usulan yang disampaikan oleh masyarakat itu sah-sah saja, termasuk usulan jalan Libang menuju Tideng Pale Kabupaten Tana Tidung, namun tentunya pula usulan itu disampaikan harus melalui mekanisme yang ada.
Diakui juga oleh Erni ST, agar usulan itu menjadi prioritas Pemprov Kaltara, Camat Lumbis Kabupaten Nunukan, Drs Rusmansyah sudah menyampaikan langsung ke Dinas PUPR Perkim melalui Kepala Bidang Bina Marga.
“Kalau tidak salah sekitar bulan November 2022 lalu, pak Camat Lumbis nya sempat berkoordinasi sama saya, ” aku Erni ST.
Dan hal yang sama juga disampaikan oleh nya, bahwa siapa pun berhak mengusulkan dan itu sah-sah saja.
Menyoal persetujuan Pemprov terhadap usulan dimaksud, ia mengatakan tentu harus dikaji terlebih dahulu, apakah sesuai prioritas daerah atau tidak, termasuk urgensi pelaksanaan kegiatan nya nanti seperti apa.
Semuanya juga akan dibahas terlebih dahulu. Dimana kajian nya dalam artian secara teknis tentu akan dibahas tersendiri.
“Akan ada tahapan nya, dan tidak bisa serta merta pula. Dimana pihak Dinas PUPR punya rencana prioritas dan pedoman tentang kriteria yang bisa masuk sebagai ruas jalan Provinsi, dokumen lingkungan nya bagaimana juga dilihat, ” tutur Erni ST.
Secara terpisah Camat Lumbis, Kabupaten Nunukan, Drs Rusmansyah, melalui pesan WhatsAPP nya mengatakan, sebenarnya usulan itu sudah disampaikan setiap tahun melalui SIPD Provinsi Kalimantan Utara, saat ini hal yang sama pun sudah dilakukan (tahun anggaran 2023, red).
Camat Lumbis Kabupaten Nunukan Drs Rusmansyah.
“Pada intinya usulan sudah kita infut di SIPD baik kabupaten maupun provinsi, kalau tahun lalu judul usulan nya ” Pembukaan badan jalan Mansalong, Libang Menuju KTT” dan tahun 2023 ini “Pembukaan badan Jalan Libang Menuju KTT”, kata Camat Lumbis.
Ia juga menambahkan sekaligus berharap usulan itu bisa diakomodir, agar alur transportasi darat yang panjang bila melintasi trans Kaltara bisa diperpendek. Yang giliran nya dapat memudahkan akses masyarakat Mansalong khususnya dan warga Kabudaya pada umumnya.
“Dengan pendeknya alur transportasi bila ruas jalan Libang menuju KTT terbangun secara langsung dapat menekan tinggi nya inflasi yang dipicu oleh mahalnya ongkos transportasi angkutan barang, ” pungkas Camat Lumbis Drs Rusmansyah. * jk.
JAKARTA – Selasa (12/11/24) Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Achmad Jufrie, SE, MM, bersama Wakil Ketua DPRD, H. M. Nasir, SE, memimpin rapat dengan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara untuk membahas rancangan peraturan mengenai Kode Etik, Tata Tertib, dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD. Rapat ini juga melibatkan tim fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang dipimpin oleh Plt. Direktur Produk Hukum Daerah, Dr. Sukaca, beserta jajarannya.
Rapat bertujuan untuk memastikan ketiga rancangan peraturan tersebut memenuhi standar prosedural, substansi, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kode etik ini dirancang untuk mengatur perilaku anggota DPRD dalam menjalankan tugas mereka sebagai wakil rakyat. Kode etik ini adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD serta memastikan mereka bertindak dengan integritas dan tanggung jawab.
Dalam fasilitasi tersebut, Plt. Direktur, Sukaca menekankan pentingnya kode etik sebagai kompas moral yang akan membimbing anggota DPRD dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Dr. Sukaca juga menyampaikan bahwa penyusunan tata tertib yang baik juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja DPRD.
Tata tertib yang baik adalah landasan penting bagi seluruh anggota DPRD dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Rancangan tata tertib ini diharapkan dapat menjamin kelancaran sidang, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan tugas legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang efektif dan efisien.
Kemudian dalam pertemuan ini juga Plt. Direktur, Sukaca menekankan bahwa tata beracara ini berfungsi sebagai instrumen hukum dan etika untuk memastikan bahwa kinerja DPRD berjalan sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat.
Tata beraca ini bertujuan memberikan pedoman yang jelas dalam penegakan kode etik bagi anggota DPRD. Penyusunan peraturan tata beracara menjadi bagian penting dalam penguatan sistem pengawasan internal yang diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau tindakan yang dapat merugikan kredibilitas DPRD di mata publik. * (hms/jk/kjs).
TARAKAN – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Syamsuddin Arfah, dan Hj. Siti Laela, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) serta konsultasi publik terkait kajian tahapan penyusunan dokumen master plan (rencana induk) pendidikan Provinsi Kalimantan Utara untuk periode 2024-2045, pada Jumat (22/11/2024).
Acara yang berlangsung di Hotel Lotus Panaya Tarakan ini turut dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara serta perwakilan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara.
Paparan terkait dokumen master plan pendidikan disampaikan oleh Tim Penyusun yang berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam presentasinya, tim penyusun mengungkapkan beberapa kebijakan penting yang harus diperhatikan agar master plan pendidikan ini dapat memberikan dampak optimal bagi provinsi ini.
Adapun rekomendasi kebijakan yang diusulkan dalam dokumen master plan pendidikan adalah, Kebijakan 2025-2030 Mengacu pada visi jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara (2021-2026), yakni “Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera”.
Kemudian Kebijakan 2030-2035 adalah Pengembangan menuju daya saing regional dan nasional. Selanjutnya pada rencana kebijakan 2035-2040 mengenai Pembangunan pendidikan dan kebudayaan harus diarahkan untuk mencapai keunggulan kompetitif di tingkat internasional.
Terakhir pada kebijakan 2040-2045 berfokus pada pendidikan inklusif, berkeadilan, dan siap menghadapi tantangan global.
Tujuan dari penyusunan master plan ini adalah menyediakan acuan atau pedoman bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam bidang pendidikan untuk mendukung pembangunan manusia Indonesia secara menyeluruh. Ini mencakup pengembangan individu yang berilmu, berpengetahuan, mampu menguasai teknologi, dan memiliki daya saing, dengan landasan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Penyusunan master plan pendidikan ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera,” yang diemban oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.(hms/jk/kjs)
TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Achmad Djufrie, SE., MM, menghadiri apel bersama yang digelar dalam rangka kesiapan pengamanan tahap pemungutan dan rekapitulasi suara Pilkada Tahun 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan Agatis Tanjung Selor pada Minggu sore, (24/11/2024).
Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltara, Irjen Pol. Hary Sudwijanto, S.I.K., M.Si., dan dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Utara serta sejumlah pejabat lainnya. Selain itu, apel tersebut juga melibatkan personel dari berbagai instansi, termasuk Polri, TNI, Satpol PP, dan Linmas, yang siap mengawal jalannya Pilkada 2024 di provinsi ini.
Irjen Pol. Hary Sudwijanto dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara aparat keamanan untuk menciptakan situasi yang kondusif menjelang dan selama pelaksanaan pemungutan suara, serta memastikan kelancaran proses rekapitulasi hasil pemilihan.
Kegiatan apel ini menjadi simbol kesiapan seluruh unsur pemerintahan dan keamanan untuk mendukung suksesnya Pilkada 2024 di Kaltara, sekaligus memastikan hak pilih masyarakat terlaksana dengan baik dan aman.(hms/jk/kjs)
-
POLDA KALTARA1 week agoBeri Rasa Aman dan Nyaman, Personel Ditsamapta Polda Kaltara Bantu Anak Sekolah di SDN 020 Tanjung Selor Menyebrang Jalan
-
Nasional6 days agoKapolri Tegaskan Hukuman Maksimal untuk Bandar Narkoba
-
POLDA KALTARA1 week agoAntisipasi Bencana Alam Satbrimob Polda Kaltara laksanakaan Apel Siaga SAR
-
POLDA KALTARA2 weeks agoKapolda Kaltara Gelar Olahraga Bersama Dengan Masyarakat di Arena Car Free Day Tanjung Selor