DPRD Kaltara
Kriteria Masyarakat Miskin Kaltara Belum Jelas
– Perlu dikaji ulang karena kondisi Kaltara dan Pulau Jawa sangat jauh berbeda.
TANJUNG SELOR – Indikator kategori masyarakat miskin antara Pulau Jawa dan Kalimantan Utara dinilai belum jelas, dan perlu dikaji ulang.
“indikator untuk kategori masyarakat miskin, sangat miskin itu seperti apa tentunya perlu kita kaji kembali, karena belum ada kepastian yang jelas khususnya antara Pulau Jawa dan Kalimantan, ” kata Ketua DPRD Kaltara, Alberthus Stefanus Marianus ST, kepada media ini, Minggu 15/1/2023 kemarin.
Albert mengaku, karena dalam hal ini ia sudah beberapa kali bertemu dengan stake holder terkait, para pengkaji dan dosen-dosen, rata-rata mereka menyampaikan bahwa indikator yang dipakai agak berbeda, dan pada waktu kegiatan dilapangan dalam menentukan. Indikator itu diakui memang agak sulit.
Contoh, masyarakat yang memiliki rumah hanya berlantai tanah itu dianggap miskin, sementara ditempat kita di Kalimantan Utara yang warganya memiliki kendaraan bermotor dikategorikan sebagai masyarakat mampu. Padahal kepentingan nya berbeda bahwa ditempat kita (Kaltara) kendaraan bermotor merupakan prioritas utama.
Artinya biar kebutuhan lain dikalahkan dulu, yang penting ada kendaraan bermotor roda dua dimiliki. Karena keberadaanya sebagai sarana penunjang transportasi setiap masyarakat tanpa kecuali.
“Beda dengan dipulau Jawa yang aksesibilitas nya sudah baik, Infrastruktur jalan nya ada, moda angkutan nya sudah jelas dan jasanya ada motor roda dua tak menjadi kebutuhan yang mendesak, ” ujarnya.
Tapi kalau ditempat kita tanpa motor warga kita tak bisa bepergian kemana-mana untuk melakukan kegiatan. Maka disinilah indikator dimaksud berbeda antara Pulau Jawa dan Kalimantan Utara.
“Jadi dalam hal ini kita perlu mengkaji penduduk miskin Kaltara apakah rill dengan kondisi yang ada berdasarkan survei yang dijalan kan selama ini. Kalau bisa itu menjadi sebuah kajian bersama-sama untuk menentukan mana yang penduduk yang benar-benar kategori miskin dan kategori yang menengah serta mampu.
Sehingga hasilnya dapat menjadi alas yang kuat, kalau dari sisi survei saja kita sudah salah didalam menentukan maka hilirnya pasti salah semua. Karena proses pendataan nya salah juga.
Tetapi kalau data nya betul-betul dimutakhirkan sesuai dengan kondisi situasi dan keadaan yang rill di Kalimantan Utara ini, hasilnya akan menjadi alas kita untuk sebuah indikator, dan indikator itu lah yang mewakili kondisi di Kaltara.
“Sekali lagi saran saya hal ini harus dikaji kembali, atau apakah harus sama kondisinya atau tidak, karena kondisi di Jawa dan ditempat kita tentu sangat jauh berbeda, ” tutup Albert sapaan akrab ketua DPRD Kalimantan Utara. * jk/kjs.
TANJUNG SELOR – Hj Ainun Farida Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Kalimantan Utara mendorong kaum perempuan untuk ikut terjun ke dunia politik
“Kalau perempuan itu ikut berpolitik, insya Allah politik itu akan menjadi berwarna, “ ujar Hj Ainun Farida yang juga sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Kaltara, kepada media ini.
Agar bagaimana kita bisa melaksanakan peran sebagai perempuan terutama mengambil keputusan-keputusan untuk kaum perempuan itu sendiri dan anak. Oleh karena itu sangat penting bagi bagi saya selaku Ketua KPPI Provinsi Kalimantan Utara untuk mendorong kaum perempuan ini untuk jangan takut berpolitik.
“Karena politik itu indah, oleh sebab itu pemerintah selaku pembina politik di daerah perlu mendorong partisifasi kaum perempuan dikancah perpolitikan daerah, “ ujarnya.
Kalau peran perempuan sekarang cukup lumayan, tapi untuk memenuhi 30% kuota perempuan itu belum masih jauh.
“Itu yang membuat saya kemarin mengadakan workshop peningkatan peran perempuan dalam politik supaya kalua menjadi calon legislatif tidak hanya sekedar menjadi pelengkap, tidak hanya sekedar menjadi. pemenuhan kota saja, tapi mereka harus berbuat, harus bekerja, harus all out mendatangi konstituennya untuk mendapatkan suara terbanyak, “ tegas Hj Ainun Farida.
Supaya nanti ketika Pemilu yang akan datang politisi perempuan dapat meraih suara yang signifikan. Jadi sehingga begitu dihitung masuk di DPR bisa mencapai 30% kuotanya, sekarang kan belum. Memang untuk cara mencapai itu bagi perempuan sangat berat. tapi kita santai aja, sambil memperbaiki diri, belajar banyak tentang bagaimana menjadi caleg yang bagus, intens menemui konstituen kita.* jk/kjs.
TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tamara Moriska, S.H., menghadiri Upacara Penurunan Bendera Merah Putih peringatan HUT RI Ke-79 bertempat di Lapangan Agatis Tanjung Selor, Sabtu (17/08/2024).
Wakil Gubernur Kaltara, DR. Yansen TP, M.Si menjadi Inspektur Upacara pada upacara penurunan bendera.
Upacara yang berlangsung sore hari ini juga dihadiri para Forkopimda, para pejabat utama Pemprov Kaltara, hingga pimpinan instansi vertikal.
Setelah upacara penurunan bendera, acara dilanjutkan malam resepsi kenegaraan yang dilaksanakan di Aula Gedung Gabungan Dinas Pemprov. Kaltara.
Anggota DPRD Tamara Moriska, SH bersama Anggota DPRD Marli Kamis, SH dan Sekretaris DPRD H. Mohammad Pandi, SH., M.AP menghadiri acara tersebut.(hms/jk/kjs)
TANJUNG SELOR – Dijadwalkan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara masa keanggotaan tahun 2024 – 2029 akan dilantik pada tanggal 4 September 2024 yang akan datang.
Sementara itu, menyangkut yang berkaitan dengan atribut kelengkapan untuk pelantikan hingga kini tengah dipersiapkan.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPRD Kaltara H Mohammad Pandi SH M AP kepada media ini melalui telpon WhatsAPP nya, Minggu 18/8/2024.
Antara lain kelengkapan atribut seperti pin emas dan pakaian seragam baru bagi anggota DPRD yang baru tersebut.
Untuk ketua DPRD sementara, H Fandi menegaskan pihak nya telah menyurati pimpinan partai karena itu kewenangan mereka. Sementara sekretariat dewan hanya sebatas memfasilitasi acara pelantikan saja.
Momen acara pengambilan sumpah janji anggota akan dipandu oleh ketua Pengadilan Tinggi Kaltara. Selanjutnya nya dirangkai dengan penyerahan palu sidang dari pimpinan DPRD 2019 – 2024 kepada pimpinan sementara.
“Seluruh anggota dewan juga akan melaksanakan orientasi di Jakarta, sesuai jadwal yang ada yaitu pada tanggal , 23 – 27 September 2024, “kata H Fandi. * jk/kjs.
-
Kaltim5 days agoPerjuangkan Peningkatan Kesejahteraan, Forum Silaturahmi Hakim Adhoc Tipikor dan PHI Ibu Kota Nusantara serukan Gerakan Cuti Bersama
-
Bulungan1 week ago67 Orang Calon Wasit Sepakbola di Bulungan Ikuti Pelatihan
-
DPRD Bulungan1 day agoBesok Pimpinan Depenitif DPRD Bulungan di Lantik
-
POLDA KALTARA6 days agoBinrohtal Rutin Polda Kaltara, Wujudkan Personel Polri Humanis yang Penuh Empati dan Dedikasi