Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Kriteria Masyarakat Miskin Kaltara Belum Jelas

Published

on

Alberthus Silfanus Marianus ST Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

– Perlu dikaji ulang karena kondisi Kaltara dan Pulau Jawa sangat jauh berbeda.

TANJUNG SELOR – Indikator kategori masyarakat miskin antara Pulau Jawa dan Kalimantan Utara dinilai belum jelas, dan perlu dikaji ulang.

“indikator untuk kategori masyarakat miskin, sangat miskin itu seperti apa tentunya perlu kita kaji kembali, karena belum ada kepastian yang jelas khususnya antara Pulau Jawa dan Kalimantan, ” kata Ketua DPRD Kaltara, Alberthus Stefanus Marianus ST, kepada media ini, Minggu 15/1/2023 kemarin.

Albert mengaku, karena dalam hal ini ia sudah beberapa kali bertemu dengan stake holder terkait, para pengkaji dan dosen-dosen, rata-rata mereka menyampaikan bahwa indikator yang dipakai agak berbeda, dan pada waktu kegiatan dilapangan dalam menentukan. Indikator itu diakui memang agak sulit.

Contoh, masyarakat yang memiliki rumah hanya berlantai tanah itu dianggap miskin, sementara ditempat kita di Kalimantan Utara yang warganya memiliki kendaraan bermotor dikategorikan sebagai masyarakat mampu. Padahal kepentingan nya berbeda bahwa ditempat kita (Kaltara) kendaraan bermotor merupakan prioritas utama.

Artinya biar kebutuhan lain dikalahkan dulu, yang penting ada kendaraan bermotor roda dua dimiliki. Karena keberadaanya sebagai sarana penunjang transportasi setiap masyarakat tanpa kecuali.

“Beda dengan dipulau Jawa yang aksesibilitas nya sudah baik, Infrastruktur jalan nya ada, moda angkutan nya sudah jelas dan jasanya ada motor roda dua tak menjadi kebutuhan yang mendesak, ” ujarnya.

Tapi kalau ditempat kita tanpa motor warga kita tak bisa bepergian kemana-mana untuk melakukan kegiatan. Maka disinilah indikator dimaksud berbeda antara Pulau Jawa dan Kalimantan Utara.

“Jadi dalam hal ini kita perlu mengkaji penduduk miskin Kaltara apakah rill dengan kondisi yang ada berdasarkan survei yang dijalan kan selama ini. Kalau bisa itu menjadi sebuah kajian bersama-sama untuk menentukan mana yang penduduk yang benar-benar kategori miskin dan kategori yang menengah serta mampu.

Sehingga hasilnya  dapat menjadi alas yang kuat, kalau dari sisi survei saja kita sudah salah didalam menentukan maka hilirnya pasti salah semua. Karena proses pendataan nya salah juga.

Tetapi kalau data nya betul-betul dimutakhirkan sesuai dengan kondisi situasi dan keadaan yang rill di Kalimantan Utara ini, hasilnya akan menjadi alas kita untuk sebuah indikator, dan indikator itu lah yang mewakili kondisi di Kaltara.

“Sekali lagi saran saya hal ini harus dikaji kembali, atau apakah harus sama kondisinya atau tidak, karena kondisi di Jawa dan ditempat kita tentu sangat jauh berbeda, ” tutup Albert sapaan akrab ketua DPRD Kalimantan Utara. * jk/kjs.

DPRD Kaltara

Ini Rangkuman Agenda Kerja Fenry Alpius Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltara di PLTA Mentarang

Published

on

Fenry Alpius SE M Si Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Warga desa Paking kabupaten Malinau menyambut baik rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang, hal itu disampaikan warga saat agenda kegiatan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltara,.Fenry Alpius SE M Si ke desa tersebut beberapa waktu yang lalu.

Akan tetapi kata Fenry Alpius yang kerap disapa FA itu menambahkan, terkait pembangunan PLTA tersebut nantinya yang dimulai dari pekerjaan hingga beroperasi yang pasti akan bermanfaat secara luas kepada masyarakat Kalimantan Utara, khususnya warga yang ada di Kabupaten Malinau.

Namun yang paling penting sebelum melaksanakan kegiatan disana adalah relokasi masyarakat, agar warga yang terdampak benar-benar direlokasi pada tempat yang sesuai dimana mereka berada sebelumnya.

Pada pertemuan dengan masyarakat itu juga lanjut nya, terkait desa Paking yang jaraknya dengan lokasi bendungan sekitar 5 kilometer. Sesuai pernyataan masyarakat desa Paking tersebut desa mereka tidak termasuk desa yang terdampak oleh perusahaan yang membangun PLTA.

“Inikan menjadi pertanyaan masyarakat disana padahal desa Paking dengan lokasi bendungan sangat dekat sekali, ” tegas Fenry.

Padahal anggapan masyarakat dan kita dari Komisi III bahwa desa Paking dimaksud adalah desa yang terdampak. “Itulah yang menjadi harapan kami dari komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, ” ujar Fenry Alpius.

Hal lain dalam merekrut tenaga kerja di PLTA yang ada di Mentarang, dari Komisi III dengan tegas meminta masyarakat yang ada di Kabupaten Malinau di prioritaskan. Kalau sudah mencukupi baru merekrut warga lain yang ada di Kalimantan Utara.

Demikian juga untuk hasil pertanian warga seperti sayur dan ikan hasil tangkapan nelayan setempat maupun daging dan sebagainya bisa diterima (dibeli) oleh pihak perusahaan.

Karena dengan hasil pertanian dari warga itu, yang dijual kepihak perusahaan akan secara langsung bisa menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat setempat.

Demikian pula nantinya apabila pihak perusahaan tidak mau menerima itu, maka ini juga akan menjadi masalah.

“Oleh sebab itu saya selaku wakil ketua komisi III Provinsi Kalimantan Utara berharap pembangunan PLTA tersebut dapat memanusiakan manusia yang ada disitu, dan pembangunan nya betul-betul sangat berdampak positif bagi masyarakat secara luas, ” pungkas Fenry.

Yang tidak kalah penting lagi, seperti yang disampaikan warga, nantinya apakah PLTA akan menggratiskan listrik bagi warga sekitarnya. “Itu juga menjadi pertanyaan mereka soal komitmen dari perusahaan dan negara terkait dengan itu, ” tutup Fenry Alpius. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Kehadiran PLTA Mentarang Diharapkan Bisa Menjaga Peradaban dan Budaya Lokal

Published

on

Fenry Alpius SE M Si, wakil ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Perusahaan yang berinvestasi pada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang di Kabupaten Malinau , diminta memperhatikan sekaligus menjaga dan merawat budaya serta peradaban masyarakat disekitar bendungan.

Perihal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Fenry Alpius SE M Si, kepada media ini diruang kerjanya, Rabu 25/1/2023.

“Meskipun akses budaya dari peradaban lain terbuka luas dengan adanya kehadiran PLTA Mentarang itu nanti, namun suatu bangsa harus mampu membangun dan mempertahankan budaya yang telah dimiliki dari masa lalu, yakni budaya masyarakat setempat yang ada disekitar lokasi bendungan PLTA, ” kata Fenry Alpius yang kerap disapa FA itu.

Kenapa budaya dan peradaban setempat itu harus diperhatikan?, karena masyarakat disana khawatir kebiasaan-kebiasaan turun temurun mereka tak bisa lagi dilakukan dengan adanya PLTA tersebut, padahal sumber penghidupan warga ada diperairan dan hutan rimba belantara itu.

“Saya sudah bertemu dengan masyarakat desa Paking dan Harapan Maju, mereka mempertanyakan itu, apakah nanti mereka bisa menangkap ikan dan berburu disekitar PLTA, “ujar Fenry.

Wajar timbul seribu satu macam pertanyaan dibenak masyarakat tentang hal ini, karena selama ini belum pernah ada sosialisasi kepada mereka, baik dari investor maupun dari pemerintah melalui stake holder terkait.

Sehingga warga disana tidak mengetahui bagaimana kehidupan mereka kedepan. Apakah bisa berburu binatang dan mencari ikan untuk kebutuhan mereka sebagaimana lazim nya dilakukan warga sejak puluhan bahkan ratusan tahun silam.

“Intinya berapa radius tempat warga boleh beraktivitas juga harus jelas, jangan sampai dikemudian hari akan menuai masalah baru, ” tutup Fenry Alpius. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Ini Dia Gambaran Tugas Komisi 1 DPRD Kaltara

Published

on

Hj Ainun Farida Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Hj Ainun Farida, menggambarkan beberapa agenda kerja yang ditangani oleh komisinya.

Menurutnya, seperti yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, termasuk menangani pengaduan masyarakat kedewan tentang sengketa lahan dan lain sebagainya.

“Komisi 1 tidak sepi dari kegiatan, sangat banyak sekali, ” ujarnya, Senin 23/1/2023.

Kendati demikian harapnya, persoalan sengketa lahan dimaksud kalau bisa jangan lah ada. Terutama sengketa lahan antar warga dan pihak perusahaan swasta.

Bagaimana pun lanjutnya, Kalimantan Utara sebagai Provinsi baru sangat membutuhkan yang namanya investasi.

Karenanya semua pihak baik masyarakat maupun dunia usaha bisa menyatukan persepsi bersama. Artinya pihak perusahaan juga harus bisa mengedepan kan kepentingan masyarakat disekitar wilayah operasinya. * jk/kjs.

Continue Reading

Trending