Connect with us

Berita Uncategorized

DPC Demokrat Bulungan Menolak Keras Wacana Pemilu Sistem Proporsional Tertutup

Published

on

Farida Silviawati ST. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Ketua DPC Partai Demokrat Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Farida Silviawati ST, mendukung penuh keputusan DPP melalui, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Harzaky Mahendra Putra, yang menolak keras wacana sistem Pemilu Proporsional Tertutup.

“Saya bersama jajaran DPC Demokrat Bulungan sepakat sekaligus mendukung stetmen bapak AHY, bahwa dengan sistem pemilu Proporsional km tertutup sama dengan memundurkan kualitas demokrasi, ” kata Farida Silviawati, ketua DPC Partai Demokrat Bulungan kepada media ini, Selasa 3/1/2023.

Karenanya ia mengajak aemua pihak menjaga komitmen berdemokrasi dan menjaga amanah Reformasi. Karena sistem proporsional terbuka lebih relefan saat ini, berbagai permasalahan yang muncul bisa di jawab dengan upaya perbaikan kolektif , tanpa harus menghancurkan langkah progresif yang sudah di jalankan selama ini.

Di ketahui beberapa waktu lalu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menolak keras upaya pengembalian sistem pemilu menjadi proporsional tertutup.

Menurutnya, Partai Demokrat menolak keras upaya untuk mengembalikan sistem pemilu, dari sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Karena dinilai memundurkan kualitas demokrasi, mengembalikan model kekuasaan sentralistik dan menafikkan kerja keras kader partai dalam membina konstituennya,

Bagi AHY sistem yang sudah berjalan selama ini (sistem proporsional terbuka) ditujukan untuk modernisasi partai. “Masalah-masalah yang muncul akibat penerapannya bisa dijawab dengan upaya perbaikan kolektif, tanpa harus menghancurkan langkah progresif yang sudah dijalankan selama ini.

AHY juga mengajak semua pihak menjaga komitmen berdemokrasi dan menjaga amanah reformasi. “Keputusan penggunaan sistem pemilu adalah keputusan politik, hasil proses panjang legislasi dan kesepakatan politik yang legitimate.

“Jangan sampai perdebatan ini mengacaukan fokus, perhatian, dan persiapan kita menuju Pemilu 2024. Jangan sampai pewacanaan sistem proporsional tertutup ini jadi alibi penundaan pemilu, hingga langkah awal menuju resentralisasi kekuasaan melalui pengembalian sistem pilpres tidak langsung. Mari jaga amanah Reformasi, agar Indonesia tidak mundur lagi ke model otokrasi,” tutup AHY. * jk.

Uncategorized

Pemerintah Diminta Perhatikan Pembangunan di Perbatasan

Published

on

Norhayati Andris anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Kaltara, Norhayati Andris mengaku bersyukur dengan kemerdekaan yang telah diraih oleh Indonesia, 77 tahun silam.

Menurut Norhayati, dengan kemerdekaan maka sejumlah impian, cita-cita dan pekerjaan dimungkinkan untuk diraih.

Sebab tanpa adanya kemerdekaan bukan tidak mungkin dirinya tak dapat menjabat sebagai wakil rakyat Kaltara.

Karena itu, dirinya meminta semua pihak untuk memaknai kemerdekaan lebih mendalam dan turut berkontribusi positif bagi bangsa dan negara dalam mengisi kemerdekaan.

Hal ini ia ungkapkan dalam webinar Kemerdekaan bagi Masyarakat Perbatasan.

Di bulan kemerdekaan ini juga, Norhayati memberikan apresiasinya terhadap masyarakat Kaltara yang tinggal di daerah perbatasan.

Ia mengatakan, masyarakat di daerah perbatasan layak menjadi contoh dan teladan dalam bagaimana mencintai negeri di tengah kehidupan yang serba kekurangan.

“Kita harus apresiasi masyarakat perbatasan, bisa dikatakan, rasa nasionalisme masyarakat di perbatasan, itu lebih nasionalis dari pada masyarakat di daerah lain,” kata Norhayati Andris.

“Karena mereka mampu hidup dan bertahan, mereka mampu hidup di tengah kekurangan dan mereka rela menjadi pagar hidup di daerah perbatasan,” ungkapnya.

Dengan dasar itulah, dirinya meminta pemerintah lebih mengutamakan pembangunan di daerah perbatasan.

Sebab kehadiran negara di perbatasan lewat pembangunan selain sangat dinantikan, juga memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. * jk/kjs.

Continue Reading

Uncategorized

Tanah dan Air di Areal Istana Kesultanan Bulungan di Boyong ke IKN

Published

on

Air dan tanah dari Istana Sultan Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

– Di tanam dan di siram bersamaan dengan air dan tanah dari 33 Provinsi lain nya di Indonesia.

TANJUNG SELOR – Tanah dan air pada areal istana Kesultanan Bulungan, di Provinsi Kalimantan Utara, akan dibawa ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, untuk ditanam dan disiram bersamaan dengan tanah dan air dari empat provinsi lain nya di pulau Kalimantan.

Penanaman dan penyiraman itu di mulai dari titik nol hingga ketitik akhir areal rencana tempat membangun istana Nusantara, yang juga kelak sebagai tempat Presiden Republik Indonesia berkantor.

Sebelumnya, di dahului dengan upacara ritual adat Kesultanan Bulungan, tanah dan air di areal bekas Istana Sultan diambil lalu di bungkus dengan menggunakan kain berwarna kuning cerah. Tentu dengan terlebih dahulu membaca doa memohon kepada Allah SWT tuhan semesta alam, agar diberi keberkahan dan keselamatan yang tidak berkeputusan.

“Tanah dan air nya sudah saya serahkan kepada bapak Gubernur Kaltara, Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum, untuk dibawa ke IKN, ” terang Ketua Lembaga Adat Kesultanan Bulungan (LAKB), Drs Datu Buyung Perkasa M Pd, kepada media ini, Minggu 12/3/2022.

Atasnama masyarakat Adat Bulungan, Datu Buyung juga turut mendoakan agar pelaksanaan pembangunan IKN berjalan lancar. Serta menjadi berkah bagi negara dan bangsa Indonesia dimasa-masa yang akan datang.

Permintaan akan air dan tanah dari seluruh negeri itu, sesuai perintah Presiden Jokowi kepada seluruh Gubernur se Indonesia. Yang akan digunakan dalam ritual adat yang akan digelar di titik nol IKN, kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Adapun titik nol tersbut, tempat mulai dibangun nya Istana Negara, Presiden Jokowi rencananya juga akan berkemah disana. *

Reporter : Sahri.

Continue Reading

Ruang Aspirasi

Udin Hianggio Dinantikan Masyarakat Untuk Maju di Pilgub Kaltara

Published

on

H Udin Hianggio Saat Menghadiri Undangan PDIP Beberapa Waktu Lalu.

TANJUNG SELOR – Bakal Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) H. Udin Hianggio, sangat dinantikan banyak masyarakat, serta berharap ia bisa mendapat dukungan dari Partai besar seperti PDIP.

Selain PDIP, Kabarnya Udin Hinggio yang digadang-gadang. akan berpasangan dengan mantan Kapolda Kaltara Irjend Pol Indrajith ini dapat mengantongi SK Partai Hanura 5 kursi serta bisa segera menggelar deklarasi bila PDIP sudah memastikan SK nya, Sehingga dipastikan, pasangan ini akan melaju pada tahapan Pilkada selanjutnya, yakni mendaftar di KPU Kaltara.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris DPD Partai Hanura Kaltara, Mursalim Kahar membenarkan pilihan dukungan Hanura jatuh kepada H Udin Hianggio. Hasil

“Keputusan Ketua Umum Oesman Sapta maka SK Hanura menjatuhkan pilihannya kepada salah satu bakal pasangan calon yakni H. Udin Hianggio dan Drs Indrajit, ” ujarnya.

Diketahui, H Udin Hianggio adalah kader Partai Hanura Kaltara dengan jabatannya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Kaltara. Bahkan, Tim Pilkada Hanura Kaltara juga mulai mempersiapkan strategi pemenangan untuk pasangan Udin-Indrajit dengan PDIP.

Sementara, Sekretaris DPD PDIP Kaltara Norhayati Andris mengatakan pengumuman dilakukan secara resmi akan disampaikan pada saat deklarasi yang rencananya pada bulan Agustus 2020. Namun, saat PDIP sudah memutuskan mendukung paslon Pilgub Kaltara maka akan bekerja fokus memenangkan paslon tersebut.

“Tunggu tanggal mainnya, kita pasti akan umumkan pengusungan partai kita ke salah satu Paslon, jangan dulu saya berkomentar. Namun pada intinya kami menunggu saat yang tepat,” ucapnya. *

Editor : Sahri.

Berita ini pernah tayang di Newstara.com.

Continue Reading

Trending