Connect with us

Berita DPRD Kaltara

PKS Kaltara Konsisten Menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Published

on

Agung Wahyudianto anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Partai PKS.

TANJUNG SELOR – Secara umum Partai Keadilan Sejahtera di seluruh Indonesia sepakat menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan oleh pemerintah beberapa waktu lalu, tak terkecuali Partai Keadilan Sejahtera (PKS) provinsi Kalimantan Utara.

“Penolakan kenaikan BBM bersubsidi itu mulai dari DPP, DPW, DPD bahkan hingga ketingkat ranting partai tetap satu suara, ” ujar Agung Wahyudianto, anggota DPRD Kaltara, dari PKS, kepada media ini, Senin 19/9/2022

Alasan penolakan lanjutnya, bahwa diketahui bersama bahwa dampak dari adanya wabah pandemi Covid 19 cukup berat memukul perekonomian negara dan masyarakat kita, belum sepenuhnya kita bisa keluar dari Pandemi itu, tentu kita berharap pelan-pelan ekonomi kita bisa bangkit kembali.

Belum sepenuhnya bangkit, tiba-tiba kita semua dikejutkan dengan kenaikan BBM bersubsidi. Diketahui ini sangat mendasar sekali, tentu nya akan berdampak kepada kenaikan harga barang lain nya.

“Harga produksi otomatis juga akan naik, dengan demikian harga jual barang-barang termasuk kebutuhan pokok masyarakat akan ikut naik, ” tukas Agung Wahyudianto seraya menambahkan belum tentu daya beli masyarakat bisa mengimbangi kenaikan tersebut.

Tak ada solusi selain meminta kepada pemerintah untuk kembali menurunkan harga jual BBM bersubsidi itu. Artinya jangan sampai menghilangkan subsidi dari BBM tersebut.

Sementara itu untuk menekan inflasi yang akhir-akhir ini menimpa warga Tanjung Selor, Bulungan, Agung Wahyudianto menyarankan kepada Pemprov Kaltara agar dinas terkait yaitu landing sektornya di Disperindagkop UMKM Provinsi bagaimana betul-betul memantau harga barang dipasaran. Dipantau secara real time harga-harga Sembako dan semuanya, sehingga kita bisa bertindak secepatnya bila ada kenaikan harga yang signifikan dan dianggap tidak normal.

Kemudian yang kedua pasokan barang harus dipastikan lancar jangan sampai tersendat. Karena mungkin terjadi kendala akibat terjadinya kenaikan BBM bersubsidi tersebut.

“Yang perlu diawasi antara lain angkutan udara laut dan darat, ” ujar Agung Wahyudianto.

Untuk pantauan juga harus seoptimal mungkin , baik harga barang dipasar maupun disejumlah warung dan supermarket. “Kalau memang harga yang naik cukup signifikan maka Pemprov Kaltara disarankan segera melakukan operasi pasar untuk menekan kenaikan harga-harga barang tersebut, ” pungkas Agung Wahyudianto. * jk/kjs.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Kaltara

Fenry Singgung Kepala Disperindagkop Jarang Hadiri RDP

Published

on

Fenry Alpius SE M Si Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama tim pengendali inflasi daerah (TPID) Pemprov Kaltara terkait pengendalian inflasi pasca kenaikan harga BBM.

Dalam RDP itu dihadiri oleh pimpinan DPRD Kaltara dan sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kaltara.

DPRD Kaltara mempertanyakan langkah dan strategi pemprov dalam mengendalikan inflasi dan kenaikan harga bahan pokok.

Karena untuk angka inflasi, Kota Tanjung Selor menjadi sorotan pemerintah pusat lantaran inflasi tembus di angka 7,4 persen, atau masuk dalam 10 besar nasional.

Tak hanya membahas strategi pengendalian inflasi, anggota dewan juga menyoroti kehadiran Kepala Disperindagkop Kaltara, Hasriyani yang hadir dalam RDP pagi ini.

Menurut Anggota DPRD Kaltara, Fenry Alpius, kehadiran Hasriyani adalah hal yang luar biasa, sebab dalam beberapa kali rapat bersama pemprov, Hasriyani disebut jarang hadir.

“Kami berterima kasih Ibu Kadis Disperindagkop bisa hadir di sini karena beliau jarang hadir,” kata Fenry Alpius, Senin (19/9/2022).

Rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kaltara dan TPID Pemprov Kaltara membahas pengendalian inflasi pasca kenaikan harga BBM, Senin (19/9/2022).

“Jadi Pak Sekprov saya ucapkan terima kasih, kali ini Ibu Kadis Disperindagkop bisa datang,” ungkap Politisi Golkar ini.

Menurut Fenry, kehadiran Kepala Disperindagkop sangat penting untuk menyelesaikan persoalan kenaikan harga bahan pokok dan pengendalian inflasi.

Ia menepis anggapan bahwa dirinya bersikap terlalu keras terhadap Pemprov Kaltara. Menurut Fenry, yang ia lakukan semata hanya menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat. “Saya bukan keras, tapi saya ini membela rakyat karena saya wakil rakyat,” ujarnya. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Minta Realiasi Anggaran Dikebut

Published

on

Alberthus SM Baya ST Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara berharap pemerintah meningkatkan serapan atau realisasi anggaran di APBD 2022.

Diketahui, realisasi anggaran Pemprov Kaltara menjadi perhatian khusus dari Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang, sebab angkanya belum mencapai 50 persen hingga akhir semester I tahun 2022.

Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, mengatakan, realisasi yang masih rendah tak lepas dari situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

“Kita ini kan baru di kondisi pemulihan pandemi,” kata Albertus Stefanus Marianus.

Kendati demikian, Politisi PDIP ini meminta pemerintah dapat menggenjot kembali belanja anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

“Kita mengiginkan pemerintah menaikan progres realisasi yang masih rendah,” ujarnya.

“Tentu harus genjot lagi, harapan kita di semester II ini ada hal-hal yang konkret bisa direalisasikan,” ungkapnya. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Soroti Antrean Kendaraan Yang Mengular di SPBU

Published

on

Alberthus Silfanus Marianus ST Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Antrean panjang kendaraan di SPBU di Jalan Sengkawit, Tanjung Selor terjadi saban hari.

Deretan kendaraan seperti truk, pikap dan mobil kerap terlihat mengantre di bahu jalan bahkan hingga malam hari.

Menurut Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, yang mendapatkan informasi dari pengelola SPBU, antrean panjang itu terjadi karena terbatasnya stok bahan bakar seperti jenis solar bersubsidi.

Albertus bilang, DPRD Kaltara akan mencoba berkomunikasi dengan BPH Migas agar kuota bensin di Bulungan dan juga di Kaltara dapat ditambah sehingga antrean dapat berkurang.

Mereka juga bilang kuota solar agak kurang, jadi kita akan komunikasi dengan BPH Migas agar ada penambahan kuota,” kata Albertus Stefanus Marianus, Selasa (20/9/2022).

“Karena kan kita lihat sampai antre panjang, jadi kita ingin semua masyarakat terlayani,” ujarnya.

Tak hanya meminta penambahan kuota, Albertus mengatakan pentingnya pengaturan dan pengawasan dalam penyaluran BBM bersubsidi. * jk/kjs.

Ia mengatakan harus ada evaluasi dalam penyaluran agar tidak terjadi penyalahgunaan seperti maraknya pengetap bensin.

“Motor itu harus diatur ya, sementara ini kan nopolnya yang dicatat apakah itu efektif? ini yang harus dievaluasi,” tutur Albertus. * jk/kjs.

Continue Reading

Trending