Connect with us

Berita DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Minta Pemprov Segera Action Untuk Menekan Inflasi

Published

on

Alberthus Stefanus Marianus ST Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

– Setuju operasi pasar segera digelar, untuk menekan harga sembilan bahan pokok dipasaran yang cenderung terus naik.

TANJUNG SELOR – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kalimantan Utara, bersama stake holder terkait dilingkungan Pemprov mengahasilkan saran kepada pemerintah untuk mengatasi Inflasi akibat dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

“Diketahui dengan kenaikan BBM ini suka tidak suka tentu berdampak kepada masyarakat kita. Khususnya diwilayah Provinsi Kalimantan Utara, ” kata Ketua DPRD Kaltara, Alberthus Stefanus Marianus ST, ketika diwawancarai media ini, Senin 19/9/2022.

Maka itu lanjutnya, stake holder terkait diundang oleh DPRD untuk melaksanakan RDP diruang rapat dewan. Dengan maksud dan tujuan bagaimana mengidentifikasi hal-hal yang terkait penyebab dari inflasi tersebut.

Contoh salah satu wilayah kabupaten kota, misal di Tanjung Selor yang mengalami inflasi hingga 7,2 persen. Artinya bagaimana cara inflasi ini bisa distabilkan, terkait itu DPRD ingin mengetahui langsung bagaimana kinerja Pemprov Kaltara untuk mengatasinya.

Seperti bagaimana kinerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang Pemprov untuk mengatasi itu. Yang terakumulasi dalam rencana kegiatan mulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2022 seperti apa, ” dimulai dari hari ini, ” kata Albert.

Apa saja solusinya, tentu harus ada pengkajian kemudian ada tinjauan ke pasar-pasar untuk mengecek harga-harga barang terutama sembilan bahan pokok kondisi harganya seperti apa. Antara supply dan demand, kemudian di tracing apakah karena salah satu bahan pokok makanan yang langka dan disebabkan apa, menyangkut jalur transportasi? atau ada hal-hal lain nya.

Ini tentu dengan tracing yang dilakukan diharapkan bisa mendapatkan solusinya dari persoalan itu. Sehingga dengan mengindentifikasi persoalan dilapangan serta mendapatkan masalahnya lalu rencana kerja untuk menyelesaikan masalah itu seperti apa.

“Itu yang kita harapkan karena bagaimanapun juga ini terpengaruh dengan kenaikan BBM. Pertanyaan nya apakah semua mode transportasi harus naik?, dalam hal ini sejauh mana naik nya seperti transportasi udara, darat, laut dan sungai, tentu hal ini harus dikaji bersama.

Jangan sampai masyarakat kita yang paling terdampak dari situasi karena memang pendapatan nya sudah menurun. Lalu kemudian subsidi BBM nya tidak tepat sasaran. Sehingga dengan harapan bahwa tambahan bantuan kepada warga melalui bantuan langsung tunai (BLT) lalu kemudian program-program pusat terkait dengan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM), kemudian perorangan melalui bantuan sosial yang diterapkan oleh pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, termasuk juga berkaitan dengan surat edaran Menteri Keuangan yang mengalokasikan dana transfer sebesar 2 persen harus disiapkan oleh setiap pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah provinsi untuk menekan inflasi akibat kenaikan BBM itu.

“Hal ini lah yang mengharuskan kita semua duduk bersama kemudian mencari solusi-solusinya dari situasi yang ada sehingga nanti hal-hal yang menyangkut inflasi yang cukup tinggi bisa segera ada solusinya untuk segera bisa distabilkan, ” tegas Alberthus Stefanus Marianus ST.

Menyinggung perlunya operasi pasar disegerakan oleh Pemprov, Albert mengatakan, untuk data update bahan-bahan pokok harus rill time ada setiap saat.

Maka itu DPRD mengusulkan kepada pemerintah kalau perlu ada sebuah data base yang bisa dikonsumsi publik untuk mengetahui tingkat kenaikan harga barang-barang tersebut secara online. Sehingga mudah diterima oleh masyarakat berapa harga barang tersebut.

Dengan informasi ini dapat diketahui penyebab dari kenaikan harga barang tersebut. Lalu dikaji secara komprehensif, ditelusuri kemudian kalau memang masalah nya ada ditranaportasi maka perlu untuk disubsidi, itu yang dicari solusinya

“Jangka pendek harus ada operasi pasar memang itu perlu untuk tracing nya harus diketahui apakah antara sembilan bahan pokok kondisi antara supply dan demande seperti apa sehingga harga komoditas wajib diupdate setiap saat maksud nya rill time, jadi perlu kerjasama antara Pemprov dan pemerintah kabupaten kota mereka yang punya wilayah.

Dari data-data itu kemudian diolah dan ditelusuri kembali, dalam hal ini Sucopindo juga diharapkan bisa duduk bersama dengan pemerintah dan DPRD untuk mencari solusi sehingga inflasi yang tinggi ini bisa ditekan dan bisa kembali normal. * jk/kjs.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Kaltara

Fenry Singgung Kepala Disperindagkop Jarang Hadiri RDP

Published

on

Fenry Alpius SE M Si Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama tim pengendali inflasi daerah (TPID) Pemprov Kaltara terkait pengendalian inflasi pasca kenaikan harga BBM.

Dalam RDP itu dihadiri oleh pimpinan DPRD Kaltara dan sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kaltara.

DPRD Kaltara mempertanyakan langkah dan strategi pemprov dalam mengendalikan inflasi dan kenaikan harga bahan pokok.

Karena untuk angka inflasi, Kota Tanjung Selor menjadi sorotan pemerintah pusat lantaran inflasi tembus di angka 7,4 persen, atau masuk dalam 10 besar nasional.

Tak hanya membahas strategi pengendalian inflasi, anggota dewan juga menyoroti kehadiran Kepala Disperindagkop Kaltara, Hasriyani yang hadir dalam RDP pagi ini.

Menurut Anggota DPRD Kaltara, Fenry Alpius, kehadiran Hasriyani adalah hal yang luar biasa, sebab dalam beberapa kali rapat bersama pemprov, Hasriyani disebut jarang hadir.

“Kami berterima kasih Ibu Kadis Disperindagkop bisa hadir di sini karena beliau jarang hadir,” kata Fenry Alpius, Senin (19/9/2022).

Rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kaltara dan TPID Pemprov Kaltara membahas pengendalian inflasi pasca kenaikan harga BBM, Senin (19/9/2022).

“Jadi Pak Sekprov saya ucapkan terima kasih, kali ini Ibu Kadis Disperindagkop bisa datang,” ungkap Politisi Golkar ini.

Menurut Fenry, kehadiran Kepala Disperindagkop sangat penting untuk menyelesaikan persoalan kenaikan harga bahan pokok dan pengendalian inflasi.

Ia menepis anggapan bahwa dirinya bersikap terlalu keras terhadap Pemprov Kaltara. Menurut Fenry, yang ia lakukan semata hanya menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat. “Saya bukan keras, tapi saya ini membela rakyat karena saya wakil rakyat,” ujarnya. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Minta Realiasi Anggaran Dikebut

Published

on

Alberthus SM Baya ST Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara berharap pemerintah meningkatkan serapan atau realisasi anggaran di APBD 2022.

Diketahui, realisasi anggaran Pemprov Kaltara menjadi perhatian khusus dari Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang, sebab angkanya belum mencapai 50 persen hingga akhir semester I tahun 2022.

Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, mengatakan, realisasi yang masih rendah tak lepas dari situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

“Kita ini kan baru di kondisi pemulihan pandemi,” kata Albertus Stefanus Marianus.

Kendati demikian, Politisi PDIP ini meminta pemerintah dapat menggenjot kembali belanja anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

“Kita mengiginkan pemerintah menaikan progres realisasi yang masih rendah,” ujarnya.

“Tentu harus genjot lagi, harapan kita di semester II ini ada hal-hal yang konkret bisa direalisasikan,” ungkapnya. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Soroti Antrean Kendaraan Yang Mengular di SPBU

Published

on

Alberthus Silfanus Marianus ST Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Antrean panjang kendaraan di SPBU di Jalan Sengkawit, Tanjung Selor terjadi saban hari.

Deretan kendaraan seperti truk, pikap dan mobil kerap terlihat mengantre di bahu jalan bahkan hingga malam hari.

Menurut Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, yang mendapatkan informasi dari pengelola SPBU, antrean panjang itu terjadi karena terbatasnya stok bahan bakar seperti jenis solar bersubsidi.

Albertus bilang, DPRD Kaltara akan mencoba berkomunikasi dengan BPH Migas agar kuota bensin di Bulungan dan juga di Kaltara dapat ditambah sehingga antrean dapat berkurang.

Mereka juga bilang kuota solar agak kurang, jadi kita akan komunikasi dengan BPH Migas agar ada penambahan kuota,” kata Albertus Stefanus Marianus, Selasa (20/9/2022).

“Karena kan kita lihat sampai antre panjang, jadi kita ingin semua masyarakat terlayani,” ujarnya.

Tak hanya meminta penambahan kuota, Albertus mengatakan pentingnya pengaturan dan pengawasan dalam penyaluran BBM bersubsidi. * jk/kjs.

Ia mengatakan harus ada evaluasi dalam penyaluran agar tidak terjadi penyalahgunaan seperti maraknya pengetap bensin.

“Motor itu harus diatur ya, sementara ini kan nopolnya yang dicatat apakah itu efektif? ini yang harus dievaluasi,” tutur Albertus. * jk/kjs.

Continue Reading

Trending