Connect with us

Berita Nasional

Breaking News: Menteri ESDM Tutup PT KPUC

Published

on

Dedy Yevri Hanteru Sitorus MA anggota Komisi VI DPR RI Dapil Kaltara..

JAKARTA – Perjuangan Tim Peduli Sungai Malinau akhirnya membuahkan hasil. Siang tadi, Anggota DPR RI Deddy Sitorus menyampaikan di laman Facebooknya surat keputusan Menteri ESDM. Apa isi surat tersebut?

“Saya baru saja menerima surat dari Kementerian ESDM. Isi surat ini jelas bahwa PT KPUC tidak memiliki kolam penampungan limbah sesuai regulasi,” tegas Deddy Sitorus.

Pernyataan Deddy Sitorus itu dilakukan di Jakarta. Tepatnya di salah satu ruang sidang dewan. Sambil memegang surat keputusan tersebut, politisi PDI Perjuangan ini menyampaikan bahwa operasional PT KPUC dihentikan.

“Tertuang sebelah point yang menjadi pertimbangan Kementerian ESDM untuk mengentikan operasional PT KPUC sampai dilakukan pembenahan kolam penampung limbah,” jelasnya.

Tidak sampai disitu, Deddy Sitorus juga mendorong warga yang dirugikan karena ulah KPUC melakukan tuntutan ke pengadilan.

“Saya mendorong warga melakukan calss action, tuntutan perdata dan pidana atas kerugian yang ditimbulkan. Tidak hanya terhadap dua peristiwa jembolnya tanggul saja. Tapi juga kerugian yang terjadi sebelumnya,” lanjutnya.

Bagaimana dengan kasus pencemaran Sungai Malinau akibat pencemaran yang dilakukan KPUC? Anggota Komisi 6 DPR RI itu masih menunggu hasil investigasi Penegakkan Hukum (Gakum) Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

“Tim Gakum masih bekerja. Keputusannya tidak lama lagi akan keluar. Kita tunggu saja,” paparnya.

Seperti diketahui pasca jebolnya tanggul pempungan limbah milik PT KPUC di Desa Langap, Kecamatan Malinau Selatan 14 Agustus lalu, Menteri ESDM menurunkan tim. Tim tersebut bertemu dengan managemen PT KPUC di Malinau serta melakukan investigasi lapangan.

Belum selesai melakukan investigasi, kolam kedua Tuyak Hutan kembali jebol 16 Agustus. Dua peristiwa inilah yang dijadikan dasar mengeluarkan surat keputusan menghentikan operasional PT KPUC.

Sementara itu, pengentian operasi PT KPUC ini disambut gembira masyarakat Malinau Selatan. Salah satu pentolan Tim Peduli Sungai Malinau, Maralis mengaku gembira.

“Perjuangan kami akhirnya didengar pemerintah pusat. Selama ini yang kami perjuangkan bukan fitnah,” tegas Mantan Kepala Desa Tanjung Nanga ini gembira.

Meskipun salah satu tuntutan dipenuh, Maralis menambahkan bahwa perjuangan masyarakat belum selesai. Salah satunya persoalan ganti rugi dan pengembalian jalan pemerintah yang selama ini digunakan PT KPUC. *fb/jk.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nasional

DK PWI Berhentikan Penuh Hendry Ch Bangun dari keanggotaan PWI

Published

on

Surat pemberhentian Ketua Umum Hendry Ch Bangun dari keanggotaan PWI.

JAKARTA – Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) memberhentikan penuh Hendry Ch Bangun, ketua umum PWI dari keanggotaan PWI.

Keputusan pemberhentian Hendry tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat Nomor: 50/VII/DK/PWI-P/SK-SR/2024 yang ditetapkan di Jakarta pada 16 Juli 2024.

Sekretaris DK PWI Nurcholis MA Basary membenarkan DK telah mengeluarkan surat pemberhentian dan menyampaikan siaran pers untuk diketahui masyarakat luas.

Dalam siaran pers disebutkan Dewan Kehormatan PWI menilai Hendry, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PWI Pusat, telah menyalahgunakan jabatannya dengan bertindak secara sepihak dan sewenang-wenang dalam merombak susunan Dewan Kehormatan dan Pengurus Pusat PWI, serta menggelar Rapat Pleno yang diperluas secara menyalahi aturan.

“Hendry juga dinilai melanggar Kode Perilaku Wartawan (KPW), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Peraturan Dasar (PD), dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI. Selain itu, Dewan Kehormatan juga menilai Hendry telah melakukan pelanggaran berulang terhadap PD, PRT, dan KPW.” tulis siaran pers yang ditandatangani Ketua DK PWI Pusat Sasongko Tedjo dan Sekretaris Nurcholis MA Basary.

Dalam pertimbangannya, Dewan Kehormatan menyebutkan bahwa Pengurus, terutama Ketua Umum, seharusnya menunjukkan keteladanan dalam melaksanakan kewajiban menaati PD, PRT, KEJ, dan KPW PWI sebagai Konstitusi Organisasi PWI.

Sebelumnya melalui Surat Keputusan Nomor:20/IV/DK/PWI-P/SK-SR/2024 tertanggal 16 April 2024, Dewan Kehormatan telah memberikan sanksi Peringatan Keras kepada Hendry, dan pada 11 Juli 2024 Dewan Kehormatan juga memberi peringatan agar Hendry membatalkan/mencabut keputusan perombakan Pengurus PWI Pusat yang menyangkut Pengurus Dewan Kehormatan, namun sayang Hendry pun tidak memenuhi undangan klarifikasi dari Dewan Kehormatan pada 15 Juli 2024.

Seiring dengan keluarnya SK Pemberhentian Hendri, selanjutnya Dewan Kehormatan PWI menugaskan Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat Zulmansyah Sekedang untuk mengadakan Rapat Pleno Pengurus Pusat untuk menunjuk Pelaksana Tugas guna menyiapkan Kongres Luar Biasa.(mn/jk)

Continue Reading

Nasional

Penyelenggaraan Haji 2024 Disoal DPR RI, Mulai Alokasi Kuota hingga Layanan Jamaah

Published

on

Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya.

JAKARTA – Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2024 mendapat perhatian serius dari Anggota Tim Pengawas Haji 2024 DPR RI. Mulai dari penambahan kuota haji plus yang dianggap Anggota Tim Pengawas Haji 2024 DPR RI tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, masalah transportasi, pemondokan, penerbangan hingga terkait kelalaian pemerintah menanggulangi membludaknya jemaah yang tidak menggunakan visa haji resmi.

Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya yang masuk di Anggota Tim Pengawas Haji 2024 DPR RI ini menyampaikan terdapat tiga masalah utama yang menjadi concern sejumlah fraksi di parlemen dan anggota lintas komisi yang terlibat dalam pengawasan pelaksanaan haji 2024 sehingga dinilai perlu dilakukan investigasi secara serius.

“Ketiga masalah yang menjadi fokus panitia khusus (Pansus) hak angket pengawasan haji, penambahan kuota haji plus yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kedua, masalah transportasi, pemondokan, penerbangan serta berbagai layanan terhadap jemaah haji reguler maupun khusus yang dinilai jauh dari standar kelayakan, Ketiga, terkait kelalaian pemerintah menanggulangi membludaknya jemaah yang tidak menggunakan visa haji resmi pada musim haji sehingga menimbulkan banyak masalah baik dari sisi perlindungan hukum maupun kualitas layanan bagi jemaah haji resmi,” kata Wisnu kepada wartawan yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, saat memimpin langsung persetujuan pembentukan Pansus Angket pengawas Haji 2024 dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

“Dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Angket pengawas Haji 2024 bertujuan agar tak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan yang merugikan jemaah haji Indonesia.” ucap Cak Imin.

Menanggapi adanya hak Angket ini, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI Hilman Latif dalam Coffee Morning Sukses Haji 2024 di Jakarta, Senin (15/7/2024) menyampaikan bahwa Isu alokasi tambahan kuota haji 1445 H/2024 M mencuat seiring dibentuknya Panitia Khusus Hak Angket Haji oleh DPR. Salah satu hal yang dipersoalkan, kenapa kuota tambahan dialokasikan 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus.

“Kita dapat kuota haji, 30 Juni 2023. Jumlahnya 221.000 jemaah. Saat pembahasan awal dengan Panitia Kerja DPR, jumlahnya masih 221.000. Di tengah jalan ada informasi hasil kunjungan presiden, Indonesia mendapat special ekstra kuota 20.000,” terang Hilman Latif.

Kuota haji Indonesia tahun 2024 M / 1445 H mendapat 221.000 Porsi, terdiri atas 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus. Ini sesuai pasal 64 UU No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bahwa kuota haji khusus sebesar 8%.

Selain itu, Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Arab Saudi pada Oktober 2023 mendapat tambahan kuota spesial sebesar 20.000 jemaah. Disebut spesial karena baru kali pertama Indonesia mendapat kuota tambahan sebanyak itu.

Pasal 9 UU No 8/2019 mengatur bahwa alokasi kuota tambahan diatur oleh Menteri Agama. Kuota tambahan itu selanjutnya dialokasikan 10.000 untuk jemaah haji reguler dan 10.000 untuk jemaah haji khusus.

Hilman mengaku, sejak sebelum ada kuota tambahan, pihaknya sudah mendiskusikan dengan Arab Saudi terkait kepadatan di Mina. Menurutnya, sempat didiskusikan simulasi dari 221.000 kuota, sebanyak 30.000 gunakan skema tanazul ke hotel, untuk mengurangi kepadatan di Mina.

Tanazul maksudnya jemaah memisahkan diri dari rombongan, tidak menginap di tenda Mina, tapi kembali ke hotel di Makkah, khususnya yang dekat dengan jamarat.

Dalam perkembangan selanjutnya, tambahan kuota 20.000 mendapat approval (persetujuan) dari Kementerian Haji dan Umrah Saudi pada 8 Januari 2024, dengan alokasi 10.000 untuk haji khusus dan 10.000 reguler. Hal itu tertuang dalam MoU yang ditandatangani oleh Menteri Agama RI dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. MoU itu yang kemudian menjadi landasan Kemenag dalam menyiapkan layanan.

Mendapat kuota tambahan sebanyak 20.000, kata Hilman, tentu membuat pihaknya senang. Namun, hal itu juga mengharuskan Kementerian Agama untuk berpikir keras, mulai dari skema pemberangkatan jemaah, hingga penyiapan layanan, baik di tanah air maupun Tanah Suci. Apalagi, Kemenag belum pernah mendapat tambahan kuota hingga 20.000. Sebelumnya, Kemenag pernah mendapat tambahan kuota 10.000 pada 2019, dan 8.000 pada musim haji 2023.

“Lalu tahun ini mendapat tambahan kuota 20.000, tambah menantang. Kita lakukan banyak simulasi,” sambungnya.

Proses simulasi terus dilakukan, menyusul Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan baru tentang pembagian zona (zonasi) di wilayah Mina. Kebijakan yang terbit pada Desember 2023 ini membagi kawasan Mina dalam lima zona. Dua zona di dekat kawasan Jamarat (zona yang selama ini digunakan haji khusus), zona tiga dan empat di wilayah setelah terowongan Mu’aishim, sedang zona lima di Mina Jadid. Masing-masing zona ada standar biayanya. Semakin dekat dengan jamarat (tempat lontar jumrah), semakin mahal biayanya.

“Setelah dihitung, baik soal biaya maupun kepadatan, jemaah haji Indonesia bisa menempati zona 3 dan 4. Proses kontrak penyediaan tenda dan layanannya tetap first come first served, meski tetap diatur. Sebab, selain Indonesia, zona 3 dan 4, ditempati juga jemaah dari Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan China,” sebut Hilman.

Dengan tambahan kuota yang ada, Kemenag melakukan kajian, terutama berkenaan dengan skema zonasi berikut biayanya, serta kepadatan karena keterbatasan lahan di Mina. Setelah dihitung, jemaah reguler bisa menempati zona 3 dan zona 4.

“Setelah dilakukan kajian, tidak semua kuota tambahan bisa ditempatkan di zona 3 dan 4. Dari kajian itulah didorong untuk bisa masuk ke zona 2 yang relatif masih kosong. Tapi itu beda jalur. Bisa dipakai haji khusus,” sambungnya.

Dinamika ini, kata Hilman, telah coba dikomunikasikan sejak Januari 2024 dengan DPR. Namun, saat itu momentumnya menjelang pemilu. Setelah pemilu, proses komunikasi dengan DPR juga terus dilakukan. Tujuannya, membahas kembali hasil Rapat Kerja November 2023.

“Tahun 2022, kita lakukan penyesuaian untuk nilai.manfaat bersama DPR dan bisa. Tahun 2023 kita juga lakukan penyesuaian karena ada tambahan kuota. Tapi di tahun 2024, nampaknya tidak tercapai,” sebut Hilman.

“Ini kami paparkan untuk menjelaskan bahwa ada situasi teknis terkait alokasi kuota tambahan. Jadi bukan masalah jual beli. Tidak ada jual beli kuota,” tandasnya.

RESPONS PANSUS

Terkait Pansus, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah menegaskan bahwa pihaknya menghormati apa yang sudah ditetapkan DPR. Kemenag akan mengikuti tahapan prosesnya.

“Pansus sudah ditetapkan. Kami menghargai seluruh proses yang dilakukan. Sebagaimana kata Menag, kita akan ikuti proses itu sebaik-baiknya,” tegas Hilman.

“Kita siapkan data yang diperlukan, hasil-hasil komunikasi dengan pihak Saudi, serta dokumen yang kita miliki untuk menjelaskan kenapa kebijakan alokasi kuota tambahan ini muncul,” sebut Hilman.

“Misalnya, dalam MoU yang ditandatangani Menag dan Menhaj Saudi sudah dinyatakan pembagian kuotanya. Dokumen ini yang berusaha kita komunikasikan ke DPR sejak awal. Hanya sampai penyelenggaraan haji Rapat Kerja belum terlaksana,” lanjutnya.

Menurut Hilman, upaya mengkomunikasikan beragam dinamika persiapan haji sudah dilakukan sejak Januari 2024, baik secara formal maupun informal. “Kita juga sudah bersurat resmi memberitahukan kondisi ini kepada Komisi VIII,” pungkasnya.(*/mn/jk)

Continue Reading

Nasional

PT Pertamina Hulu Indonesia Borong Tujuh Penghargaan ISRA Award 2024

Published

on

PT Pertamina Hulu Indonesia Borong Tujuh Penghargaan ISRA Award 2024.

SOLO – PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) melalui anak perusahaan dan afiliasinya di Zona 9 Subholding Upstream Pertamina, yakni PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) dan PT Pertamina EP (PEP) Tanjung, Sangatta dan Sangasanga Field, berhasil meraih total tujuh penghargaan dalam ajang Awarding of Indonesia Social Responsibility Award (ISRA) 2024.

Pemberian penghargaan berlangsung di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, pada Kamis, 27 Juni 2024. Awarding of ISRA 2024 merupakan ajang penghargaan bagi para praktisi dan pelaksana program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang memenuhi kaidah keberlanjutan dan telah berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Grup PHI memperoleh dua penghargaan Platinum, tiga Gold, dan dua Silver untuk tiga kategori lomba, yaitu Economic Empowerement, Biodiversity, dan Gender Equality & Social Inclusion.
Pjs. General Manager Zona 9 Susan Syahdina mengatakan, Perusahaan menjalankan berbagai program CSR di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan penanganan bencana dalam mendukung pemerintah daerah serta pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
“Berkat pelaksanaan program-program CSR tersebut, Alhamdulillah kami diberikan tujuh penghargaan yang tentunya sangat membanggakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah bersama-sama kami menjalankan program CSR, sehingga komitmen kami dalam penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dapat terus berlanjut,” ujar Susan.

Pada ISRA tahun 20204 ini, PHSS meraih dua penghargaan Gold pada kategori Economic Empowerment melalui Program Balanipa dan Program Jagoan Usaha Kompetitif (Kelompok Pengusaha Kreatif dan Inovatif). Program Balanipa merupakan program inovasi pemanfaatan tali kapal bekas yang didaur ulang menjadi tali rumpon dan dimanfaatkan untuk program CSR lainnya, yakni Program Jaga Pesisir Kita, sehingga memberikan dampak berkesinambungan.

Sementara Program Jagoan Usaha Kompetitif adalah program pengembangan ekonomi masyarakat Handil melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pemberian advokasi dan pendampingan terhadap proses sertifikasi produk, akses modal dan simpan pinjam, keikutsertaan pameran, pengembangan produk, dan sebagainya.
PEP Sangatta Field meraih penghargaan Platinum untuk Program Desa Wisata Kelulut (DEWI Kelulut) dan penghargaan Silver untuk Program Empowering Community through Organic Sustainable Farming Program in Semberah Area (ECO-STEP Semberah) pada kategori Economic Empowerment.

Program DEWI Kelulut adalah program dengan kegiatan utama budidaya lebah kelulut dengan potensi masifnya populasi lebah Trigona SP. Sedangkan Program ECO-STEP Semberah merupakan program pendampingan pertanian dengan konsep budidaya ramah lingkungan dan berkelanjutan yang memperhatikan aspek ekonomi dan sosial.

Kemudian untuk PEP Tanjung Field berhasil meraih dua penghargaan, masing-masing penghargaan Silver pada kategori Economic Empowerment untuk Program Kawasan Area Terpadu Taman 10K dan penghargaan Gold pada kategori Gender Equality & Social Inclusion untuk Program Kuas Jirak.
Program Kawasan Area Terpadu Taman 10K adalah tempat pembinaan CSR yang menjadi pusat kuliner dan merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang juga merupakan salah satu titik pantau penilaian Adipura Kabupaten Tabalong. Sementara Program Kuas Jirak adalah program pembangunan dan pengembangan sentra ekonomi di Desa Jirak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, yang dibentuk di tengah masa pandemi COVID-19.

Penghargaan Platinum kedua diraih oleh PEP Sangasanga Field pada kategori Biodiversity untuk Program Ekowisata Sungai Hitam Lestari. Program yang mendapatkan PROPER Emas pada 2023 ini merupakan program pengembangan Kelompok Sadar Wisata dan Ekowisata (Pokdarwis) berbasis pelestarian Bekantan.

Dalam kesempatan yang sama, Manager Communication Relations & CID PHI Dony Indrawan menyampaikan bahwa seluruh penghargaan yang didapatkan ini merupakan bentuk pengakuan atas keberhasilan pelaksanaan program-program CSR Perusahaan

“Keberhasilan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus mengembangkan program CSR di sekitar wilayah operasi yang tepat sasaran sekaligus mendorong kemandirian kepada seluruh penerima manfaat,” tambah Dony.(*/he/mn/jk)

Continue Reading

Trending