Connect with us

Berita Nasional

Breaking News: Menteri ESDM Tutup PT KPUC

Published

on

Dedy Yevri Hanteru Sitorus MA anggota Komisi VI DPR RI Dapil Kaltara..

JAKARTA – Perjuangan Tim Peduli Sungai Malinau akhirnya membuahkan hasil. Siang tadi, Anggota DPR RI Deddy Sitorus menyampaikan di laman Facebooknya surat keputusan Menteri ESDM. Apa isi surat tersebut?

“Saya baru saja menerima surat dari Kementerian ESDM. Isi surat ini jelas bahwa PT KPUC tidak memiliki kolam penampungan limbah sesuai regulasi,” tegas Deddy Sitorus.

Pernyataan Deddy Sitorus itu dilakukan di Jakarta. Tepatnya di salah satu ruang sidang dewan. Sambil memegang surat keputusan tersebut, politisi PDI Perjuangan ini menyampaikan bahwa operasional PT KPUC dihentikan.

“Tertuang sebelah point yang menjadi pertimbangan Kementerian ESDM untuk mengentikan operasional PT KPUC sampai dilakukan pembenahan kolam penampung limbah,” jelasnya.

Tidak sampai disitu, Deddy Sitorus juga mendorong warga yang dirugikan karena ulah KPUC melakukan tuntutan ke pengadilan.

“Saya mendorong warga melakukan calss action, tuntutan perdata dan pidana atas kerugian yang ditimbulkan. Tidak hanya terhadap dua peristiwa jembolnya tanggul saja. Tapi juga kerugian yang terjadi sebelumnya,” lanjutnya.

Bagaimana dengan kasus pencemaran Sungai Malinau akibat pencemaran yang dilakukan KPUC? Anggota Komisi 6 DPR RI itu masih menunggu hasil investigasi Penegakkan Hukum (Gakum) Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

“Tim Gakum masih bekerja. Keputusannya tidak lama lagi akan keluar. Kita tunggu saja,” paparnya.

Seperti diketahui pasca jebolnya tanggul pempungan limbah milik PT KPUC di Desa Langap, Kecamatan Malinau Selatan 14 Agustus lalu, Menteri ESDM menurunkan tim. Tim tersebut bertemu dengan managemen PT KPUC di Malinau serta melakukan investigasi lapangan.

Belum selesai melakukan investigasi, kolam kedua Tuyak Hutan kembali jebol 16 Agustus. Dua peristiwa inilah yang dijadikan dasar mengeluarkan surat keputusan menghentikan operasional PT KPUC.

Sementara itu, pengentian operasi PT KPUC ini disambut gembira masyarakat Malinau Selatan. Salah satu pentolan Tim Peduli Sungai Malinau, Maralis mengaku gembira.

“Perjuangan kami akhirnya didengar pemerintah pusat. Selama ini yang kami perjuangkan bukan fitnah,” tegas Mantan Kepala Desa Tanjung Nanga ini gembira.

Meskipun salah satu tuntutan dipenuh, Maralis menambahkan bahwa perjuangan masyarakat belum selesai. Salah satunya persoalan ganti rugi dan pengembalian jalan pemerintah yang selama ini digunakan PT KPUC. *fb/jk.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Politik

DPC PDI Perjuangan Bulungan Kaltara Gelar Rapat Konsolidasi

Published

on

Markus Juk ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, Senin sore, 22/5/2023 menggelar rapat konsolidasi, yang dipimpin langsung oleh ketua DPC, Markus Juk.

Hadir pada rapat tersebut seluruh Caleg dari daerah Pemilihan 1,2 dan 3 kabupaten Bulungan.

Rapat Konsolidasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

“Tujuan rapat ini adalah untuk mempererat antar seluruh Caleg, sekaligus menyatukan tujuan untuk kemenangan di Pileg 2024 yang akan datang, ” kata ketua DPC PDIP Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Markus Juk.

Menurutnya, sebagai ketua ia terus tanpa lelah mengajak seluruh Caleg untuk mendengar langsung sejauh mana hasil capaian kinerja setiap anggota, sekaligus meyakinkan bahwa Pileg 2024 mendatang sangat berat, oleh sebab itu disarankan kepada seluruh anggota untuk terus turun kebawah guna meyakin kan masyarakat.

Memperkenalkan calon Presiden dari PDIP yaitu, Ganjar Pranowo, DPR RI ada Bang Dedy Sitorus, bapak Alberthus Stefanus Marianus ST serta ibu Marianti dan saya sendiri sebagai Caleg DPRD Provinsi Dapil Bulungan – KTT, 25 orang Caleg untuk kabupaten Bulungan, ” kata Markus Juk.

Sementara itu, Barnabas Ibrahim SH, Caleg Dapil Tanjung Selor kepada media ini mengatakan, dirinya optimis untuk terus berjuang dengan bekal pengalaman sebagai warga yang berdomisili di wilayah Selimau dua Kelurahan Tanjung Selor Timur, yang sangat tertinggal pembangunan nya dibanding daerah lain di Kabupaten Bulungan.

Barnabas Ibrahim SH.

“Motivasi dan nilai perjuangan saya untuk maju sebagai Caleg dilatarbelakangi oleh pembangunan Selimau dua yang sangat terbelakang, jalan nya yang berlubang ditambah lagi belum adanya layanan air bersih, ” kata Barnabas Ibrahim. * jk.

Continue Reading

Politik

Ini Dia Daftar Para Caleg PDI Perjuangan Kabupaten Bulungan Pileg 2024

Published

on

Markus Juk (tengah) ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Secara resmi, beberapa waktu lalu Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara mendaftarkan seluruh calon anggota legislatif (Caleg) nya ke KPUD.

“Dari tiga daerah Pemilihan (Dapil), Caleg kita keseluruhan nya berjumlah 25 orang, ” kata Markus Juk, Ketua DPC PDIP Kabupaten Bulungan mengawali wawancaranya dengan media ini, Selasa 16/5/2023.

Untuk Daerah Pemilihan Satu (Dapil 1), Calegnya antara lain, Kustaniah SE, Petrus Barth Singal, Barnabas Ibrahim SH, Martinus Surang SE M Si, Haposan Situmorang, Ani Risnawati A, Muhammad Rahman Irhami ST, Alfonsus Adil S Sos dan Rozana Bin Serang S Sos.

Pada Daerah Pemilihan Dua (Dapil 2), masing-masing, Wawan Widayanto, Obed Nego Pongleku, Intan Kesuma Wardhani S Sos, Agnes Mardianti SE, Heriyanto Siang, Mudrika, Abdul Halim Perkasa SH.

Sementara itu, untuk Daerah Pemilihan Tiga (Dapil 3), masing-masing, Fransiscus Hendi Kuswanto SH, Robed, Purani Jaui, Yancer Mariton S, Hermanus Yan Igau, Aisah Puspasari ST, Herbertus, Mendan Anye S Pd dan Kumala Sari SE.

Daftar nama-nama Caleg tersebut sesuai Surat Keputusan Nomor 605/KPTS/DPP/IV/2023, tentang Penetapan Calon dan Pengesahan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilihan Umum Tahun 2024, ditandatangani oleh ibu ketua umum Hj Megawati Soekarno Putri, ditetapkan di Jakarta, Tanggal ,30 April 2023.

“Mohon dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, semoga pada Pileg nanti PDIP kembali unggul, ” tutup Markus Juk. * jk.

Continue Reading

Politik

DPC Partai Demokrat Bulungan Mendukung Sikap DPP

Published

on

Penyerahan berkas Perlindungan Hukum ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor Oleh DPC Partai Demokrat Bulungan

– AHY selaku Ketua Umum gelar konprensi Pers, seluruh kader dan simpatisan partai mengaku tetap solid.

TANJUNG SELOR – Jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (PD) Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Senin 3/4/2023, menggelar acara nonton bareng sekaligus menyimak pidato Politik Ketua Umum Partai, Agus Harymurti Yudhoyono (AHY) terkait perkembangan situasi politik terkini, utamanya soal kehidupan demokrasi kita.

Dimana hasil rekaman pidato Politik AHY selaku ketua umum tersebut disampaikan oleh katua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bulungan, Farida Silviawati ST, keredaksi media ini, melalui pesan WhatsAPP.

Lebih lanjut menurut AHY dalam konprensi persnya mengatakan, bahwa sebulan lalu tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dan drh Jhony Alan Marbun masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat paska KLB abal-abal dan illegal yang gagal total pada tahun 2021 yang lalu.

Kali ini mereka mengajukan peninjauan Kembali atau PK di Mahkamah Agung, PK ini adalah upaya terakhir untuk menguji putusan kasasi MA dengan nomor perkara 487 K TUN 2002 yang telah diputus pada tanggal 29 September 2022.

Alasan KSP Moeldoko mengajukan PK karena ia mengklim telah menemukan 4 novum atau bukti baru, kenyataan nya bukti yang diklim KSP Moeldoko itu bukan lah bukti baru, keempat novum itu telah menjadi bukti persidangan di PTUN Jakarta khususnya dalam perkara nomor 150 K 2021 PTUN Jakarta yang telah diputus pada tanggal 23 November 2021. Secara resmi hari ini tim hukum kami akan mengajukan kontra memory atau jawaban atas pengajuan PK tersebut.

“Kita yakin Demokrat berada pada posisi yang benar, pengalaman empiris menunjuk kan sudah 16 kali pengadilan memenangkan Partai Demokrat atas gugatan hukum KSP Moeldoko dan kawan-kawan. “Artinya skornya 16 kosong, “ beber AHY.

Dengan demikian dilihat dari kacamata hukum dan akal sehat kita tidak ada satupun celah atau jalan bagi KSP Moeldoko untuk memenangkan PK ini namun situasi hukum dinegeri ini sedang mengalami panca roba, tidak menentu ada ketidak pastian hukum, baru-baru ini contohnya tiba-tiba saja Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan agar Pemilu 2024 ditunda. Situasi hukum yang tidak menentu itu diakibatkan oleh tekanan politik pihak tertentu.

Manggapan Peninjauan Kembali (PK) SPK Moeldoko Di Mahkamah Agung, DPC Demokrat Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara melalui ketuanya,Farida Silviawati ST kepada media ini mengatakan, ia bersama jajaran nya mengawal proses hukum dengan tetap solid menjaga kedaulatan dan kehormatan partai dari upaya begal politik Moeldoko cs.

‘Mari menjaga Soliditas, militansi dan loyalitas Pengurus, kader dan simpatisan Demokrat, “ ajaknya.
Menurutnya, perjuangan secara politik melalui gerakan politik secara terstruktur dari tingkat DPC, PAC dan tingkat Ranting.

“Pada hari ini kehadiran seluruh jajaran Pengurus DPC, Fraksi, dan kader merupakan bukti loyalitas dan kesolidan kami semua untuk memberikan dukungan. untuk mengawal proses hukum terhadap gugatan Peninjauan Kembali Hukum Moeldoko Cs itu, “ tegasnya.* jk.

Salam Demokrat Jaya !!!
#AHY For 2024
#DPC Demokrat Bulungan

Continue Reading

Trending