Connect with us

Berita Nasional

Breaking News: Menteri ESDM Tutup PT KPUC

Published

on

Dedy Yevri Hanteru Sitorus MA anggota Komisi VI DPR RI Dapil Kaltara..

JAKARTA – Perjuangan Tim Peduli Sungai Malinau akhirnya membuahkan hasil. Siang tadi, Anggota DPR RI Deddy Sitorus menyampaikan di laman Facebooknya surat keputusan Menteri ESDM. Apa isi surat tersebut?

“Saya baru saja menerima surat dari Kementerian ESDM. Isi surat ini jelas bahwa PT KPUC tidak memiliki kolam penampungan limbah sesuai regulasi,” tegas Deddy Sitorus.

Pernyataan Deddy Sitorus itu dilakukan di Jakarta. Tepatnya di salah satu ruang sidang dewan. Sambil memegang surat keputusan tersebut, politisi PDI Perjuangan ini menyampaikan bahwa operasional PT KPUC dihentikan.

“Tertuang sebelah point yang menjadi pertimbangan Kementerian ESDM untuk mengentikan operasional PT KPUC sampai dilakukan pembenahan kolam penampung limbah,” jelasnya.

Tidak sampai disitu, Deddy Sitorus juga mendorong warga yang dirugikan karena ulah KPUC melakukan tuntutan ke pengadilan.

“Saya mendorong warga melakukan calss action, tuntutan perdata dan pidana atas kerugian yang ditimbulkan. Tidak hanya terhadap dua peristiwa jembolnya tanggul saja. Tapi juga kerugian yang terjadi sebelumnya,” lanjutnya.

Bagaimana dengan kasus pencemaran Sungai Malinau akibat pencemaran yang dilakukan KPUC? Anggota Komisi 6 DPR RI itu masih menunggu hasil investigasi Penegakkan Hukum (Gakum) Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

“Tim Gakum masih bekerja. Keputusannya tidak lama lagi akan keluar. Kita tunggu saja,” paparnya.

Seperti diketahui pasca jebolnya tanggul pempungan limbah milik PT KPUC di Desa Langap, Kecamatan Malinau Selatan 14 Agustus lalu, Menteri ESDM menurunkan tim. Tim tersebut bertemu dengan managemen PT KPUC di Malinau serta melakukan investigasi lapangan.

Belum selesai melakukan investigasi, kolam kedua Tuyak Hutan kembali jebol 16 Agustus. Dua peristiwa inilah yang dijadikan dasar mengeluarkan surat keputusan menghentikan operasional PT KPUC.

Sementara itu, pengentian operasi PT KPUC ini disambut gembira masyarakat Malinau Selatan. Salah satu pentolan Tim Peduli Sungai Malinau, Maralis mengaku gembira.

“Perjuangan kami akhirnya didengar pemerintah pusat. Selama ini yang kami perjuangkan bukan fitnah,” tegas Mantan Kepala Desa Tanjung Nanga ini gembira.

Meskipun salah satu tuntutan dipenuh, Maralis menambahkan bahwa perjuangan masyarakat belum selesai. Salah satunya persoalan ganti rugi dan pengembalian jalan pemerintah yang selama ini digunakan PT KPUC. *fb/jk.

Politik

Kader PDIP Kaltara Terus Mantapkan Koordinasi dan Konsolidasi

Published

on

H Hamka S IP Bendahara DPD PDIP Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Sebanyak dua kali pada Pemilihan Umum (Pemilu) di era Reformasi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) keluar sebagai pemenang dan meraih suara terbanyak sehingga banyak menduduk kan kader nya di parlemen.

Prestasi itu diharapkan bisa terulang kembali pada Pemilu tahun 2024 yang akan datang.

“Oleh sebab itu kita harus memperkuat barisan dan terus membantu masyarakat, untuk menang tiga kali hattrick pada Pemilu 2024 mendatang, ” kata Bendahara DPD PDIP Provinsi Kalimantan Utara, H Hamka S IP, kepada media ini, Minggu 8/1/2023.

Tidak hanya ditingkat DPD, pada level DPC, DPK hingga pengurus anak Ranting harus terus melakukan konsolidasi kebawah, menyatu dengan masyarakat, sehingga bisa diketahui apa saja yang dibutuhkan oleh warga tersebut.

Untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota di Kaltara, harapan kedepan seluruh kursi pimpinan DPRD diharapkan bisa diraih oleh kader PDIP lagi, supaya lebih memudahkan akselerasi pembangunan kemasyarakatan disegala bidang dimasa-masa yang akan datang.

“Artinya mulai dari tingkat bawah hingga ketingkat pusat mayoritas dpegang kembali oleh kader PDIP tersebut, ” tegas Hamka. * jk.

Continue Reading

Politik

KPPI Kaltara Dorong 30 Persen Perempuan Duduk di Legislatif

Published

on

Farida Silviawati ST Sekretaris KPPI Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Acara Rapat kerja Nasional (Rakernas) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) yang digelar tanggal 8 hingga 9 Desember 2022 dihotel Mercure Jakarta, diikuti juga oleh Sekretaris KPPI Kalimantan Utara, Farida Silviawati ST.

Disela keberangkatan nya bertolak menuju Jakarta, media ini berkesempatan mewawancarai yang bersangkutan, menurutnya dengan digelarnya Rakernas tersebut pihaknya sangat menyambut baik, artinya kaum perempuan saat ini sudah melek politik, untuk mensejajarkan diri dengan kaum pria untuk mengisi pembangunan dinegeri ini.

Untuk mencapai kuota 30 persen caleg perempuan, baik yang duduk di DPRD Kabupaten, Provinsi dan Pusat, semuanya akan bisa dilakukan dengan afirmasi kebijakan dan anggaran partai, pemerintah dan komitmen pribadi.

“Yang tidak kalah penting dukungan gerakan sosial juga harus kuat, didorong oleh advokasi politik perempuan, ” ujar Farida Silviawati.

Yang dilakukan secara konsisten dan komitmen yang kuat dari caleg perempuan itu sendiri.

“Harapan saya sebagai sekretaris DPD KPPI Kaltara semoga pada pemilu 2024 mendatang dari 30 persen caleg perempuan yang berpartisipasi dapat menjadi 30% Aleg yang duduk di DPRD baik Kabupaten maupun Provinsi di Kaltara, ” tegasnya. * jk.

Continue Reading

Nasional

KPUC Dilaporkan Deddy Sitorus Ke Meninves

Published

on

Ir Deddy Yevri Hanteru Sitorus MA Anggota DPR RI, Dapil Kalimantan Utara..

  Bahlil Janji Pimpin Satgas ke Malinau.

JAKARTA – Dugaan pengerusakan lingkungan yang dilakukan PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC) di Malinau mencuat di gedung parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/9). Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Deddy Yevri Sitorus mendesak PT KPUC segera dievaluasi.

“Bapak bertugas menggenjot investasi. Tapi ketika investasi itu merugikan masyarakat siapa yang bertanggungjawab? Bila perlu jika investasi itu dijalankan tidak sesuai regulasi, saya sarankan Pak Menteri cabut saja izinnya,” tegas wakil rakyat Dapil Kaltara ini lantang.

Tanpa tedeng aling-aling, Deddy Sitorus langsung menyebut PT KPUC. Perusahaan tambang ini terbukti secara sengaja membuang limbah di Sungai Malinau. Selain itu, dua tanggul penampungan limbah KPUC jebol beberapa bulan lalu, hingga merugikan masyarakat.

Di forum itu, Deddy Sitorus juga menyampaikan sejumlah bukti lapangan kepada Bahlil. Dan hal ini diakuinya.

“Saya sudah membaca beritanya. Saya juga sudah melihat fotonya. Kalau kondisi lapangan dan fotonya sama, sebagai mantan pengusaha ini sesuatu yang tidak adil,” tegas Bahlil.

Jawaban Bahlil langsung disambar Deddy.

“Itu semua bisa di verifikasi. Makanya saya menyebutnya cendrung sebagai kejahatan lingkungan,” sergah Deddy.

Bahlil mengaku, setelah mendapat informasi dari Deddy Sitorus, Ia sendiri yang akan memimpin tim Satgas ke lokasi. Namun, karena padatnya agenda mantan Ketua Umum HIPMi ini berjanji akan meninjau lokasi dalam waktu dekat.

“Saya berjanji dalam forum ini akan memimpin langsung Satgas Investasi untuk meninjau lokasi. Saya akan melibatkan Wakapolri, dari Kejaksaan Agung, Kementerian KLHK dan ESDM. Paling lambat sebelum Oktober berakhir saya sudah kesana,” lanjut Bahlil.

Respon cepat Bahlil ini tentu saja disambut gembira Deddy Sitorus. Dia juga mengapresiasi Kementrian ESDM yang telah mengeluarkan menutup sementara operasional PT KPUC. Begitu juga dengan Polda Kaltara yang telah meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan.

“Yang kami tunggu hasil investigasi Gakum LHK. Apakah, terbukti pencemaran Sungai Malinau itu dilakukan KPUC. Saya khawatir kalau respon pemerintah lamban, warga akan ke Jakarta dan berkemah di depan Istana Negara. Jangan sampai negara kalah dari pemilik KPUC yang sepertinya tidak tersentuh hukum,” paparnya. * fb/jk.

Continue Reading

Trending