Connect with us

Berita DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Prihatin Terhentinya Pasokan Air Bersih Untuk Warga Malinau

Published

on

Fenry Alpius SE M Si Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

– Dampak jebolnya tanggul Tuyak Limbah batubara milik PT KPUC jilid dua.

TANJUNG SELOR – Jebolnya tanggul tuyak penampung limbah batubara kali kedua milik PT KPUC, sangat bedampak terhadap warrga masyarakat Malinau, Kabupaten Malinau, mengakibatkan warga kesulitan untuk mendapatkan air besih.

“Saat ini rakyat Malinau dan beberapa kecamatan lain nya sulit untuk mendapatkan air bersih untuk konsumsi, lantaran terhentinya aliran pipa air pasokan dari PDAM untuk sementara sampai sumber air benar-benar bebas dari dugaan adanya pencemaran limbah, ” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Fenry Alpius SE M Si, atau yang kerap disapa FA kepada media ini melalui pesan WahtsAPP, Kamis 18/8/2022.

Truk yang mengangkut air bersih yang didistribusikan kepada sebagian masyarakat di Kabupaten Malinau.

Oleh sebab itu disarankan kepada Pemprov Kaltara dan Pemkab Malinau, bagaimana caranya membantu warga untuk mendistribusikan air bersih yang memang sangat dibutuhkan.

Fenry Alpius yang juga politisi Partai Golkar ini juga menambahkan, pernyataan Kepala DInas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, Hamsi, disalah satu media yang menyebut bahwa kolam milik PT KPUC yang jebol bukan merupakan limbah tambang, akan tetapi hanya merupakan tempat lintasan air jalan dan air gunung.

“Terkait pernyataan saudara Hamsi ini, saya secara kelembagaan meminta kepada Gubernur Kaltara agar mengevaluasi yang bersangkutan, ” imbuh Fenry.

Lebih lanjut Fenry Alpius juga menantang Kepala DLH Kaltara datang kemalinau untuk meminum air yang diduga mengandung limbah tersebut.

“Atau silahkan datang ke DPRD Kaltara, masih ada kami simpan air yang dibawa oleh Aliansi Masyarakat Adat Peduli se Sungai Malinau Kabupaten Mainau dan sekitarnya saat menyampaikan aspirasi ke DPRD Kaltara beberapa waktu yang lalu, ” tegas Fenry Alpius lagi.

Kepala Dinaa Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Utara, Hamsi, ketika dihubungi mengaku sedang rapat, serta berjanji setelah rapat akan bersedia dikonfirmasi. Sayang setelah dihubungi berkali-kali melalui telpon WhatsAPP dan telpon selularnya yang bersangkutan tak mengangkat telpon nya.  *jk/kjs.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Kaltara

Fenry Singgung Kepala Disperindagkop Jarang Hadiri RDP

Published

on

Fenry Alpius SE M Si Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama tim pengendali inflasi daerah (TPID) Pemprov Kaltara terkait pengendalian inflasi pasca kenaikan harga BBM.

Dalam RDP itu dihadiri oleh pimpinan DPRD Kaltara dan sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kaltara.

DPRD Kaltara mempertanyakan langkah dan strategi pemprov dalam mengendalikan inflasi dan kenaikan harga bahan pokok.

Karena untuk angka inflasi, Kota Tanjung Selor menjadi sorotan pemerintah pusat lantaran inflasi tembus di angka 7,4 persen, atau masuk dalam 10 besar nasional.

Tak hanya membahas strategi pengendalian inflasi, anggota dewan juga menyoroti kehadiran Kepala Disperindagkop Kaltara, Hasriyani yang hadir dalam RDP pagi ini.

Menurut Anggota DPRD Kaltara, Fenry Alpius, kehadiran Hasriyani adalah hal yang luar biasa, sebab dalam beberapa kali rapat bersama pemprov, Hasriyani disebut jarang hadir.

“Kami berterima kasih Ibu Kadis Disperindagkop bisa hadir di sini karena beliau jarang hadir,” kata Fenry Alpius, Senin (19/9/2022).

Rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kaltara dan TPID Pemprov Kaltara membahas pengendalian inflasi pasca kenaikan harga BBM, Senin (19/9/2022).

“Jadi Pak Sekprov saya ucapkan terima kasih, kali ini Ibu Kadis Disperindagkop bisa datang,” ungkap Politisi Golkar ini.

Menurut Fenry, kehadiran Kepala Disperindagkop sangat penting untuk menyelesaikan persoalan kenaikan harga bahan pokok dan pengendalian inflasi.

Ia menepis anggapan bahwa dirinya bersikap terlalu keras terhadap Pemprov Kaltara. Menurut Fenry, yang ia lakukan semata hanya menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat. “Saya bukan keras, tapi saya ini membela rakyat karena saya wakil rakyat,” ujarnya. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Minta Realiasi Anggaran Dikebut

Published

on

Alberthus SM Baya ST Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara berharap pemerintah meningkatkan serapan atau realisasi anggaran di APBD 2022.

Diketahui, realisasi anggaran Pemprov Kaltara menjadi perhatian khusus dari Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang, sebab angkanya belum mencapai 50 persen hingga akhir semester I tahun 2022.

Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, mengatakan, realisasi yang masih rendah tak lepas dari situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

“Kita ini kan baru di kondisi pemulihan pandemi,” kata Albertus Stefanus Marianus.

Kendati demikian, Politisi PDIP ini meminta pemerintah dapat menggenjot kembali belanja anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

“Kita mengiginkan pemerintah menaikan progres realisasi yang masih rendah,” ujarnya.

“Tentu harus genjot lagi, harapan kita di semester II ini ada hal-hal yang konkret bisa direalisasikan,” ungkapnya. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Soroti Antrean Kendaraan Yang Mengular di SPBU

Published

on

Alberthus Silfanus Marianus ST Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Antrean panjang kendaraan di SPBU di Jalan Sengkawit, Tanjung Selor terjadi saban hari.

Deretan kendaraan seperti truk, pikap dan mobil kerap terlihat mengantre di bahu jalan bahkan hingga malam hari.

Menurut Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, yang mendapatkan informasi dari pengelola SPBU, antrean panjang itu terjadi karena terbatasnya stok bahan bakar seperti jenis solar bersubsidi.

Albertus bilang, DPRD Kaltara akan mencoba berkomunikasi dengan BPH Migas agar kuota bensin di Bulungan dan juga di Kaltara dapat ditambah sehingga antrean dapat berkurang.

Mereka juga bilang kuota solar agak kurang, jadi kita akan komunikasi dengan BPH Migas agar ada penambahan kuota,” kata Albertus Stefanus Marianus, Selasa (20/9/2022).

“Karena kan kita lihat sampai antre panjang, jadi kita ingin semua masyarakat terlayani,” ujarnya.

Tak hanya meminta penambahan kuota, Albertus mengatakan pentingnya pengaturan dan pengawasan dalam penyaluran BBM bersubsidi. * jk/kjs.

Ia mengatakan harus ada evaluasi dalam penyaluran agar tidak terjadi penyalahgunaan seperti maraknya pengetap bensin.

“Motor itu harus diatur ya, sementara ini kan nopolnya yang dicatat apakah itu efektif? ini yang harus dievaluasi,” tutur Albertus. * jk/kjs.

Continue Reading

Trending