DPRD Kaltara
DPRD Akui Kaltara Tengah Menghadapi Masa Sulit Akibat Pandemi Covid -19
TANJUNG SELOR – Kebutuhan akan peningkatan sektor pertanian dan perkebunan terus saja disuarakan oleh masyarakat pada setiap kesempatan, termasuk disaat berlangsungnya agenda Reses anggota DPRD.
Demikian pula pada saat berlangsungnya agenda Reses, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Agung Wahyudianto di Tanjung Palas Utara, kabupaten Bulungan, beberapa waktu yang lalu.
“Selain kebutuhan akan infrastruktur, warga juga meminta perhatian dari pemerintah disektor pertanian dan perkebunan dalam arti luas, ” ujar Agung wahyudianto saat berbincang dengan media ini kemarin, Senin 16/8/2022.
Khususnya untuk infrastruktur dibidang pertanian, lanjut Agung Wahyudianto yang juga politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memaparkan, misalnya penyediaan saluran irigasi yang maksimal, pengolahan sawah seperti pematang yang refresentatif. Termasuk penyiapan pupuk, pestisida dan herbisisda yang bekelanjutan kepada petani tersebut.
“Jalan tani juga perlu diperbaiki secara maksimal, agar memudahkan akses petani menuju lahan dan mengangkut hasil panen nya, ” tutur Agung Wahyudianto.
Kalau untuk petani desa Gunung Putih, mereka sangat membutuhkan alat mesin pertanian (Alsintan), baik alat yang manual maupun peralatan mekhanis.
Menyinggung aspirasi masyarakat yang sudah dituangkan dalam pokok-pokok pikiran dewan (Pokir) yang sudah disampaikan kepada pemerintah dan sudah terealiasi sebagaimana mestinya?, Agung menjelaskan, bila berbicara aspirasi sungguh jumlah nya sangat tak terhingga. Yang dimulai dari harapan diperhatikan nya sektor pertanian, perkebunan mapun penuyediaan infrastruktur, dan membangkitkan sektor UMKM. Kalau saja seluruhnya ditampung untuk satu tahun anggaran APBD Kalimantan Utara setiap anggota dewan tidaklah mencukupi untuk anggaran Pokir tersebut.
Hanya saja tetap dibutuhkan untuk setiap aspirasi yang disampaikan kita (anggota dewan,red) harus pandai-pandai memilah, artinya semampu kekuatan dalam memperjuangkan aspirasi dimaksud.
“Minimal dalam hal ini kita terus berjuang saja menyampaikan aspirasi mereka melalui forum-forum yang resmi di DPRD, ” tukasnya.
Menyinggung respon pemerintah tambahnya, dalam menyikapi setiap apa yang disampaikan DPRD sudah cukup bagus. Demikian pula dalam merespon secara proporsi pemerintah juga sudah menyampaikan bahwa memang tupoksi anggota dewan adalah kepanjangan tangan dan suara dari masyarakat.
Karena itu pemerintah juga selalu meminta pemahaman dari semua anggota dewan bahwa Kaltara ini tengah menghadapi situasi yang sulit akibat dihantam oleh badai Pandemi Covid – 19 yang belum kunjung bisa teratasi sehingga benar-benar sirna dari muka bumi kita.
“Selanjutnya masyarakat juga harus memahami bahwa situasi saat menangani pandemi Covid -19 tidak hanya hanya menguras tenaga dan pikiran tapi juga anggaran untuk pembiayaan nya, ” tutup Agung Wahyudianto. * jk/kjs.
TANJUNG SELOR – Tim Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) tahun anggaran 2024 mulai melaksanakan evaluasi dilapangan, tim inj juga menemukan rendahnya capaian beberapa kegiatan, diantaranya kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop).
“Kedua OPD ini kita nilai capaian kurang atau sangat rendah, ” kata H Hamka S IP MH ketua Pansus LKPj Gubernur Kaltara tahun anggaran 2024 kepada media ini melalui pesan WhatsAPP nya, sore tadi, Senin 22/4/2025 tanpa merinci kegiatan yang dianggap rendah tersebut.
Harapan kita lanjutnya, beberapa kegiatan yang ada bisa dipercepat, agar serapan anggaran bisa maksimal. “Minimal pada awal semester kedua nanti bisa mencapai 90 persen, dan mendekati akhir tahun anggaran bisa tuntas 100 persen, ” tegas H Hamka.
Ia mengaku tim Pansus yang dipimpin nya akan melaksanakan Monitoring Evaluasi (Monev) di 4 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Utara. “Kita akan melihat langsung apakah realisasi keuangan sudah sesuai dengan realisasi fhisiknya ,” imbuh H Hamka lagi.
Yang tidak kalah penting dan utama adalah mutu serta kualitas kerja yang dilaksanakan oleh pihak ketiga selaku mitra pemerintah. “Yang utama juga itu mutu agar pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga bisa dirasakan oleh masyarakat dalam waktu lama, ” pungkas H Hamka.
Sebelumnya menurut H Hamka, pihak nya sudah melakukan tahapan-tahapan seperti pembahasan internal antara Tim Pansus dan OPD teknis. Dengan memanggil BAPPEDA, BKAD serta Biro pembangunan. Artinya diawal Pansus tim akan meminta konfirmasi sesuai LKPj yang sudah disampaikan oleh Gubenur tersebut. * (jk).
DPRD Kaltara
Perbaikan Kerusakan Ruas Jalan Tanjung Palas – Salimbatu Bulungan PR Yang Tak Pernah Tuntas
TANJUNG SELOR – Melihat lamban nya penuntasan peningkatan jalan dari Tanjung Palas menuju Salimbatu di Kabupaten Bulungan, akhirnya anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H Hamka M. S, IP, MH. bereaksi sekaligus menyebutnya sebagai pekerjaan rumah (PR) pemerintah yang tidak pernah tuntas.
“Kasian masyarakat sebagai pengguna jalan, oleh karena nya untuk menuntaskan ruas jalan ini saya menyarankan Pemkab Bulungan dan Pemprov Kaltara sharing untuk mencari jalan keluarnya, ” kata H Hamka melalui pesan WhatsAPP kepada media ini, Selasa, 14/1/2025.
Sebagai wakil masyarakat Dapil Bulungan dan KTT, Ia mempertanyakan janji-janji pemerintah selama ini. “Masa cuma janji saja, kapan realisasinya, ” ungkapnya.
Se akan-akan kerusakan jalan dimaksud tak ada habis-habisnya. “heran saja kenapa begitu sulit untuk menyelesaikan kerusakan jalan ini, ” kata H Hamka.
Padahal sudah kurang lebih 25 tahun sejak dibukanya badan jalan dari Tanjung Palas menuju Salimbatu dibuka, bahkan pemimpin silih berganti, tapi tetap saja tidak ada kemajuan perbaikan maupun peningkatan yang dilaksanakan.
Kalau saja akses jalan ini baik, beraspal mulus, tentu bisa memacu perekonomian masyarakat. Karena baik akses dari Tanjung Selor, Tanjung Palas menuju desa Salimbatu dan sekitarnya akan lancar tidak ada hambatan akibat kerusakan jalan tersebut.
“Harapan saya khusus untuk ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu bisa mulus pada tahun anggaran 2025 ini. Agar keamanan dan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jalan dapat terjamin dengan baik, ” tutup H Hamka. * jk.
JAKARTA – Selasa (12/11/24) Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Achmad Jufrie, SE, MM, bersama Wakil Ketua DPRD, H. M. Nasir, SE, memimpin rapat dengan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara untuk membahas rancangan peraturan mengenai Kode Etik, Tata Tertib, dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD. Rapat ini juga melibatkan tim fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang dipimpin oleh Plt. Direktur Produk Hukum Daerah, Dr. Sukaca, beserta jajarannya.
Rapat bertujuan untuk memastikan ketiga rancangan peraturan tersebut memenuhi standar prosedural, substansi, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kode etik ini dirancang untuk mengatur perilaku anggota DPRD dalam menjalankan tugas mereka sebagai wakil rakyat. Kode etik ini adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD serta memastikan mereka bertindak dengan integritas dan tanggung jawab.
Dalam fasilitasi tersebut, Plt. Direktur, Sukaca menekankan pentingnya kode etik sebagai kompas moral yang akan membimbing anggota DPRD dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Dr. Sukaca juga menyampaikan bahwa penyusunan tata tertib yang baik juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja DPRD.
Tata tertib yang baik adalah landasan penting bagi seluruh anggota DPRD dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Rancangan tata tertib ini diharapkan dapat menjamin kelancaran sidang, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan tugas legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang efektif dan efisien.
Kemudian dalam pertemuan ini juga Plt. Direktur, Sukaca menekankan bahwa tata beracara ini berfungsi sebagai instrumen hukum dan etika untuk memastikan bahwa kinerja DPRD berjalan sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat.
Tata beraca ini bertujuan memberikan pedoman yang jelas dalam penegakan kode etik bagi anggota DPRD. Penyusunan peraturan tata beracara menjadi bagian penting dalam penguatan sistem pengawasan internal yang diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau tindakan yang dapat merugikan kredibilitas DPRD di mata publik. * (hms/jk/kjs).