Connect with us

DPRD Kaltara

Jelang Porprov, DPRD Kaltara Minta KONI inten Berkomunikasi Dengan Pemprov

Published

on

Syamsudin Arfah anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TARAKAN – Soal anggaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Utara (Kaltara) ke 1, Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kaltara Syamsuddin Arfah menyarankan agar Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) lebih inten berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Hal itu, disampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi 4 DPRD Provinsi Kaltara di Kantor DPRD di Tanjung Selor beberapa waktu lalu. Porprov tersebut, rencananya akan diselenggarakan pada bulan November 2022.

“Dan mohon maaf ini yang belum terkomunikasi lebih dalam ke Gubernur, ini lah yang disarankan oleh DPRD melalui Komisi 4. Jadi kita menyarankan untuk mendapatkan restu yang lebih kuat legitimasi yang lebih dalam terkait anggaran,” kata Syamsuddin Arfah.

Dikatakan Syamsuddin Arfah, sebelum melakukan pengecekan venue cabang olahraga bakal dipertandingkan, seharusnya masalah anggaran diselesaikan terlebih dahulu. Baru selanjutnya menghadap ke DPRD untuk menyampaikan apa saja perlu diperjuangkan.

“Ini harus lebih dahulu dilakukan, baru hal-hal yang sifatnya teknis administratif tadi itu seperti verifikasi cabor-cabor, kemudian yang ke 2 fasilitas olahraga venuenya mana yang siap itu menurut saya bisa sambil jalan,” beber politisi PKS.

Dijelaskan Syamsuddin Arfah, setelah itu, baru berbicara kebutuhan anggaran untuk setiap cabornya. Kekurangan anggaran ini, nantinya perlu dibicarakan dengan DPRD.

“Saya berharap Porprov ini bisa berjalan dan DPRD mendukung hal itu, tetapi ini harus tetap bertemu dengan Gubernur untuk dibahas lebih dalam. Termasuk dalam hal ini bertemu dengan TAPD yaitu Sekda Provinsi, karena di atas Koni itu ada Dinas Pemuda dan Olahrag jadi ini terinternalisasi,” pungkas Syamsuddin Arfah.

Ditambahkan Syamsuddin Arfah, dari papar Koni menyampaikan, sudah menyiapkan fasilitas olahraga. Kemungkinan Porprov akan dilaksanakan di 2 tempat yaitu Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan.

“Mereka sudah lihat olahraga mana saja yang bisa dilakukan di Bulungan dan olahraga mana saja yang bisa dilakukan di Tarakan,” papar Syamsuddin Arfah.

Dijelaskan Syamsuddin Arfah, dalam waktu dekat Koni akan bertemu dengan kepala daerah yang ada di Tarakan dan Bulungan. Pertemuan tersebut, untuk meminta persetujuan terkait lokasi cabang olahraga yang bisa digunakan.

“Jadi mereka masih mau ketemu apa saja yang boleh ini digunakan untuk Porprov, sehingga jawaban dari walikota Tarakan dan Bupati Bulungan bahwa mereka bisa menggunakan cabor yang memang itu milik pemerintah daerah setempat. Tanpa cas atau free cas, jadi mereka bisa mengunakan dapat ijin dari Walikota dan Bupati dan tidak dikenakan biaya apapun,” tutup Syamsuddin Arfah. *fb/jk/kjs.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Kaltara

Perbaikan Kerusakan Ruas Jalan Tanjung Palas – Salimbatu Bulungan PR Yang Tak Pernah Tuntas

Published

on

By

H Hamka S IP, MH. anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara..

TANJUNG SELOR – Melihat lamban nya penuntasan peningkatan jalan dari Tanjung Palas menuju Salimbatu di Kabupaten Bulungan, akhirnya anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H Hamka M. S, IP, MH. bereaksi sekaligus menyebutnya sebagai pekerjaan rumah (PR) pemerintah yang tidak pernah tuntas.

“Kasian masyarakat sebagai pengguna jalan, oleh karena nya untuk menuntaskan ruas jalan ini saya menyarankan Pemkab Bulungan dan Pemprov Kaltara sharing untuk mencari jalan keluarnya, ” kata H Hamka melalui pesan WhatsAPP kepada media ini, Selasa, 14/1/2025.

Sebagai wakil masyarakat Dapil Bulungan dan KTT, Ia mempertanyakan janji-janji pemerintah selama ini. “Masa cuma janji saja, kapan realisasinya, ” ungkapnya.

Se akan-akan kerusakan jalan dimaksud tak ada habis-habisnya. “heran saja kenapa begitu sulit untuk menyelesaikan kerusakan jalan ini, ” kata H Hamka.

Padahal sudah kurang lebih 25 tahun sejak dibukanya badan jalan dari Tanjung Palas menuju Salimbatu dibuka, bahkan pemimpin silih berganti, tapi tetap saja tidak ada kemajuan perbaikan maupun peningkatan yang dilaksanakan.

Kalau saja akses jalan ini baik, beraspal mulus, tentu bisa memacu perekonomian masyarakat. Karena baik akses dari Tanjung Selor, Tanjung Palas menuju desa Salimbatu dan sekitarnya akan lancar tidak ada hambatan akibat kerusakan jalan tersebut.

“Harapan saya khusus untuk ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu bisa mulus pada tahun anggaran 2025 ini. Agar keamanan dan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jalan dapat terjamin dengan baik, ” tutup H Hamka. * jk.

 

 

Continue Reading

DPRD Kaltara

Anggota DPRD Kaltara Bahas Kode Etik, Tata Tertib, dan Tata Beracara Badan Kehormatan

Published

on

By

Rapat pembahasan tatib anggota DPRD Kaltara.

JAKARTA – Selasa (12/11/24) Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Achmad Jufrie, SE, MM, bersama Wakil Ketua DPRD, H. M. Nasir, SE, memimpin rapat dengan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara untuk membahas rancangan peraturan mengenai Kode Etik, Tata Tertib, dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD. Rapat ini juga melibatkan tim fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang dipimpin oleh Plt. Direktur Produk Hukum Daerah, Dr. Sukaca, beserta jajarannya.

Rapat bertujuan untuk memastikan ketiga rancangan peraturan tersebut memenuhi standar prosedural, substansi, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kode etik ini dirancang untuk mengatur perilaku anggota DPRD dalam menjalankan tugas mereka sebagai wakil rakyat. Kode etik ini adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD serta memastikan mereka bertindak dengan integritas dan tanggung jawab.

Dalam fasilitasi tersebut, Plt. Direktur, Sukaca menekankan pentingnya kode etik sebagai kompas moral yang akan membimbing anggota DPRD dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Dr. Sukaca juga menyampaikan bahwa penyusunan tata tertib yang baik juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja DPRD.

Tata tertib yang baik adalah landasan penting bagi seluruh anggota DPRD dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Rancangan tata tertib ini diharapkan dapat menjamin kelancaran sidang, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan tugas legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang efektif dan efisien.

Kemudian dalam pertemuan ini juga Plt. Direktur, Sukaca menekankan bahwa tata beracara ini berfungsi sebagai instrumen hukum dan etika untuk memastikan bahwa kinerja DPRD berjalan sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat.

Tata beraca ini bertujuan memberikan pedoman yang jelas dalam penegakan kode etik bagi anggota DPRD. Penyusunan peraturan tata beracara menjadi bagian penting dalam penguatan sistem pengawasan internal yang diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau tindakan yang dapat merugikan kredibilitas DPRD di mata publik. * (hms/jk/kjs).

 

Continue Reading

DPRD Kaltara

Anggota Komisi IV DPRD Kaltara Hadiri FGD Master Plan Pendidikan

Published

on

By

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TARAKAN – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Syamsuddin Arfah, dan Hj. Siti Laela, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) serta konsultasi publik terkait kajian tahapan penyusunan dokumen master plan (rencana induk) pendidikan Provinsi Kalimantan Utara untuk periode 2024-2045, pada Jumat (22/11/2024).

Acara yang berlangsung di Hotel Lotus Panaya Tarakan ini turut dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara serta perwakilan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara.

Paparan terkait dokumen master plan pendidikan disampaikan oleh Tim Penyusun yang berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam presentasinya, tim penyusun mengungkapkan beberapa kebijakan penting yang harus diperhatikan agar master plan pendidikan ini dapat memberikan dampak optimal bagi provinsi ini.

Adapun rekomendasi kebijakan yang diusulkan dalam dokumen master plan pendidikan adalah, Kebijakan 2025-2030 Mengacu pada visi jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara (2021-2026), yakni “Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera”.

Kemudian Kebijakan 2030-2035 adalah Pengembangan menuju daya saing regional dan nasional. Selanjutnya pada rencana kebijakan 2035-2040 mengenai Pembangunan pendidikan dan kebudayaan harus diarahkan untuk mencapai keunggulan kompetitif di tingkat internasional.

Terakhir pada kebijakan 2040-2045 berfokus pada pendidikan inklusif, berkeadilan, dan siap menghadapi tantangan global.

Tujuan dari penyusunan master plan ini adalah menyediakan acuan atau pedoman bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam bidang pendidikan untuk mendukung pembangunan manusia Indonesia secara menyeluruh. Ini mencakup pengembangan individu yang berilmu, berpengetahuan, mampu menguasai teknologi, dan memiliki daya saing, dengan landasan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Penyusunan master plan pendidikan ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera,” yang diemban oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.(hms/jk/kjs)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 JurnalKaltara.com, Web Design by Ciptamedia Kreasi

error: Content is protected !!