Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Jelang Porprov, DPRD Kaltara Minta KONI inten Berkomunikasi Dengan Pemprov

Published

on

Syamsudin Arfah anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TARAKAN – Soal anggaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Utara (Kaltara) ke 1, Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kaltara Syamsuddin Arfah menyarankan agar Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) lebih inten berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Hal itu, disampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi 4 DPRD Provinsi Kaltara di Kantor DPRD di Tanjung Selor beberapa waktu lalu. Porprov tersebut, rencananya akan diselenggarakan pada bulan November 2022.

“Dan mohon maaf ini yang belum terkomunikasi lebih dalam ke Gubernur, ini lah yang disarankan oleh DPRD melalui Komisi 4. Jadi kita menyarankan untuk mendapatkan restu yang lebih kuat legitimasi yang lebih dalam terkait anggaran,” kata Syamsuddin Arfah.

Dikatakan Syamsuddin Arfah, sebelum melakukan pengecekan venue cabang olahraga bakal dipertandingkan, seharusnya masalah anggaran diselesaikan terlebih dahulu. Baru selanjutnya menghadap ke DPRD untuk menyampaikan apa saja perlu diperjuangkan.

“Ini harus lebih dahulu dilakukan, baru hal-hal yang sifatnya teknis administratif tadi itu seperti verifikasi cabor-cabor, kemudian yang ke 2 fasilitas olahraga venuenya mana yang siap itu menurut saya bisa sambil jalan,” beber politisi PKS.

Dijelaskan Syamsuddin Arfah, setelah itu, baru berbicara kebutuhan anggaran untuk setiap cabornya. Kekurangan anggaran ini, nantinya perlu dibicarakan dengan DPRD.

“Saya berharap Porprov ini bisa berjalan dan DPRD mendukung hal itu, tetapi ini harus tetap bertemu dengan Gubernur untuk dibahas lebih dalam. Termasuk dalam hal ini bertemu dengan TAPD yaitu Sekda Provinsi, karena di atas Koni itu ada Dinas Pemuda dan Olahrag jadi ini terinternalisasi,” pungkas Syamsuddin Arfah.

Ditambahkan Syamsuddin Arfah, dari papar Koni menyampaikan, sudah menyiapkan fasilitas olahraga. Kemungkinan Porprov akan dilaksanakan di 2 tempat yaitu Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan.

“Mereka sudah lihat olahraga mana saja yang bisa dilakukan di Bulungan dan olahraga mana saja yang bisa dilakukan di Tarakan,” papar Syamsuddin Arfah.

Dijelaskan Syamsuddin Arfah, dalam waktu dekat Koni akan bertemu dengan kepala daerah yang ada di Tarakan dan Bulungan. Pertemuan tersebut, untuk meminta persetujuan terkait lokasi cabang olahraga yang bisa digunakan.

“Jadi mereka masih mau ketemu apa saja yang boleh ini digunakan untuk Porprov, sehingga jawaban dari walikota Tarakan dan Bupati Bulungan bahwa mereka bisa menggunakan cabor yang memang itu milik pemerintah daerah setempat. Tanpa cas atau free cas, jadi mereka bisa mengunakan dapat ijin dari Walikota dan Bupati dan tidak dikenakan biaya apapun,” tutup Syamsuddin Arfah. *fb/jk/kjs.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Kaltara

Fenry Singgung Kepala Disperindagkop Jarang Hadiri RDP

Published

on

Fenry Alpius SE M Si Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama tim pengendali inflasi daerah (TPID) Pemprov Kaltara terkait pengendalian inflasi pasca kenaikan harga BBM.

Dalam RDP itu dihadiri oleh pimpinan DPRD Kaltara dan sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kaltara.

DPRD Kaltara mempertanyakan langkah dan strategi pemprov dalam mengendalikan inflasi dan kenaikan harga bahan pokok.

Karena untuk angka inflasi, Kota Tanjung Selor menjadi sorotan pemerintah pusat lantaran inflasi tembus di angka 7,4 persen, atau masuk dalam 10 besar nasional.

Tak hanya membahas strategi pengendalian inflasi, anggota dewan juga menyoroti kehadiran Kepala Disperindagkop Kaltara, Hasriyani yang hadir dalam RDP pagi ini.

Menurut Anggota DPRD Kaltara, Fenry Alpius, kehadiran Hasriyani adalah hal yang luar biasa, sebab dalam beberapa kali rapat bersama pemprov, Hasriyani disebut jarang hadir.

“Kami berterima kasih Ibu Kadis Disperindagkop bisa hadir di sini karena beliau jarang hadir,” kata Fenry Alpius, Senin (19/9/2022).

Rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kaltara dan TPID Pemprov Kaltara membahas pengendalian inflasi pasca kenaikan harga BBM, Senin (19/9/2022).

“Jadi Pak Sekprov saya ucapkan terima kasih, kali ini Ibu Kadis Disperindagkop bisa datang,” ungkap Politisi Golkar ini.

Menurut Fenry, kehadiran Kepala Disperindagkop sangat penting untuk menyelesaikan persoalan kenaikan harga bahan pokok dan pengendalian inflasi.

Ia menepis anggapan bahwa dirinya bersikap terlalu keras terhadap Pemprov Kaltara. Menurut Fenry, yang ia lakukan semata hanya menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat. “Saya bukan keras, tapi saya ini membela rakyat karena saya wakil rakyat,” ujarnya. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Minta Realiasi Anggaran Dikebut

Published

on

Alberthus SM Baya ST Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara berharap pemerintah meningkatkan serapan atau realisasi anggaran di APBD 2022.

Diketahui, realisasi anggaran Pemprov Kaltara menjadi perhatian khusus dari Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang, sebab angkanya belum mencapai 50 persen hingga akhir semester I tahun 2022.

Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, mengatakan, realisasi yang masih rendah tak lepas dari situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

“Kita ini kan baru di kondisi pemulihan pandemi,” kata Albertus Stefanus Marianus.

Kendati demikian, Politisi PDIP ini meminta pemerintah dapat menggenjot kembali belanja anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

“Kita mengiginkan pemerintah menaikan progres realisasi yang masih rendah,” ujarnya.

“Tentu harus genjot lagi, harapan kita di semester II ini ada hal-hal yang konkret bisa direalisasikan,” ungkapnya. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Soroti Antrean Kendaraan Yang Mengular di SPBU

Published

on

Alberthus Silfanus Marianus ST Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Antrean panjang kendaraan di SPBU di Jalan Sengkawit, Tanjung Selor terjadi saban hari.

Deretan kendaraan seperti truk, pikap dan mobil kerap terlihat mengantre di bahu jalan bahkan hingga malam hari.

Menurut Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, yang mendapatkan informasi dari pengelola SPBU, antrean panjang itu terjadi karena terbatasnya stok bahan bakar seperti jenis solar bersubsidi.

Albertus bilang, DPRD Kaltara akan mencoba berkomunikasi dengan BPH Migas agar kuota bensin di Bulungan dan juga di Kaltara dapat ditambah sehingga antrean dapat berkurang.

Mereka juga bilang kuota solar agak kurang, jadi kita akan komunikasi dengan BPH Migas agar ada penambahan kuota,” kata Albertus Stefanus Marianus, Selasa (20/9/2022).

“Karena kan kita lihat sampai antre panjang, jadi kita ingin semua masyarakat terlayani,” ujarnya.

Tak hanya meminta penambahan kuota, Albertus mengatakan pentingnya pengaturan dan pengawasan dalam penyaluran BBM bersubsidi. * jk/kjs.

Ia mengatakan harus ada evaluasi dalam penyaluran agar tidak terjadi penyalahgunaan seperti maraknya pengetap bensin.

“Motor itu harus diatur ya, sementara ini kan nopolnya yang dicatat apakah itu efektif? ini yang harus dievaluasi,” tutur Albertus. * jk/kjs.

Continue Reading

Trending