Kaltara
Tak Dapat Beasiswa Kaltara Unggul, Sebagian Mahasiswa Mengaku Kecewa

TANJUNG SELOR – Keluarnya pengunguman siapa saja Mahasiswa penerima beasiswa Kaltara Unggul tahun anggaran 2021, tidak serta merta membuat sebagian mereka yang mengajukan provosal dan lolos perivikasi berkas berbahagia, beberapa diantaranya mengaku kecewa, khususnya bagi Mahasiswa yang benar-benar dari keluarga yang kurang mampu yang gagal mendapat bantuan.
Sebut saja nama nya Yeyen, salah satu Mahasiswa kurang mampu yang kebetulan dalam tahap penyusunan tugas akhir di Universitas terbuka, melalui pesan WhatsAPP kemedia ini, Selasa, 4/1/2022 menyebut, saat mengajukan Provosal untuk Beasiswa Kaltara Unggul ia dan beberapa kawan nya belum menyelesaikan tugas PKP jadi otomatis tak bisa melampirkan sarat tersebut di provosal mereka..
Sebenarnya kata dia, mereka semua sangat berharap sekali agar bisa membayar biaya perkuliahan atau uang semester akhir pada bulan Januari ini dimana batas akhir pembayaran jatuh bulan Pebruari mendatang, tentu saja dengan itu sangat berharap mendapatkan bantuan Beasiswa Kaltara Unggul dimaksud. “Kalau belum dapat bantuan beasiswa Kaltara Unggul berarti ya bukan rejeki kami, “ ujarnya.
Sementara tanggapan saudari Rosa, Mahasiswi dari Universitas Terbuka lain nya, yang kondisi ekonominya benar-benar juga kurang mampu mengatakan, “ kalau ditanya tanggapan tak mendapat bantuan Pendidikan beasiswa Kaltara Unggul?, saya sangat kecewa sekali, “ katanya singkat.
Di bagian lain, menyimak Komentar Presiden Republik Indonesia Ir Jokowidodo, pada Ground Breaking KIPI Tanah Kuning, Bulungan, Kaltara beberapa waktu lalu sangat jelas, orang nomor satu ini mengingatkan kepada para Kepala Daerah mulai dari Gubernur, Bupati dan Walikota agar memperhatikan serta memperioritaskan peningkatan dan percepatan serta persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) local. Dipersiapkan mulai sekarang guna mendukung Kawasan industry yang sangat membutuhkan kualifikasi SDM yang baik.
Ditemui diruang kerjanya, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara, Selamet R, Selasa, 4/1/2022 mengatakan, dalam memberikan bantuan tidak mengacu standar IP Mahasiswa, namun sebatas kemampuan anggaran.
Apalagi setelah dikompilasi dengan jumlah anggaran, dengan jumlah pendaftar tentu dana yang tersedia tidak cukup, tentu tidak semua bisa dapat bantuan.
“Untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan seleksinya melalui system aplikasi, “ kata Slamet.
Mengacu petunjuk tekhnis (Juknis) juga sudah jelas, yang mana untuk Mahasiswa dalam daerah dibantu sebesar Rp 3.500.000 dan luar daerah Rp 4.000.000 per Mahasiswa.
“Kalau tahun kemarin bantuan hanya sebesar Rp 1.000.000 sampai Rp 1.500.000. dan kalau itu disamaratakan tentu dapatnya akan berkurang, tidak sesuai dengan Juknis yang ada tentunya akan muncul pertanyaan kenapa tidak sama dengan petunjuk tekhnis, “ kata Slamet R.
Untuk mendapatkan bantuan, Selamet mengatakan siapa saja berhak sepanjang lengkap, demikian pula untuk Mahasiswa yang kurang mampu untuk menjelaskan ketidakmampuan nya perlu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) agar mereka dapat menerima bantuan Beasiswa Kaltara Unggul tersebut. Semuanya sudah ada petunjuk pelaksana nya diaplikasi yang tersedia, “ sebutnya.
Menyoal bantuan Pendidikan melalui program Beasiswa Kaltara Unggul?, pihak Pemprov melalalui Biro Kesra sudah melibatkan instansi terkait yang disebut tim manajemen beasiswa, seperti Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama (Kemenag).
“Kalau anggaran Beasiswa tahun anggaran 2022 masih dikelola Biro Kesra kita akan melibatkan Dewan Pendidikan Provinsi Kaltara, karena mereka juga sebagai pengawas, untuk tahun ini kami juga belum tau berapa besaran anggaran nya, “ ujarnya.
Dijelaskan Slamet lagi, Adapun rincian untuk bantuan Beassiswa Kaltara Unggul, tahun anggaran 2021 sebesar Rp 15 Milyar, dan terbagi untuk Beasiswa mahasiswa umum sebesar Rp 12 Milyar, termasuk mahasiswa keagaman. Untuk siswa sekolah lebih kurang sebesar Rp 1 M. serta Beasiswa Khusus sebesar Rp 400 Juta, yaitu beasiswa kepada Mahasiswa yang kuliah diperguruan tinggi yang ada Kerjasama atau MoU dengan Pemprov Kaltara, seperti Universitas Patria Arta di Gowa Sulawesi Selatan, Universitas Borneo Tarakan (UBT), Universitas Kaltara, Poltekesos Bandung dan Polimedia Jakarta, sesuai Pergub nomor 55 Tahun 2021. “Saat ini bantuan tersebut semuanya masih berproses di Bank Kaltimtara, “ imbuh Slamet.
Untuk mendapatkan beasiswa itu, Biro Kesra juga mengaku sudah Cukup terbuka, yang mana mekanisme pendaftaran bagi para Mahasiswa itu sendiri yang mengupload, selain itu pula staf Biro Kesra juga sudah diturunkan selama 9 hari ke Kabupaten Kota untuk membantu para mahasiswa yang mendaftar. Serta sudah disiapkan media layanan untuk mahasiswa dalam dan luar daerah untuk konfirmasi provosal yang mereka ajukan. Tim juga sudah melakukan validasi ke kampus-kampus termasuk di Universitas terbuka.
“Yang jelas kami mohon maaf karena tidak mampu mengakomodir semua pendaftar, “ tegas Slamet.
Kenapa ada Mahasiswa ada yang tidak dapat, diantaranya sebagian Mahasiswa yang melakukan tugas akhir, karena saat mengupload nya mereka “salah kamar” IPK tinggi, namun kurang nya data pendukung seperti lembar pengujian, sehingga dikategorikan tidak lengkap.
“Karena waktu sudah mepet diakhir bulan Desember dana semua harus selesai berproses, sehingga kesalahan atau kekurangan tak bisa lagi diperbaiki, “ tandas Selamet.
Diketahui sambungnya, untuk tahun anggaran 2021 lalu ada sekitar 700 Mahasiswa Kaltara yang tak bisa terakomodir.
“Sesuai arahan pak Gubernur pemberian beasiswa akan memprioritaskan kepada Mahasiswa yang kurang mampu, jadi tolong lengkapi saratnya, “ katanya.
Untuk tahun ini, yang jelas Biro Kesra rencanananya akan membicarakan masalah beasiswa kepada Kabupaten Kota di Kalimantan Utara. Bagaimana mekanisme yang terbaik, contohnya tahun lalu hanya bisa mengakomodir 4 sekolah saja, sementara sekolah itu ada yang muridnya banyak ada yang sedikit tentu akan menjadi pertimbangan. *
Reporter : Sahri.

DPRD Kaltara
Perbaikan Kerusakan Ruas Jalan Tanjung Palas – Salimbatu Bulungan PR Yang Tak Pernah Tuntas

TANJUNG SELOR – Melihat lamban nya penuntasan peningkatan jalan dari Tanjung Palas menuju Salimbatu di Kabupaten Bulungan, akhirnya anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H Hamka M. S, IP, MH. bereaksi sekaligus menyebutnya sebagai pekerjaan rumah (PR) pemerintah yang tidak pernah tuntas.
“Kasian masyarakat sebagai pengguna jalan, oleh karena nya untuk menuntaskan ruas jalan ini saya menyarankan Pemkab Bulungan dan Pemprov Kaltara sharing untuk mencari jalan keluarnya, ” kata H Hamka melalui pesan WhatsAPP kepada media ini, Selasa, 14/1/2025.
Sebagai wakil masyarakat Dapil Bulungan dan KTT, Ia mempertanyakan janji-janji pemerintah selama ini. “Masa cuma janji saja, kapan realisasinya, ” ungkapnya.
Se akan-akan kerusakan jalan dimaksud tak ada habis-habisnya. “heran saja kenapa begitu sulit untuk menyelesaikan kerusakan jalan ini, ” kata H Hamka.
Padahal sudah kurang lebih 25 tahun sejak dibukanya badan jalan dari Tanjung Palas menuju Salimbatu dibuka, bahkan pemimpin silih berganti, tapi tetap saja tidak ada kemajuan perbaikan maupun peningkatan yang dilaksanakan.
Kalau saja akses jalan ini baik, beraspal mulus, tentu bisa memacu perekonomian masyarakat. Karena baik akses dari Tanjung Selor, Tanjung Palas menuju desa Salimbatu dan sekitarnya akan lancar tidak ada hambatan akibat kerusakan jalan tersebut.
“Harapan saya khusus untuk ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu bisa mulus pada tahun anggaran 2025 ini. Agar keamanan dan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jalan dapat terjamin dengan baik, ” tutup H Hamka. * jk.
Kaltara
Rembuk Pemuda Kalimantan Utara Gelar Audiensi dengan Pimpinan DPRD Kaltara

TANJUNG SELOR – Rembuk Pemuda Kalimantan Utara melakukan audiensi dengan unsur pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Utara di Kantor DPRD, Selasa (7/1/2025). Audiensi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat dukungan terhadap gerakan pemuda yang mengusung visi besar Indonesia Emas 2045.
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Jufrie, menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan Deklarasi Rembuk Pemuda di Provinsi Kalimantan Utara.
“ Sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, menyambut baik dan mendukung penuh kegiatan Deklarasi Rembuk Pemuda Kalimantan Utara,” ungkapnya dalam pertemuan tersebut.
Rembuk Pemuda hadir sebagai platform integratif yang berfungsi sebagai melting pot untuk menyatukan berbagai perbedaan di kalangan pemuda Indonesia. Tujuannya adalah menciptakan ruang dialog dan aksi kolektif yang mampu mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Tri Agus Sutantia, Koordinator Rembuk Pemuda Kalimantan Utara, menjelaskan keunikan gerakan ini.
“Rembuk Pemuda berbeda dengan yang lain. Kami hadir sebagai wadah aktualisasi diri bagi pemuda dari berbagai latar belakang,” ujarnya.
Setelah berekspansi ke berbagai provinsi di Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua, Kalimantan Utara menjadi provinsi ke-25 sekaligus terakhir dalam Regional Kalimantan yang akan menyelenggarakan deklarasi. Acara tersebut akan dirangkaikan dengan dialog pemuda lintas sektoral untuk mendiskusikan peran dan kontribusi generasi muda terhadap pembangunan bangsa.
Deklarasi Rembuk Pemuda Kalimantan Utara akan dilaksanakan pada 25 Januari 2025 di Kota Tarakan, dengan tema “Peranan Sentral Pemuda Lintas Sektoral di Bumi Benuanta”.
Agenda ini bertujuan untuk mendeklarasikan Rembuk Pemuda sekaligus menjadi momentum konsolidasi pemuda lintas sektoral dalam menentukan arah gerakan masa depan.
Rembuk Pemuda menjadi salah satu bukti nyata bahwa pemuda Indonesia mampu bersatu, beraksi, dan berkontribusi bagi bangsa, menciptakan dampak nyata demi terwujudnya Indonesia Emas 2045. **.
Malinau
Pendaftaran Seleksi PPPK Malinau 2024 Tahap Kedua Diperpanjang Hingga 7 Januari 2025

Malinau – Pendaftaran seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Malinau 2024 tahap kedua diperpanjang hingga 7 Januari 2025. Sebelumnya, tahap pendaftaran seleksi ini dijadwalkan berakhir pada 31 Desember 2024.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Malinau, Yuli Triana, melalui Analis SDM Aparatur BKPP Malinau, Sazli Rais, mengungkapkan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada pelamar yang belum terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Iya, benar, ada penyesuaian jadwal pendaftaran bagi pelamar PPPK tahap dua di Malinau, yang semula harusnya sudah selesai akhir Desember ini, sekarang diperpanjang hingga 7 Januari tahun depan,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Senin (30/12/2024).
Pelamar PPPK, baik dari tahap pertama maupun tahap kedua, akan bersaing memperebutkan total 585 formasi yang terdiri dari 100 formasi tenaga pendidik, 285 formasi tenaga kesehatan, dan 200 formasi tenaga teknis. Proses ujian kompetensi tahap pertama telah selesai pada 16 Desember lalu, dengan 960 pelamar yang terlibat.
Perpanjangan jadwal ini juga memengaruhi seleksi administrasi yang kini diperpanjang hingga 3 Februari 2025. Pengumuman hasil seleksi administrasi tetap dijadwalkan pada 4-18 Februari 2025, masa sanggah hingga 21 Februari, jawaban masa sanggah hingga 27 Februari, dan pengumuman pasca sanggah pada 28 Februari 2025.(*)
-
POLDA KALTARA4 days ago
Polda Kaltara Laksanakan Tes uji kesamaptaan Jasmani Seleksi Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi ( SIP ) Angkatan 54 T.A 2025
-
POLDA KALTARA6 days ago
Ini Arahan Kapolda Kaltara Pada saat Pimpin Apel Pagi diawal Bulan Februari 2025
-
POLDA KALTARA3 days ago
Polri Ungkap Laboratorium Clandestine Narkoba Terbesar di Jawa Barat, 5 Juta Jiwa Diselamatkan
-
POLDA KALTARA2 weeks ago
Patroli Mobile Ditlantas Polda Kaltara, Jamin Libur Panjang yang Kondusif