Connect with us

Berita Kaltara

Tak Dapat Beasiswa Kaltara Unggul, Sebagian Mahasiswa Mengaku Kecewa

Published

on

Poto ilustrasi.

TANJUNG SELOR – Keluarnya pengunguman siapa saja Mahasiswa penerima beasiswa Kaltara Unggul tahun anggaran 2021, tidak serta merta membuat sebagian mereka yang mengajukan provosal dan lolos perivikasi berkas berbahagia, beberapa diantaranya mengaku kecewa, khususnya bagi Mahasiswa yang benar-benar dari keluarga yang kurang mampu yang gagal mendapat bantuan.

Sebut saja nama nya Yeyen, salah satu Mahasiswa kurang mampu yang kebetulan dalam tahap penyusunan tugas akhir di Universitas terbuka, melalui pesan WhatsAPP kemedia ini, Selasa, 4/1/2022 menyebut, saat mengajukan Provosal untuk Beasiswa Kaltara Unggul ia dan beberapa kawan nya belum menyelesaikan tugas PKP jadi otomatis tak bisa melampirkan sarat tersebut di provosal mereka..

Sebenarnya kata dia, mereka semua sangat berharap sekali agar bisa membayar biaya perkuliahan atau uang semester akhir pada bulan Januari ini dimana batas akhir pembayaran jatuh bulan Pebruari mendatang, tentu saja dengan itu sangat berharap mendapatkan bantuan Beasiswa Kaltara Unggul dimaksud. “Kalau belum dapat bantuan beasiswa Kaltara Unggul berarti ya bukan rejeki kami, “ ujarnya.

Sementara tanggapan saudari Rosa, Mahasiswi dari Universitas Terbuka lain nya, yang kondisi ekonominya benar-benar juga kurang mampu mengatakan, “ kalau ditanya tanggapan tak mendapat bantuan Pendidikan beasiswa Kaltara Unggul?, saya sangat kecewa sekali, “ katanya singkat.

Di bagian lain, menyimak Komentar Presiden Republik Indonesia Ir Jokowidodo, pada Ground  Breaking KIPI Tanah Kuning, Bulungan, Kaltara beberapa waktu lalu sangat jelas, orang nomor satu ini mengingatkan kepada para Kepala Daerah mulai dari Gubernur, Bupati dan Walikota agar memperhatikan serta memperioritaskan peningkatan dan percepatan serta persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) local.  Dipersiapkan mulai sekarang guna mendukung Kawasan industry yang sangat membutuhkan kualifikasi SDM yang baik.

Ditemui diruang kerjanya, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara, Selamet R, Selasa, 4/1/2022 mengatakan, dalam memberikan bantuan tidak mengacu standar IP Mahasiswa, namun sebatas kemampuan anggaran.

Apalagi setelah dikompilasi dengan jumlah anggaran, dengan jumlah pendaftar tentu dana yang tersedia tidak cukup, tentu tidak semua  bisa dapat bantuan.

“Untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan seleksinya melalui system aplikasi, “ kata Slamet.

Mengacu petunjuk tekhnis (Juknis) juga sudah jelas, yang mana untuk Mahasiswa dalam daerah dibantu sebesar Rp 3.500.000 dan luar daerah Rp 4.000.000 per Mahasiswa.

“Kalau tahun kemarin bantuan hanya sebesar Rp 1.000.000 sampai Rp 1.500.000. dan kalau itu disamaratakan tentu dapatnya akan berkurang, tidak sesuai dengan Juknis yang ada tentunya akan muncul pertanyaan  kenapa tidak sama dengan petunjuk tekhnis, “ kata Slamet R.

Untuk mendapatkan bantuan, Selamet mengatakan siapa saja berhak sepanjang lengkap, demikian pula untuk Mahasiswa yang kurang mampu untuk menjelaskan ketidakmampuan nya perlu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) agar mereka dapat menerima bantuan Beasiswa Kaltara Unggul tersebut. Semuanya sudah ada petunjuk pelaksana nya diaplikasi yang tersedia, “ sebutnya.

Menyoal bantuan Pendidikan melalui program Beasiswa Kaltara Unggul?, pihak Pemprov melalalui Biro Kesra sudah melibatkan instansi terkait yang disebut tim manajemen beasiswa, seperti Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama (Kemenag).

“Kalau anggaran Beasiswa tahun anggaran 2022 masih dikelola Biro Kesra kita akan melibatkan Dewan Pendidikan Provinsi Kaltara, karena mereka juga sebagai pengawas, untuk tahun ini kami juga belum tau berapa besaran anggaran nya, “ ujarnya.

Dijelaskan Slamet lagi, Adapun rincian untuk bantuan Beassiswa Kaltara Unggul, tahun anggaran 2021 sebesar Rp 15 Milyar, dan terbagi untuk Beasiswa mahasiswa umum sebesar Rp 12 Milyar, termasuk mahasiswa keagaman. Untuk siswa sekolah lebih kurang sebesar Rp 1 M. serta Beasiswa Khusus sebesar Rp 400 Juta, yaitu beasiswa kepada Mahasiswa yang kuliah diperguruan tinggi yang ada Kerjasama atau MoU dengan Pemprov Kaltara, seperti Universitas Patria Arta di Gowa Sulawesi Selatan, Universitas Borneo Tarakan (UBT), Universitas Kaltara, Poltekesos Bandung dan Polimedia Jakarta, sesuai Pergub nomor  55 Tahun 2021. “Saat ini bantuan tersebut semuanya masih berproses di Bank Kaltimtara, “ imbuh Slamet.

Untuk mendapatkan beasiswa itu, Biro Kesra juga mengaku sudah Cukup terbuka,  yang mana mekanisme pendaftaran bagi para Mahasiswa itu sendiri yang mengupload, selain itu pula staf Biro Kesra juga sudah diturunkan selama 9 hari ke Kabupaten Kota untuk membantu para mahasiswa yang mendaftar.  Serta sudah disiapkan media layanan untuk mahasiswa dalam dan luar daerah untuk konfirmasi provosal yang mereka ajukan. Tim juga sudah melakukan validasi ke kampus-kampus termasuk di Universitas terbuka.

“Yang jelas kami mohon maaf karena tidak mampu mengakomodir semua pendaftar, “ tegas Slamet.

Kenapa ada Mahasiswa ada yang tidak dapat,  diantaranya sebagian Mahasiswa yang melakukan tugas akhir, karena saat mengupload nya mereka “salah kamar” IPK tinggi, namun kurang nya data pendukung seperti lembar pengujian, sehingga dikategorikan tidak lengkap.

“Karena waktu sudah mepet diakhir bulan Desember dana semua harus selesai berproses, sehingga kesalahan atau kekurangan tak bisa lagi diperbaiki, “ tandas Selamet.

Diketahui sambungnya, untuk tahun anggaran 2021 lalu ada sekitar 700 Mahasiswa Kaltara yang tak bisa terakomodir.

“Sesuai arahan pak Gubernur pemberian beasiswa akan memprioritaskan kepada Mahasiswa yang kurang mampu, jadi tolong lengkapi saratnya, “ katanya.

Untuk tahun ini, yang jelas Biro Kesra rencanananya akan membicarakan masalah beasiswa kepada Kabupaten Kota di Kalimantan Utara. Bagaimana mekanisme yang terbaik, contohnya tahun lalu hanya bisa mengakomodir 4 sekolah saja, sementara sekolah itu ada yang muridnya banyak ada yang sedikit tentu akan menjadi pertimbangan. *

Reporter : Sahri.

Bulungan

Sarat Mutlak Pembentukan DOB Kota Tanjung Selor Masih Kurang

Published

on

H Achmad Djufrie SE MM Ketua Presidium Percepatan Kota Tanjung Selor Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kalimantan Utara.

– Bupati Bulungan diminta segera memekarkan kelurahan dan kecamatan.

TANJUNG SELOR – Rencana pemekaran kota Tanjung Selor, di Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) di Indonesia sampai kini belum juga kunjung memenuhi sarat, diantaranya jumlah desa, kelurahan dan kecamatan untuk kelengkapan pembentukan nya, disamping sarat-sarat lain nya.

“Dalam hal ini kita meminta kepada bapak Bupati Bulungan berkenan melaksanakan pemekaran beberapa kelurahan, karena diwilayah kota itu tak bisa membentuk desa, ” kata Ketua Presidium Percepatan Kota Tanjung Selor, H Achmad Djufrie SE MM, kepada media ini, Rabu, 12/1/2022.

Minimal lanjutnya, kalau belum siap harus membentuk kelurahan persiapan, atau kecamatan persiapan.

Yang penting ada langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bulungan. Agar percepatan kota Tanjung Selor segera terwujud.

Untuk tahap awal, ada dua kecamatan yang bisa dibentuk, antara lain kecamatan Tanjung Selor Hulu dan kecamatan Tanjung Selor Hilir.

Menyangkut pendanaan, ia mengatakan, pihak Pemkab Bulungan harus membuat tim kecil dulu. Yang penting ada keseriusan sebagaimana harapan masyarakat untuk pembentukan kota tersebut.

“Untuk segera membentuk kelurahan persiapan dan kecamatan persiapan itu, bila anggaran dianggap masih belum cukup kita bisa mengajukan usulan ke Pemprov Kaltara, guna menutupi operasional pembentukan kelurahan dan kecamatan tersebut, saya rasa pak Gubernur pasti berkenan membantu kalau itu niatnya untuk pembangunan dan pengembangan daerah untuk masyarakat, ” tutup H Achmad Djufrie. *

Reporter : Sahri

Continue Reading

Kaltara

Proses Pelantikan Ketua DPRD Kaltara Tunggu Klarifikasi Tertulis Dari Pengadilan Negeri

Published

on

Datu Iqro Ramadhan Asisten 1 Setprov Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Untuk usulan pelantikan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, dari Norhayati Andris kepada Albert SM Baya ST sudah diteruskan oleh Pemprov kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), hanya saja usulan itu belum bisa diproses lantaran masih ditolak, perihal penolakan itu terlihat jelas di aplikasi milik kementerian tersebut.

Demikian bunyi yang tertulis di aplikasi ULA Kementerian Dalam Negeri, PERMOHONAN ANDA DI TOLAK, selamat sore bapak / ibu mohon maaf berkas belum bisa kami proses dikarenakan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan tidak adanya gugatan terhadap keputusan DPP Partai Politik (daftar hal tidak adanya gugatan) dan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (dalam hal adanya gugatan kepada partai politik) berkas yang di upload tidak sesuai, terima kasih.

Verifikasi Admin ULA, silahkan ajukan ulang Kembali : Tanggal penolakan, 29/12/2021 15.29.54, File surat penolakan : tidak ada file.

“Sudah kami kirim usulan, hanya saja begitu jawaban dari Kemendagri melalui ULA (Unit Layanan Administrasi) sebagaimana terurai diatas, “ terang Asisten 1 Pemprov Kaltara, Datu Iqro Ramadhan, kepada media ini melalui pesan WhatsAPP nya, Selasa 11/1/2022 siang.

Menjawab pertanyaan melalui telpon selularnya Datu Iqro Ramadhan menambahkan, sesuai aturan yang ada, proses untuk penggantian dan pelantikan Ketua DPRD harus clear, dalam artian clear dari segi hukumnya. Terkait ini juga, pihak Pemprov Kaltara sudah memproses ke Kementerian Dalam Negeri, hanya saja pihak kementerian menolak Kembali, harus ada pernyataan clear masalah hukum, karena masih digugat di pengadilan.

Kalau gugatan itu sudah dicabut, harus clear dan ada bukti gugatan nya dicabut, maksudnya untuk gugatan tersebut. “Jadi Kemendagri akan memproses apabila penggantian itu clear and clean, “ tegas Datu Iqro.

Benar kata dia, ada usulan dari Partai dan telah di Paripurna kan, namun pihak Pemprov tetap saja menunggu untuk klarifikasi dari Pengadilan tersebut.

Tapi tetap tidak menghambat tugas di DPRD, mengingat system di Legislatif unsur pimpinan itu sifatnya kolektif kolegial. Kalau sudah di Paripurna bisa saja yang tanda tangan wakil Ketua 1 ataupun Wakil Ketua 2.

Datu juga menambahkan, untuk proses di Partai memang sudah clear hanya saja di Pengadilan gugatan masih bergulir. Artinya pihaknya tetap menunggu klarifikasi dari pengadilan tersebut baru bisa diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri.

Yang dimaksudkan begini lanjutnya, kan Ibu Norhayati Andris, sebelumnya telah melakukan gugatan kejalur hukum untuk penggantian ketua, kalau sudah dicabut gugatan nya harus ada buktinya secara tertulis. Atau  apakah gugatan masih berjalan, hal itu yang masih ditunggu.

“Nah sampai hari ini klarifikasi yang dimaksudkan belum ada kita terima, bila ada maka akan kita teruskan ke Kemendagri, intinya Pemprov sifatnya hanya menunggu dan meneruskan saja semua keputusan ada di Kementerian Dalam Negeri, “ tutup Datu Iqro.

Reporter : Sahri.

 

 

 

 

Continue Reading

Bulungan

Ternyata Sudah 20 Tahunan Jalan Akbar di Bulungan Belum Diperbaiki

Published

on

Kondisi terakhir ruas jalan Akbar Kampung Arab, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Astagaaaa???, ternyata sudah lebih kurang 20 tahunan jalan Akbar RT III Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara belum pernah tersentuh perbaikan, wajar saja ruas jalan itu sekarang dalam kondisi luluh lantak.

Achmad Al Djufrie, salah satu tokoh masyarakat kampung Arab, ketika diminta tanggapan nya, Selasa, 11/1/2022 mengatakan, pihaknya sangat berharap perhatian dari Pemkab Bulungan, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi memberi perhatian khusus bagaimana caranya ruas jalan Akbar bisa segera diperbaiki kerusakan nya. Supaya keamanan dan keamanan pengguna jalan dapat terjamin dengan baik

“Saya perhatikan kerentanan sudah terjadi pada bagian pondasi jalan, ini harus segera diperbaiki agar kerusakan yang terjadi tidak bertambah parah, ” kata Achmad Djufrie.

Memang selama ini lanjutnya, partisifasi masyarakat juga ada, misalnya melakukan penimbunan pada sebagian lubang jalan yang kecil, dilakukan dengan cara manual.

Oleh sebab itu perbaikan yang dilakukan dengan partisifasi warga tidak bertahan lama. Begitu musim hujan tiba pada bagian yang ditambal kembali mengalami kerusakan.

“Pihak perusahaan yang berdomisili dijalan tersebut juga turut membantu, hanya saja karena konstruksi perbaikan dilakukan seadanya tak berselang waktu lama jalan itu kembali rusak, bahkan kerusakannya kian melebar hampir diseluruh permukaan badan jalan Akbar tersebut, ” imbuh Achmad Djufrie.

Harapan nya warga yang bermukim disana, untuk tahun anggaran ini jalan tersebut menjadi prioritas utama pemerintah untuk diperbaiki sebagaimana mestinya. *

Reporter : Sahri.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 JurnalKaltara.com, Web Design by Ciptamedia Kreasi