Connect with us

Berita Kaltara

Tak Dapat Beasiswa Kaltara Unggul, Sebagian Mahasiswa Mengaku Kecewa

Published

on

Poto ilustrasi.

TANJUNG SELOR – Keluarnya pengunguman siapa saja Mahasiswa penerima beasiswa Kaltara Unggul tahun anggaran 2021, tidak serta merta membuat sebagian mereka yang mengajukan provosal dan lolos perivikasi berkas berbahagia, beberapa diantaranya mengaku kecewa, khususnya bagi Mahasiswa yang benar-benar dari keluarga yang kurang mampu yang gagal mendapat bantuan.

Sebut saja nama nya Yeyen, salah satu Mahasiswa kurang mampu yang kebetulan dalam tahap penyusunan tugas akhir di Universitas terbuka, melalui pesan WhatsAPP kemedia ini, Selasa, 4/1/2022 menyebut, saat mengajukan Provosal untuk Beasiswa Kaltara Unggul ia dan beberapa kawan nya belum menyelesaikan tugas PKP jadi otomatis tak bisa melampirkan sarat tersebut di provosal mereka..

Sebenarnya kata dia, mereka semua sangat berharap sekali agar bisa membayar biaya perkuliahan atau uang semester akhir pada bulan Januari ini dimana batas akhir pembayaran jatuh bulan Pebruari mendatang, tentu saja dengan itu sangat berharap mendapatkan bantuan Beasiswa Kaltara Unggul dimaksud. “Kalau belum dapat bantuan beasiswa Kaltara Unggul berarti ya bukan rejeki kami, “ ujarnya.

Sementara tanggapan saudari Rosa, Mahasiswi dari Universitas Terbuka lain nya, yang kondisi ekonominya benar-benar juga kurang mampu mengatakan, “ kalau ditanya tanggapan tak mendapat bantuan Pendidikan beasiswa Kaltara Unggul?, saya sangat kecewa sekali, “ katanya singkat.

Di bagian lain, menyimak Komentar Presiden Republik Indonesia Ir Jokowidodo, pada Ground  Breaking KIPI Tanah Kuning, Bulungan, Kaltara beberapa waktu lalu sangat jelas, orang nomor satu ini mengingatkan kepada para Kepala Daerah mulai dari Gubernur, Bupati dan Walikota agar memperhatikan serta memperioritaskan peningkatan dan percepatan serta persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) local.  Dipersiapkan mulai sekarang guna mendukung Kawasan industry yang sangat membutuhkan kualifikasi SDM yang baik.

Ditemui diruang kerjanya, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara, Selamet R, Selasa, 4/1/2022 mengatakan, dalam memberikan bantuan tidak mengacu standar IP Mahasiswa, namun sebatas kemampuan anggaran.

Apalagi setelah dikompilasi dengan jumlah anggaran, dengan jumlah pendaftar tentu dana yang tersedia tidak cukup, tentu tidak semua  bisa dapat bantuan.

“Untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan seleksinya melalui system aplikasi, “ kata Slamet.

Mengacu petunjuk tekhnis (Juknis) juga sudah jelas, yang mana untuk Mahasiswa dalam daerah dibantu sebesar Rp 3.500.000 dan luar daerah Rp 4.000.000 per Mahasiswa.

“Kalau tahun kemarin bantuan hanya sebesar Rp 1.000.000 sampai Rp 1.500.000. dan kalau itu disamaratakan tentu dapatnya akan berkurang, tidak sesuai dengan Juknis yang ada tentunya akan muncul pertanyaan  kenapa tidak sama dengan petunjuk tekhnis, “ kata Slamet R.

Untuk mendapatkan bantuan, Selamet mengatakan siapa saja berhak sepanjang lengkap, demikian pula untuk Mahasiswa yang kurang mampu untuk menjelaskan ketidakmampuan nya perlu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) agar mereka dapat menerima bantuan Beasiswa Kaltara Unggul tersebut. Semuanya sudah ada petunjuk pelaksana nya diaplikasi yang tersedia, “ sebutnya.

Menyoal bantuan Pendidikan melalui program Beasiswa Kaltara Unggul?, pihak Pemprov melalalui Biro Kesra sudah melibatkan instansi terkait yang disebut tim manajemen beasiswa, seperti Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama (Kemenag).

“Kalau anggaran Beasiswa tahun anggaran 2022 masih dikelola Biro Kesra kita akan melibatkan Dewan Pendidikan Provinsi Kaltara, karena mereka juga sebagai pengawas, untuk tahun ini kami juga belum tau berapa besaran anggaran nya, “ ujarnya.

Dijelaskan Slamet lagi, Adapun rincian untuk bantuan Beassiswa Kaltara Unggul, tahun anggaran 2021 sebesar Rp 15 Milyar, dan terbagi untuk Beasiswa mahasiswa umum sebesar Rp 12 Milyar, termasuk mahasiswa keagaman. Untuk siswa sekolah lebih kurang sebesar Rp 1 M. serta Beasiswa Khusus sebesar Rp 400 Juta, yaitu beasiswa kepada Mahasiswa yang kuliah diperguruan tinggi yang ada Kerjasama atau MoU dengan Pemprov Kaltara, seperti Universitas Patria Arta di Gowa Sulawesi Selatan, Universitas Borneo Tarakan (UBT), Universitas Kaltara, Poltekesos Bandung dan Polimedia Jakarta, sesuai Pergub nomor  55 Tahun 2021. “Saat ini bantuan tersebut semuanya masih berproses di Bank Kaltimtara, “ imbuh Slamet.

Untuk mendapatkan beasiswa itu, Biro Kesra juga mengaku sudah Cukup terbuka,  yang mana mekanisme pendaftaran bagi para Mahasiswa itu sendiri yang mengupload, selain itu pula staf Biro Kesra juga sudah diturunkan selama 9 hari ke Kabupaten Kota untuk membantu para mahasiswa yang mendaftar.  Serta sudah disiapkan media layanan untuk mahasiswa dalam dan luar daerah untuk konfirmasi provosal yang mereka ajukan. Tim juga sudah melakukan validasi ke kampus-kampus termasuk di Universitas terbuka.

“Yang jelas kami mohon maaf karena tidak mampu mengakomodir semua pendaftar, “ tegas Slamet.

Kenapa ada Mahasiswa ada yang tidak dapat,  diantaranya sebagian Mahasiswa yang melakukan tugas akhir, karena saat mengupload nya mereka “salah kamar” IPK tinggi, namun kurang nya data pendukung seperti lembar pengujian, sehingga dikategorikan tidak lengkap.

“Karena waktu sudah mepet diakhir bulan Desember dana semua harus selesai berproses, sehingga kesalahan atau kekurangan tak bisa lagi diperbaiki, “ tandas Selamet.

Diketahui sambungnya, untuk tahun anggaran 2021 lalu ada sekitar 700 Mahasiswa Kaltara yang tak bisa terakomodir.

“Sesuai arahan pak Gubernur pemberian beasiswa akan memprioritaskan kepada Mahasiswa yang kurang mampu, jadi tolong lengkapi saratnya, “ katanya.

Untuk tahun ini, yang jelas Biro Kesra rencanananya akan membicarakan masalah beasiswa kepada Kabupaten Kota di Kalimantan Utara. Bagaimana mekanisme yang terbaik, contohnya tahun lalu hanya bisa mengakomodir 4 sekolah saja, sementara sekolah itu ada yang muridnya banyak ada yang sedikit tentu akan menjadi pertimbangan. *

Reporter : Sahri.

DPRD Kaltara

Pembahasan Raperda Untuk Nama RSUD Tarakan Akan Dijadwal Ulang

Published

on

Ellia Dj Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penamaan RSUD Tarakan, Selasa 17/5/2022 antara DPRD Provinsi Kaltara rencananya akan dijadwal ulang, dikarenakan instansi tekhnis belum hadir pada rapat pembahasan tersebut.

“Ternyata yang pasti naskah akademisnya sudah disiapkan oleh tim pakar, walau demikian kuat dari lembaga legislatif tidak serta merta langsung ujug-ujug dipresure begitu saja harus juga dilihat sejauh mana tahapan-tahapan nya, ” kata Ellia Dj, anggota Bapemperda, DPRD Provinsi Kalimantan Utara, kepada media ini diruang kerjanya.

Apalagi tahapan dimaksud, seperti dari organisasi perangkat daerah yang memprakarsai tidak hadir. Artinya bagaimana kita mau membicarakan tekhnisnya dalam hal ini Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit sendiri tidak ada. Sehingga itu lah alasan kenapa rapat pembahasan tersebut harus diskejul ulang.

Menurut informasi yang didapat oleh dewan bahwa RSUD Tarakan ini beberapa waktu lalu sudah diberinama oleh pihak pemerintah. Apakah penamaan ini hanya sebatas inisiatif saja, “tapi selentingan yang kamu terima pemberian nama tersebut bukan dalam bentuk Pergub, ” tandas Ellia Dj.

Sehingga dilempar kembali ke DPRD untuk dibahas ulang Raperdanya. ” Kita pikir memang mekanisme nya seperti itu bukan tiba-tiba muncul nama, ” tambah Ellia Dj.

Apalagi salah satu Tupoksi DPRD sendiri adalah Legislasi. Kemudian melalui fungsi itu dewan akan melegalisasi apa yang menjadi kewenangan nya.

Serta akan dibahas bersama-sama Pemerintah Daerah untuk dijadikan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Kendati demikian lanjut Ellia Dj, bisa saja penggantian nama RSUD Tarakan ditetapkan melalui Pergub, hanya saja perlakuan nya tetap berbeda apalagi ditinjau untuk masa yang panjang.

“Yang dikuatirkan begitu ganti Pergub lagi ganti lagi nama, seperti pengalaman yang kemarin, pada HUT Kaltara dan Lambang Daerah, ” imbuhnya.

Jadi apapun yang diputuskan bersama terkait dengan Perda itu, harus pula dibahas bersama-sama untuk membahasakan nya.

DPRD tidak juga bisa mengesahkan begitu saja , tentu harus ada tahapan-tahapan, urgensinya juga sejauhmana karena semua harus ada dasarnya. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Nelayan Desa Tanah Kuning dan Mangkupadi Butuh Kapal 30 GT Untuk Melaut

Published

on

Hj Ainun Farida Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi Partai Golkar.

TANJUNG SELOR – Warga Desa Tanah Kuning dan Desa Mangkupadi, Tanjung Palas Timur, Bulungan, sepakat lahan milik mereka dihargai Rp 7.000/M, dengan imbal balik mereka yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan dibantu kapal dengan kapasitas 30 GT untuk kepentingan melaut oleh pemerintah.

Hal itu diutarakan warga saat kunjungan kerja, Hj Ainun Farida Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, didua desa tersebut.

Alasan lain, kenapa mereka (Nelayan) setempat menginginkan bantuan kapal untuk melaut. Otomatis dengan dibangun nya pelabuhan internasional disana, jenis bahan sebagai alat tangkap ikan yang selama ini digunakan sudah tidak mungkin lagi dipakai, lantaran areal yang ada sudah digunakan untuk pembangunan pelabuhan tersebut.

“Untuk menjangkau laut lepas tak mungkin hanya menggunakan mesin ces (ketinting) seperti yang banyak digunakan nelayan selama ini, tentu membutuhkan kapal yang besar, ” kata Hj Ainun, Selasa 17/5/2022.

Kebutuhan nelayan untuk dua desa sebanyak 6 unit kapal, masing-masing 3 buah untuk kelompok nelayan desa Tanah Kuning dan 3 buahnya lagi untuk nelayan desa Mangkupadi.

Dengan jumlah karyawan yang akan berkerja di Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) sekitar ratusan ribu orang itu. Tentu kebutuhan akan ikan juga dalam jumlah yang besar.

Ini lah juga menjadi salah satu alasan nelayan setempat sangat membutuhkan kapal dengan kapasitas besar untuk dipakai melaut.

“Bila permintaan akan kapal oleh nelayan ini bisa terpenuhi, mereka akan mampu menjawab kebutuhan akan ikan untuk para karyawan yang berkera di KIPI itu nanti, ” ujar Hj Ainun Farida.

Warga yang menghadiri kunjungan kerja hari itu cukup lumayan banyak. Terdiri dari bapak-bapak, pemuda termasuk kaum perempuan.

“Ada sekitar 60 atau 70 an orang warga yang hadir, ” tutup Hj Ainun Farida. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Minta Akses Perhubungan Darat Laut Harus Nyaman dan Aman

Published

on

H Rahmat Sewa anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Rahmat Sewa, dari Fraksi PDIP, menghimbau pemerintah untuk memperhatikan akses darat dan laut, guna memudahkan masyarakat untuk mengurus berbagai kepentingan nya.

“Akses jalan darat yang menghubungkan dari desa ke ibukota Kabupaten selanjutnya menuju ibukota Provinsi itu harus bagus, ” kata Rahmat Sewa mengawali wawancaranya dengan media ini, Selasa 17/5/2022.

Tidak hanya itu lanjutnya, akses perhubungan laut dari kabupaten menuju kota Tarakan juga harus nyaman dan selalu tersedia. Termasuk keamanan saat berlayar juga harus diperhatikan dengan cermat.

Menyinggung kebutuhan warga akan akses jalan lingkungan, Rahmat Sewa menambahkan bahwa hal itu tidak kalah penting untuk diperhatikan. Seperti jalan-jalan semenisasi, draenase maupun decker untuk aliran air wajib lancar.

Dengan demikian, lingkungan warga akan menjadi sehat. “Tentu kalau aliran air nya mampet akan menjadi tempat nyamuk berkembangbiak, ” ujarnya.

Harapan nya, tambah dia, beberapa hal tersebut wajib menjadi atensi Pemkab, Pemkot maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Agar supaya kenyamanan dan keamanan masyarakat dapat terjamin dengan baik. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Continue Reading

Trending