Connect with us

Berita Kaltara

Deddy Sitorus Menyatakan Diri Tidak Ingin dan Berniat Maju di Pilkada Kaltara

Published

on

Ir Deddy Yevri Hanteru Sitorus MA menyerahkan bantuan ambulance air kepada warga SP 3 dan SP 4 Tanjung Buka, Kecmatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Ir Deddy Yevri Hanteru Sitorus MA (Deddy Sitorus) menyatakan diri tidak akan maju di konstelasi politik di Pemilu Kepala Daerah (Pilkada), baik sebagai Gubernur maupun Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara yang akan datang.

“Saya sampaikan pada  forum ini saya tidak ingin, tidak berkehendak dan tidak berniat mencalonkan menjadi menjadi Gubernur mapun Wakil Gubernur di Kalimantan Utara. Kalau ada yang bilang begitu, maaf, saya lebih berguna bagi masyarakat Kaltara kalau saya ada di Jakarta supaya bisa menambahi yang kurang, “ tegas Deddy Sitorus, dihadapan lebih kurang 1.000 orang perwakilan masyarakat se Kalimantan Utara, dalam acara silaturahmi di Tanjung Palas, Minggu, 28/11/2021 kemarin.

Diawal sambutan nya, Bang Deddy biasa ia disapa mengatakan, apapun yang sudah diperbuat selama mewakili Kalimantan Utara di DPR Ri, itu merupakan suatu keharusan dari Amanah yang sudah disampaikan oleh masyarakat. Karena pada waktu kampanye di Pileg lalu sudah berjanji kepada rakyat yang didatangi bahwa wakil rakyat itu diibaratkan adalah merupakan perkakas nya rakyat  atau wakil dari rakyat tersebut.

“Hal itu lah yang menjadi spirit untuk terus berkerja tak perduli dalam situasi apapun baik saat reses maupun saat sidang di DPR RI, “ ujar Deddy.

Baik pada saat Kampanye maupun sesudah terpilih, Deddy mengaku terus melakukn blusukan, hingga ke Krayan, Kabupaten Nunukan, Lumbis Ogong, seluruh Kabudaya, Tanjung Nanga, Pulau Sapi, Kabupaten Malinau, Muruk Rian, Tana Lia, Kabupaten Tana Tidung, Peso hingga ke Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan dan Juata Laut, hingga Karang  Anyar, Kota Tarakan.

Ia juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran para pengurus adat, tokoh agama, tokoh pemuda serta seluruh warga dari lima kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Utara, khususnya yang hadir pada acara siltarahmi dirinya dengan warga tersebut.

“Kehadiran saya disini sekali lagi saya tegaskan ada lah hadirnya seorang saudara yang ingin berjumpa dengan saudaranya, “ ucap Deddy Sitorus.

Menurutnya selama dua tahun menjadi anggota DPR RI, mewakili Kalimantan Utara belum banyak desa yang bisa dikunjungi.  Lantaran suasananya masih menghadapi Pandemi Covid -19 yang sangat luar biasa.

Oleh sebab itu, ia bersama rekan berinsiatif mengundang masyarakat sebagai sebuah kesempatan untuk bersiltaurahmi. Menjaga tali persaudaraan bertatap muka, karena selama dua tahun terakhir belum bisa berjabat tangan langsung dengan warga.

“Nanti kalau Kembali kerumah ada yang bertanya, bilang bahwa pertemuan kita hari ini dalam rangka silaturahmi, memupuk tali persaudaraan, “ ungkapnya.

Menyitir ucapan Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, bahwa mengurus masyarakat, mengurus bangsa, mengurus negara tidak mungkin dilakukan sendiri-sendiri. Harus dilakukan bersama-sama, bergotong royong.

Ketika Pemilu sudah selesai tidak ada lagi kata kami warga partai ini dan partai itu. Tapi terpilihnya seorang wakil rakyat itu sejatinya mewakili secara keseluruhan yaitu seluruh rakyat Kalimantan Utara.

“Begitulah cara kami dididik, sehingga begitu turun kelapangan kami langsung menemui orang tua atau para tokoh untuk permisi, “ katanya.

Karenanya lanjut Deddy Sitorus, apa yang pernah disampaikan saat kampanye perlahan akan ditunaikan dengan ridho tuhan yang maha kuasa. Bahkan diluar yang dijanjikan dan sesuatu yang  bisa digapai juga akan diupayakan.

Menanggapi usulan agar usulan pemekaran Kabupaten Bumi Daya Perbatasan (Kabudaya) dari Nunukan disegerakan?, menurutnya sesuai keputusan pemerintah pusat untuk pemekaran kabupaten kota maupun provinsi di Indonesia masih moratorium.

“Tapi soal ini merupak suatu mimpi yang wajib terus diperjuangkan, kenapa?, karena saya sependapat. Kalau hanya mengharap APBD Nunukan yang sekarang tingga 1, 0,1 T saja untuk membangun pulau Nunukan tidak akan cukup, apalagi ditambah Sebatik, Kabudaya dan Krayan, oleh karena itu kedepan rencana pemekaran ini terus diperjuangkan sampai terwujud, “ jelasnya.

Demikian juga terkait pemekaran Tanjung Selor  yang menjadi mandat bagi undang-undang, serta menjadikan Sebatik Kota agar bisa dipacu lantaran berhadapan langsung dengan Malaysia, oleh sebab itu masih banyak tugas kita bersama yang harus dituntaskan segera.

“Tapi saya yakin apabila kita kompak secara bersama-sama Kalimantan Utara yang adil maju dan sejahtera akan segera terwujud, “ kata Deddy Sitorus lagi.

Dibagian lain, Dedy juga menyampaikan rencana kedatangan Presiden RI Ir H Jokowidodo ke Kalimantan Utara, dalam rangka peletakan batu pertama pembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan serta peresmian pembangunan PLTA Kayan di Long Peso pada tanggal 16 Desember 2021 ,mendatang.

“Karena Proyek Strategis Nasional (PSN) ini lah alasan saya ditugaskan ibu Megawati untuk mencalonkan diri sekaligus mengawal ini, “ imbuhnya.

Kalau ini sudah mulai berjalan akan banyak tenaga kerja yang terserap, “ kalua saya  hitung-hitung tenaga kerja yang dibutuhka bisa mencapai 100.000 orang, kalau jumlahnya dikalikan dengan keluarga maka jumlahnya bisa mencapai 300.000 orang, “ kata Deddy Sitorus.

Dan ini merupakan salah satu dorongan ekonomi yang sangat luar biasa. Jadi untuk menyambut ini harapan nya semua Pemerintah daerah di Kaltara, baik Pemkab, Pemkot mapun Pemrov serta masyarakat bisa bersinergi. Sehingga tenaga kerja yang banyak terserap nantinya bukan kebanyakan orang luar, akan tetapi para putera puteri local bisa berkontribusi guna meningkatkan kesejahteran keluarga dengan ikut berkerja disana.

“Maksudnya berkerja yang bukan asal berkerja tetapi kalau bisa diberi kesempatan pada bagian-bagian yang membutuhkan skill dan pengetahuan yang cukup, “ tambahnya.

Karenanya upaya mendorong Politeknik Nunukan  secara khusus dingerikan, kami juga mendorong Universitas Borneo Tarakan (UBT) benar-benar mendapat perhatian.

Oleh sebab itu marilah kita bersama-sama seperti yang sudah disampaikan kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Invesatasi dan Menteri BUMN agar ada satu scenario persiapan SDM. Agar Para Kepala Daerah memikirkan bagaimana membuat Balai Latihan Kerja (BLK) membuat tempat-tempat bagaimana anak-anak kita bisa dididik dan dilatih untuk menjadi tenaga terampil dan ini harus menjadi sebuah kebijakan.

“Artinya tidak cukup hanya membuat kesepakatan atau MoU dengan Investor saja tapi dahulukan warga Kaltara, nah kalau tak bisa ngapa-ngapain kan susah juga, itulah mereka harus dilatih terlebih dahulu sampai benar-benar ahli dibidangnya, “ ucap Deddy Sitorus.

Kenapa selama ini soal beasiswa juga terus diperjuangkan, karena merupakan hal penting untuk mempersiapkan generasi emas dimasa yang akan datang.

“PLTA Sungai Kayan di Peso merupakan PLTA yang kedua terbesar di Asia, dengan kapasitas 9.000 MW, “ tambahnya.

Sementara di Tanah Kuning sendiri akan ada 3 Smelter, ditambah paberik batrai, disana juga akan dibangun solar panel dilahan seluas 250 H dan terbesar di dunia. Sehingga saat ini semua mata hampir tertuju di Provinsi ke 34 ini.

“Selain ke Papua, Kalimantan Utara lah yang paling banyak dikunjungi oleh bapak Presiden, “ katanya.

Sebenarnya ini juga merupakan kesempatan emas bagi seluruh kepala daerah untuk bersinergi, karena menggelontorkan anggaran bukan hanya soal tupoksi dan prosedur tapi perlu kolaborasi dan sinergitas.

Disadari lanjutnya, sejak terpilih masih ada 189 desa di Kaltara yang belum berlistrik, ditahun pertama sebanyak 76 desa yang sudah teraliri, tahun ini 24 desa, jadi tersisa 89 yang belum. Tetapi Deddy mengaku belum merasa puas dan bangga karena masih banyak dusun dan kampung-kampung yang masih gelap gulita.

“Mudah-mudahan tahun 2022 mendatang sebanyak 214 desa sudah punya tower Telkomsel, “ ujarnya.

Sehingga tidak ada alasan orang di Lumbis pergi kehulu supaya anaknya bisa belajar daring.

Termasuk jalan penghung antar desa kekecamatan banyak yang belum terkoneksi sehingga menjadi masalah besar yang harus bisa diatasi. Hanya saja persoalan ini masih terbentur anggaran daerah yang diakui masih minim.

“ Mungkin selama dua tahun  ini ada sikap atau ungkapan yang kurang berkenan maka melalui forum ini saya memohon maaf, “ tutupnya. *

Reporter : Sahri.

DPRD Kaltara

Pembahasan Raperda Untuk Nama RSUD Tarakan Akan Dijadwal Ulang

Published

on

Ellia Dj Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penamaan RSUD Tarakan, Selasa 17/5/2022 antara DPRD Provinsi Kaltara rencananya akan dijadwal ulang, dikarenakan instansi tekhnis belum hadir pada rapat pembahasan tersebut.

“Ternyata yang pasti naskah akademisnya sudah disiapkan oleh tim pakar, walau demikian kuat dari lembaga legislatif tidak serta merta langsung ujug-ujug dipresure begitu saja harus juga dilihat sejauh mana tahapan-tahapan nya, ” kata Ellia Dj, anggota Bapemperda, DPRD Provinsi Kalimantan Utara, kepada media ini diruang kerjanya.

Apalagi tahapan dimaksud, seperti dari organisasi perangkat daerah yang memprakarsai tidak hadir. Artinya bagaimana kita mau membicarakan tekhnisnya dalam hal ini Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit sendiri tidak ada. Sehingga itu lah alasan kenapa rapat pembahasan tersebut harus diskejul ulang.

Menurut informasi yang didapat oleh dewan bahwa RSUD Tarakan ini beberapa waktu lalu sudah diberinama oleh pihak pemerintah. Apakah penamaan ini hanya sebatas inisiatif saja, “tapi selentingan yang kamu terima pemberian nama tersebut bukan dalam bentuk Pergub, ” tandas Ellia Dj.

Sehingga dilempar kembali ke DPRD untuk dibahas ulang Raperdanya. ” Kita pikir memang mekanisme nya seperti itu bukan tiba-tiba muncul nama, ” tambah Ellia Dj.

Apalagi salah satu Tupoksi DPRD sendiri adalah Legislasi. Kemudian melalui fungsi itu dewan akan melegalisasi apa yang menjadi kewenangan nya.

Serta akan dibahas bersama-sama Pemerintah Daerah untuk dijadikan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Kendati demikian lanjut Ellia Dj, bisa saja penggantian nama RSUD Tarakan ditetapkan melalui Pergub, hanya saja perlakuan nya tetap berbeda apalagi ditinjau untuk masa yang panjang.

“Yang dikuatirkan begitu ganti Pergub lagi ganti lagi nama, seperti pengalaman yang kemarin, pada HUT Kaltara dan Lambang Daerah, ” imbuhnya.

Jadi apapun yang diputuskan bersama terkait dengan Perda itu, harus pula dibahas bersama-sama untuk membahasakan nya.

DPRD tidak juga bisa mengesahkan begitu saja , tentu harus ada tahapan-tahapan, urgensinya juga sejauhmana karena semua harus ada dasarnya. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Nelayan Desa Tanah Kuning dan Mangkupadi Butuh Kapal 30 GT Untuk Melaut

Published

on

Hj Ainun Farida Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi Partai Golkar.

TANJUNG SELOR – Warga Desa Tanah Kuning dan Desa Mangkupadi, Tanjung Palas Timur, Bulungan, sepakat lahan milik mereka dihargai Rp 7.000/M, dengan imbal balik mereka yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan dibantu kapal dengan kapasitas 30 GT untuk kepentingan melaut oleh pemerintah.

Hal itu diutarakan warga saat kunjungan kerja, Hj Ainun Farida Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, didua desa tersebut.

Alasan lain, kenapa mereka (Nelayan) setempat menginginkan bantuan kapal untuk melaut. Otomatis dengan dibangun nya pelabuhan internasional disana, jenis bahan sebagai alat tangkap ikan yang selama ini digunakan sudah tidak mungkin lagi dipakai, lantaran areal yang ada sudah digunakan untuk pembangunan pelabuhan tersebut.

“Untuk menjangkau laut lepas tak mungkin hanya menggunakan mesin ces (ketinting) seperti yang banyak digunakan nelayan selama ini, tentu membutuhkan kapal yang besar, ” kata Hj Ainun, Selasa 17/5/2022.

Kebutuhan nelayan untuk dua desa sebanyak 6 unit kapal, masing-masing 3 buah untuk kelompok nelayan desa Tanah Kuning dan 3 buahnya lagi untuk nelayan desa Mangkupadi.

Dengan jumlah karyawan yang akan berkerja di Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) sekitar ratusan ribu orang itu. Tentu kebutuhan akan ikan juga dalam jumlah yang besar.

Ini lah juga menjadi salah satu alasan nelayan setempat sangat membutuhkan kapal dengan kapasitas besar untuk dipakai melaut.

“Bila permintaan akan kapal oleh nelayan ini bisa terpenuhi, mereka akan mampu menjawab kebutuhan akan ikan untuk para karyawan yang berkera di KIPI itu nanti, ” ujar Hj Ainun Farida.

Warga yang menghadiri kunjungan kerja hari itu cukup lumayan banyak. Terdiri dari bapak-bapak, pemuda termasuk kaum perempuan.

“Ada sekitar 60 atau 70 an orang warga yang hadir, ” tutup Hj Ainun Farida. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Minta Akses Perhubungan Darat Laut Harus Nyaman dan Aman

Published

on

H Rahmat Sewa anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Rahmat Sewa, dari Fraksi PDIP, menghimbau pemerintah untuk memperhatikan akses darat dan laut, guna memudahkan masyarakat untuk mengurus berbagai kepentingan nya.

“Akses jalan darat yang menghubungkan dari desa ke ibukota Kabupaten selanjutnya menuju ibukota Provinsi itu harus bagus, ” kata Rahmat Sewa mengawali wawancaranya dengan media ini, Selasa 17/5/2022.

Tidak hanya itu lanjutnya, akses perhubungan laut dari kabupaten menuju kota Tarakan juga harus nyaman dan selalu tersedia. Termasuk keamanan saat berlayar juga harus diperhatikan dengan cermat.

Menyinggung kebutuhan warga akan akses jalan lingkungan, Rahmat Sewa menambahkan bahwa hal itu tidak kalah penting untuk diperhatikan. Seperti jalan-jalan semenisasi, draenase maupun decker untuk aliran air wajib lancar.

Dengan demikian, lingkungan warga akan menjadi sehat. “Tentu kalau aliran air nya mampet akan menjadi tempat nyamuk berkembangbiak, ” ujarnya.

Harapan nya, tambah dia, beberapa hal tersebut wajib menjadi atensi Pemkab, Pemkot maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Agar supaya kenyamanan dan keamanan masyarakat dapat terjamin dengan baik. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Continue Reading

Trending