NUNUKAN – Secara kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan, mendukung penuh kebijakan yang diambil olen Pemerintah Kabupaten (Pemkab), hal itu tergambar seperti yang diungkapkan oleh ketua dewan, Hj Rahma Leppa menjawab wawancara awak media, Selasa 7/9/2021.
“Misalnya pos bantuan tak terduga (BTT) yang ditambah anggaran nya untuk penanggulangan berbagai dampak sosial maupun dampak bencana non alam atau bencana alam kita dari DPRD prinsifnya mendukung penuh sepanjang itu untuk membantu masyarakat yang terdampak, “ kata Ketua DPRD Nunukan Hj Rahma Leppa.
Kendati demikian lanjutnya, DPRD sesuai tugas pokok dan fungsi (Tufoksinya) tetap melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan.
Diketahui lanjutnya, saat ini wabah atau pandemic Covid – 19 belum kunjung berlalu, oleh sebab itu pos anggaran bantuan tak terduga (BTT) perlu menjadi perhatian bersama, artinya pada tahun anggaran 2022 mendatang pihak dewan sepakat untuk ditambah besaran nya.
Menyoal usulan penghapusan Rukun Warga didaerah tertentu di Nunukan, sepanjang itu sudah ada kajian dari pemerintah semuanya harus sepakat untuk mendukung.
“kita dari DPRD tak masalah sepanjang terbaik bagi masyarakat silahkan pemerintah melaksanakan, “ ujarnya.
Diketahui kemarin, saat penyampaian KUA PPAS Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2022, Wakil Bupati Nunukan, H Hanafiah memaparkan, Ditengah masih mewabahnya Pandemi Covid 19 saat ini, pemerintah merespon dengan mengeluarkan peraturan dan arah kebijakan baru sebagaimana termaktub dalam Permendagri nomor 27 Tahun 2021 tentang penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai tema RKP tahun 2022 yaitu, “Pemulihan Ekononomi dan Reformasi Struktural”.
Secara umum pula pengaruh perekonomian regional dan ekonomi domestic nasional, penyerapan anggaran pemerintah serta pembangunan infrastruktur juga berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan iklim infestasi yang kondusif.
Melihat pekembangan pandemic itu pula, pemerintah telah melakukan beberapa langkah ekstraordinary untuk melindungi masyarakat dan perekonomian, sejalan dengan ekonomi yang melambat di tahun 2021 ini.
Pemerintah Pusat telah pula melakukan kebijakan diantaranya melakukan penghematan, refocussing kegiatan serta realokasi anggaran baik ditingkat pusat maupun daerah. Dengan berbagai asumsi yang ingin dicapai di tahun 2022 oleh pemerintah tentunya mempengaruhi perkembangan ekonomi didaerah, termasuk di Provinsi Kalimantan Utara.
Sejalan dengan arah kebijakan nasional dan Provinsi Kalimantan Utara, tahun 2022, tema Pembangunan Kabupaten Nunukan, yaitu, “Penguatan Ekonomi Melalui Pengembangan Potensi Unggulan Yang Berkelanjutan”, dengan sasaran target capian indicator makro pembangunan Kabupaten Nunukan sebagai berikut, diantaranya indek pembangunan msnusia 66,04, angka kemiskinan 6,21 %, tingkat pengangguran terbuka 4,01 %, pertumbuhan ekonomi 3,72 % dan Gini Rasio 0,282 %.
Untuk mencapai itu, perlu adanya arah kebijakan keuangan daerah yang mana merupakan aspek penting dalam rangka membiayai pelaksnaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah itu sendiri.
Sehingga dalam pengelolaan keuangan daerah, yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dapat terselenggara dengan baik.
:Keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan nya tidak bisa dilepaskan dari factor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula, “ ujar Wakil Bupati Nunukan H Hanafiah. *
Sumber : Humas DPRD Nunukan.
Editor : Sahri
