Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Mengurai Persoalan Krisis Listrik di Perbatasan

Published

on

Alberthus SM Baya ST Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Listrik adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, baik yang bermukim diwilayah perkotaan, pedesaan maupun yang mendiami wilayah perbatasan sama-sama membutuhkan nya.

Sayangnya, saat ini warga dikecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau tak bisa lagi menikmati penerangan listrik pada malam hari.

Keluhan dan keinginan masyarakat akan penerangan listrik itu, semuanya tak luput dari perhatian Komsisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

Sejak beberapa bulan terakhir, komisi yang membidangi infrastruktur ini terus menginventarisir persoalan yang dilaporkan oleh masyarakat, baik langsung maupun melalui surat tertulis.

Salah satunya adalah masukan soal krisis listrik yang dialami warga kecamatan Pujungan di Kabupaten Malinau dan sekitarnya, khususnya menyangkut rusak beratnya maintenance Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang mengalami kerusakan disana.

Ditemui dikediaman nya, 2/8/2021 malam, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, ALberthus SM Baya ST mengatakan, langkah awal yang dilakukan oleh komisi yang dipimpin nya adalah menggelar rapat kerja dengan pihak Dinas Eneergi Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Penegelola Perbatasan (BPP) Provinsi Kalimantan Utara dan manajemen PT PLN Persero UP3 kaltara.

“Dalam Raker kita meminta kepada ketiga instansi tersebut untuk melakukan roadmap dan menginventarisir seluruh persoalan yang menyebabkan banyaknya PLTS maupun listrik tenaga diesel yang tidak berfungsi dengan baik diwilayah perbatasan, “ kata Albert sapaan akrabnya.

Artinya, kerusakan dimaksud harus dihitung jelas dan terperinci, termasuk biaya perbaikan dan pembangunan baru jika diperlukan.

Selanjutnya apabila semuanya sudah terangkum dalam bentuk dokumen, diharapkan pihak pemerintah bisa membentuk tim kerja, guna menindaklanjuti data kerusakan yang ada.

“ Dalam hal ini Komisi III juga sudah menghimbau kepada ESDM, BPP dan manajemen PT PLN untuk menghitung serta menginventarisir daerah mana saja yang menggunakan PLTS, PLD serta yang bisa dibangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sederhana sebegai energi lsitrik terbarukan, “ ungkap Alberthus SM Baya.

“Harapan kita pada tahun anggaran mendatang persoalan kelistrikan diperbatasan bisa teranggarkan di APBD, “ jelasnya.

Ia juga meyakini semua persoalan bisa segera teratasi dengan baik, mengingat persoalan kelistrikan adalah satu program prioritas dari sepuluh program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. *

Reporter : Sahri.

DPRD Kaltara

Menyambut HUT Proklamasi, Ini Pesan Hj Ainun Farida Untuk Kaum Perempuan Kaltara

Published

on

Hj Ainun Farida Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Hj Ainun Farida, berharap pada momen detik-detik perayaan HUT Proklamasi RI ke 77 tahun menjadi ajang kaum perempuan di Kaltara untuk bangkit membangun daerah disegala bidang.

“Kita kaum perempuan di Kaltara wajib mewarisi semangat kepahlawan seperti semangatnya Cut Nyak Dhien, RA Kartini, Dewi Sartika, yang berjuang memerdekakan negeri ini dan memajukan kaum perempuan nya, ” kata Hj Ainun Farida, kepada media ini melalui telpon WhatsAPP, Sabtu 13/8/2022.

Namun tidak meninggalkan kodrat sebagai isteri dan ibu dari anak-anak, karena anak sebagai generasi penerus harus disiapkan sejak dini.

Ia juga menilai, saat ini kaum perempuan di Kaltara sudah lebih maju. Mereka tidak hanya menduduki beberapa jabatan di birokrat, bahkan sudah banyak perempuan Kaltara yang menjadi politisi di kursi Legislatif kabupaten dan kota.

“Harapan saya kaum perempuan terus berkarya untuk kemajuan daerah di masa-masa yang akan datang, ” tutup Ainun Farida. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Hermanus Anggota DPRD Kaltara Gelar Kegiatan Wasbang di SMPN 1 Lumbis

Published

on

Hermanus S Sos anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (kanan), M Idrus S Pd Kepala SMPN 1 Lumbis (kiri).

TANJUNG SELOR – Kepala Sekolah Menengah Pertaman Negeri 1 (SMPN 1) Mansalong, Kecamatan Lumbis, M Idrus S Pd, menyambut baik sekaligus mengapresiasi kegiatan Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Hermanus S Sos, disekolah tersebut, Jumat 12/8/2022.

Hermanus S Sos anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, sedang menyampaikan materi wawasan kebangsaan kepada siswa SMPN 1 Mansalong Kecamatan Lumbis.

“Terima kasih juga pantas kami sampaikan kepada bapak Hermanus S Sos, yang telah sudi mendengar dan merespon beberap usulan yang kami ajukan, ” terang M Idrus S Pd, melalui pesan WhatsAPP, beberapa saat yang lalu.

Diketahui, Hermanus S Sos, anggota telah melaksanakan kegiatan pembinaan ideologi wawasan kebangsaan (Wasbang) di SMPN 1 Mansalong, kecamatan Lumbis. DImana sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang ideologi bagi siswa-siswi sekolah tersebut.

“Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Hermanus S Sos atas kunjungan dan bantuan nya yang telah diberikan kepada SMPN 1 Lumbis, ” tutup M Idrus. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Minta Bangunan Toko Indonesia di Krayan Diserahterimakan Kemasyarakat

Published

on

Yakob Palung Sh, anggota DPRD Kaltara dari Fraksi PDI Perjuangan..

TANJUNG SELOR – Program Jembara atau jembatan udara unstuk Subsidi Ongkos Angkut (SOA) perbatasan Krayan, Kabupaten Nunukan, DPRD Provinsi Kalimantan Utara menilai sudah cukup untuk mengatasi kebutuhan masyarakat, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan Sembilan Bahan Pokok (Sembako).

“Untuk program angkutan Jembara yang merupakan program pemerintah pusat kalau tidak salah melebihi dari 100 ton pertahun, jumlah ini dinilai sudah cukup ” kata Yakob Palung SH anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, kepada media ini beberapa waktu yang lalu.

Aneh nya kata dia, walau program nya sudah berjalan, tapi sampai saat ini masyarakat masih bertanya kenapa harga sejumlah barang tersebut masih relatif mahal di Krayan. “Sampai-sampai harga gula pasir kalau memang itu barang subsidi paling tidak harganya harus sesuai harga perkiraan setempat yakni Rp 18.000/kilogram, tapi faktanya bisa mencapai Rp 30 hingga Rp 40 ribu/kilogramnya.

Inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah agar warga disana bisa menjangkau kabutuhan nya dengan harga yang murah.

“Solusinya untuk itu, Toko Indonesia yang sudah selesai dibangun oleh Pemprov Kaltara harus segera diserahterimakan kepada masyarakat untuk dikelola bersama pemerintah setempat, ” kata Yakob Palung.

Mengingat bangunan Toko Indonesia tersebut sudah lama rampung terbangun, serta bangunannya terlihat mantap. Karenanya dIharapkan DInas PUPR Perkim dan DIsperindagkop segera menyerahkan bangunan nya untuk dikelola.

“Sangat disayangkan karena sampai sekarang Toko Indonesia itu belum dioperasikan, ” tambah Yakob Palung.

Kalau ini ditangani dengan baik, persoalan harga barang yang selalu berubah-ubah itu bisa tertangani dengan baik pula. Serta akan terkontrol oleh pemerintah, “Terakhir harapan saya untuk semua pemangku kepentingan bisa meningkatkan kontrol khususnya terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak memihak masyarakat, terutama menyangkut pendistribusian barang secara adil dan merata disetiap desa yang ada, ” pungkas Yakob Palung .*jk/kjs.

Continue Reading

Trending