Connect with us

Berita Bulungan

Lembaga Adat Kesultanan Bulungan Mendesak Kejati Dan BPN Ada Ditanjung Selor

Published

on

Drs Datu Buyung Perkasa MPd Ketua Lembaga Adat Kesultanan Bulungan (LAKB) Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Ketua Lembaga Adat Kesultanan Bulungan (LAKB), Drs Datu Buyung Perkasa M Pd, kembali mendesak pemerintah agar segera menghadirkan instansi vertikal di Provinsi Kalimantan Utara, terutama beberapa lembaga yang banyak melayani kepentingan masyarakat secara luas.

“Masa Provinsi Kalimantan Utara sudah menginjak usia lebih kurang 8 tahunan, bahkan sudah dijabat oleh Gubernur dan wakil Gubernur kedua, lembaga seperti Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kanwil BPN ATR belum kunjung ada, ” katanya kepada media ini, Kamis, 17/6/2021.

Kenapa saya mendesak instansi vertikal tingkat Peovinsi segera hadir di Tanjung Selor, sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Utara, karena merasa kasihan dengan warga yang harus bolak balik ke Samarinda, Kalimantan Timur bila ingin berurusan.

“Kalau orang yang banyak uang ya tak masalah, tapi bagaimana dengan yang pas-pasan, tentu merasa kesulitan, ” ucap Datu.

Karena nya, saya menyarankan Pemerintah Provinsi untuk terus berkerja, bagaimana secepatnya menghadirkan isntansi vertikal di Tanjung Selor, yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

“Kalau era nya mantan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie dan mantan Wakil Gubernur Udin Hianggio bisa menghadir kan, instansi vertikal seperti Polda, Korem, BPK RI, BI, Binda, nah saya berharap yang belum ada seperti Kejati, Kanwil BPN, Pengadilan Tinggi dll, bisa ada dimasa kepemimpinan Gubernur Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum dan Wakil Gubernur Dr Yansen TP M Si, ” kata Datu Buyung Perkasa.

Dibagian lain, diketahui, sebelum nya Datu Buyung juga menyoroti soal Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk Kabupaten Bulungan sebagai ibukota Provinsi agar menjadi perhatian Pemprov. Lantaran saat ini kota Tanjung Selor, nyaris “dikepung” oleh banyaknya jalan rusak yang sangat membutuhkan anggaran perbaikan yang cukup besar.

“Anggaran kabuapaten sangat terbatas untuk pembangunan infrastruktur, karenanya Bankeu dari Pemprov sangat dibututuhkan sekali untuk membantu, ” ujarnya. *

Reporter : Sahri.

Bulungan

Butuh 1,8 Ton Perbulan, Bila Pabrik Coklat Batangan PT PKN Beroperasi

Published

on

Mesin pabrik pengolah coklat batangan milik PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN).

– Petani diharapkan terus memperluas areal kebun coklatnya.

TANJUNG SELOR – Hadirnya mesin pabrik pengolah biji coklat batangan milik PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN) di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, diyakini kedepan akan mampu mendongkrak ekonomi para petani kakao setempat atau nama latin buah tersebut adalah Theobroma cacao.

Pasalnya, selain tanaman ini cepat berbuah, harga jualnya pun tetap stabil. Artinya perkilogram biji kakao kering dihargai Rp 25.000 hingga Rp 30.000.

Menurut keterangan salah satu karyawan PT PKN, Agus melalu pesan WhatsAPP, kepada media ini, Kamis 27/4/2023 menyebut, bila sudah beroperasi normal pabrik pengolah coklat batangan butuh biji kakao kering lebih kurang 60 kg perhari, berarti perbulan kebutuhan mencapai 1,8 ton.

Saat ini lanjutnya, pasokan biji kakao selain dari Bulungan, sebagian nya dari Kabupaten Malinau.

Hasil investigasi wartawan media ini dilapangan, Kabupaten Bulungan sendiri sejak dua tahun terakhir sudah melakukan penanaman bibit kakao secara besar-besaran, diperkirakan saat ini sudah mencapai ratusan hektar.

Untuk sentra pengembangan nya ada di Laliw desa Antutan, Sekatak dan desa Sajau. Areal tanam nya juga terus diperluas oleh petani setempat.

Untuk itu, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Bulunganterus mendorong perluasan tanaman coklat tersebut. “Pada tahun anggaran ini, kita akan membantu serta memberi pendampingan kepada petani untuk melakukan sambung pucuk jenis kakao MCC 02, ” cerita Kepala Dinas Petenian Tanaman Pangan Kabupaten Bulungan, H Syahruddin, beberapa waktu lalu

Selain berbuah besar, jenis kakao MCC 02 ini juga mudah tumbuh di segala medan, serta tahan terhadap serangan hama.

Karenanya, dengan konsen nya Pemkab Bulungan melalui OPD terkait mengembang kan tanaman tersebut, bukan tidak mungkin kedepan Bulungan akan menjadi sentra kakao terdepan di Provinsi Kalimantan Utara. * jk.

 

Continue Reading

DPRD Bulungan

Ketua DPRD Bulungan Minta Proses Lelang Tender Proyek di Percepat

Published

on

Kilat A md Ketua DPRD Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Bulungan, Kilat A Md, minta agar proses lelang tender proyek tahun anggaran 2024 dipercepat, agar tidak terjadi SILPA.

“Seharusnya memasuki triwulan dua tahun anggaran 2024 ini seluruh proses lelang sudah selesai dilaksanakan, ” ujar Ketua DPRD Bulungan Kilat A Md, kepada media ini diruang kerjanya, Selasa 23/4/2024.

Di tanya perihal terkait perbaikan kerusakan jalan Teluk Selimau, Kelurahan Selimau, kecamatan Tanjung Selor, ia mengatakan sesuai pembicaraan dengan Pemkab Bulungan, ada 4 ruas jalan yang akan diperbaiki pada tahun anggaran ini. Diantaranya jalan Laing Usat, dan ruas jalan lain yang kerusakan nya sangat parah.

“Masyarakat sudah sering bertanya, kapan jalan mereka yang rusak diperbaiki, ” ujar Kilat.

Seharusnya, seluruh kegiatan sudah mulai bisa dilaksanakan, pada periode anggota dewan sekarang. “Begitu anggota yang baru dilantik mereka tinggal fokus pada ABPD perubahan saja, ” pungkas Kilat. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Bulungan

Tim Pansus LKPj Bupati Bulungan Rampungkan Evaluasi Lapangan

Published

on

H Hamka M S IP Wakil Ketua DPRD Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

– Tinggal sinkronisasi dengan OPD terkait dijajaran Pemkab.

TANJUNG SELOR – Wakil Ketua DPRD Bulungan H Hamka S IP, optimis tim Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bulungan tahun anggaran 2023 berkerja selesai tepat waktu, yakni selama 30 hari kerja.

“Saat ini tim Pansus LKPj mulai menyusun undangan kepada pemerintah daerah, khususnya kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna sinkronisasi laporan dan realisasi dilapangan, ” kata H Hamka S IP Wakil Ketua DPRD Bulungan, kepada media ini, Senin 22/4/2024.

Selanjutnya setelah itu akan ditindaklanjuti dengan rekomendasi dari DPRD kepada Pemkab untuk ditindaklanjuti. “Hal ini mulai berjalan dan belum disimpulkan hasilnya, ” tambahnya.

Lebih lanjut H Hamka juga berharap semua tahapan berjalan sebagaimana mestinya. Jadi begitu Paripurna semuanya bisa disepakati bersama.

Menyinggung soal percepatan lelang, H Hamka berharap memasuki triwulan dua tahun anggaran 2024 ini semuanya sudah selesai. Supaya tak ada lagi pekerjaan rumah yang tertunda.

“Harapan nya begitu anggota DPRD yang baru dilantik, mereka hanya tinggal membahas APBD Perubahan saja, ” tutupnya. * jk/kjs.

Continue Reading

Trending