TANJUNG SELOR – Ketua Lembaga Adat Kesultanan Bulungan (LAKB), Drs Datu Buyung Perkasa M Pd, kembali mendesak pemerintah agar segera menghadirkan instansi vertikal di Provinsi Kalimantan Utara, terutama beberapa lembaga yang banyak melayani kepentingan masyarakat secara luas.
“Masa Provinsi Kalimantan Utara sudah menginjak usia lebih kurang 8 tahunan, bahkan sudah dijabat oleh Gubernur dan wakil Gubernur kedua, lembaga seperti Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kanwil BPN ATR belum kunjung ada, ” katanya kepada media ini, Kamis, 17/6/2021.
Kenapa saya mendesak instansi vertikal tingkat Peovinsi segera hadir di Tanjung Selor, sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Utara, karena merasa kasihan dengan warga yang harus bolak balik ke Samarinda, Kalimantan Timur bila ingin berurusan.
“Kalau orang yang banyak uang ya tak masalah, tapi bagaimana dengan yang pas-pasan, tentu merasa kesulitan, ” ucap Datu.
Karena nya, saya menyarankan Pemerintah Provinsi untuk terus berkerja, bagaimana secepatnya menghadirkan isntansi vertikal di Tanjung Selor, yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
“Kalau era nya mantan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie dan mantan Wakil Gubernur Udin Hianggio bisa menghadir kan, instansi vertikal seperti Polda, Korem, BPK RI, BI, Binda, nah saya berharap yang belum ada seperti Kejati, Kanwil BPN, Pengadilan Tinggi dll, bisa ada dimasa kepemimpinan Gubernur Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum dan Wakil Gubernur Dr Yansen TP M Si, ” kata Datu Buyung Perkasa.
Dibagian lain, diketahui, sebelum nya Datu Buyung juga menyoroti soal Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk Kabupaten Bulungan sebagai ibukota Provinsi agar menjadi perhatian Pemprov. Lantaran saat ini kota Tanjung Selor, nyaris “dikepung” oleh banyaknya jalan rusak yang sangat membutuhkan anggaran perbaikan yang cukup besar.
“Anggaran kabuapaten sangat terbatas untuk pembangunan infrastruktur, karenanya Bankeu dari Pemprov sangat dibututuhkan sekali untuk membantu, ” ujarnya. *
Reporter : Sahri.
