Connect with us

Berita Kaltara

Kasus Penistaan Agama di Kaltara Sudah Bergulir ke PN

Published

on

Alwan Saputra S Pi MM mantan Sekretaris NU 2015 - 2020.

Alwan Saputra : Mari kita jaga toleransi dan saling menghargai antar umat beragama

TANJUNG SELOR – Kasus dugaan penistaan agama yang terjadi pada tahun 2019 bertepatan dengan peringatan Maulid Nabiullah Muhammad SAW, yang telah dilaporkan oleh Sekretaris Nahdatul Ulama (NU) masa bakti 2010 – 2015 ke Polda Kaltara, kini sudah bergulir kemeja hijau di Pengadilan Negeri Tanjung Selor.

“Pertanyaan nya kenapa kami melaporkan ke penegak hukum, tujuan nya agar suasana akibat postingan tersebut dimedia sosial supaya tenang dan adem, ” kata mantan Sekretaris NU, Alwan Saputra S Pi MM, kepada media ini, Kamis 17/6/2021 melalui telpon selular.

Menurutnya, kenapa pihaknya langsung melapor kepenyidik, pertimbangan nya pertama untuk meredam situasi yang bisa saja memicu “kemarahan” warga.

Kedua lanjut Alwan Saputra, dasar pelaporan karena postingan tersebut, sudah berkomentar yang intinya menghina ajaran Islam, menghina Rasulullah dan menghina katab suci Al Quran.

Karena itu, beberapa ormas Islam mengingatkan agar postingan tersebut dihapus, sebagai langkah persuasif, namun tak juga diiindahkan.

Akhirnya Alwan Saputra, melaporkan hal itu ke Kepolda, langsung kepada mantan Kapolda Kaltara Irjen Pol Drs Indrajith. Oleh Kapolda langsung diarahkan ke Direskrim pada bagian Siber crim.

“Tak berselang lama waktu itu saya dihubungi kembali oleh pihak Kepolisian bahwa yang bersangkutan sudah dilakukan penahahan, ” ujar Alwan.

Beberapa waktu kemudian, Alwan mengaku kembali dihubungi bahwa oknum terlapor ingin meminta maaf. “Keinginan itu saya teruskan ke Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, untuk permohonan maaf itu langsung ke MUI saja ” imbuh Alwan lagi.

Ia juga menilai ada langkah yang baik soal penegakan hukum pada kasus tersebut. Mudahan saja kasus ini menjadi kasus terakhir yang terjadi di Kaltara.

“Saya mengimbau belajar dari kejadian ini marilah saling menghargai antar pemeluk agama, tak usah mengusik, menyinggung atau menyindir perihal agama lain , tokoh-tokoh agama lain, kitab suci agama lain, ” tandas Alwan Saputra.

Bagaimana prinsif Islam “Lakum Dinukum Waliadin” untuk mu agama mu untuk ku agama ku. Biarlah kita hidup berdampingan secara damai.

“Untuk diketahui sekali lagi kasus ini sudah bergulir keranah hukum, tak usah diperlebar lagi, intinya kita serahkan semuanya kepada proses hukum yang se adil-adilnya, ” tutup Alwan Saputra.

Diketahui sebelumnya, terlapor berinisial PML (61 thn) selaku terlapor telah meminta maaf kepada seluruh umat muslim, baik pernyataan maaf melalui media masa maupun dalam bentuk video.

Bahkan PML kala itu sudah menemui pelapor langsung. Termasuk menyampaikan permohonan maaf secara tertulis kepada pihak-pihak terkait. *

Reporter : Sahri.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Berharap PAD Meningkat

Published

on

Ketua DPRD Kaltara Alberthus Silfanus Marianus ST.

TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus ST menjelaskan bahwa APBD tahun anggaran 2023 ini, dewan memberikan beberapa catatan untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah, salah satunya menyangkut pendapatan asli daerah (PAD).

“kalau saya tidak keliru ada 7 poin catatan yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Kaltara,” beber Albert sapaan akrab ketua DPRD Kaltara ini kepada awak media.

Harapan nya, Pemprov Kaltara melalui stake holder terkait dapat bekerja maksimal untuk mencapat target PAD yang telah ditentukan.

Dengan menggali potensi pendapatan yang ada melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan sesuai kewenangan.

Kalau PAD kita meningkat lanjutnya, maka dengan sendirinya akan lebih mudah mendanai sektor pembangunan kemasyarakatan seperti fasilitas umum dan fasilitas khusus yang masih banyak dibutuhkan warga. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Ketua DPRD Kaltara Hadiri Rakernas 1 MADN

Published

on

Alberthus SM Baya ST Ketua DPRD Kalimantan Utara,

BALIKPAPAN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara Albertus Stefanus Marianus, S.T, bersama anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Ihin Surang, S.T., M.Si, Norhayati Andris, Elia DH dan Yacob Palung menghadiri undangan Rakernas I masyarakat adat Dayak Nasional yang digelar di Hotel Novotel Balikpapan, 13-16 Oktober 2022.

Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia jenderal polisi prof.Drs. H. Muhammad Tito karnavian, M.A., Ph.D. dan sekaligus sebagai Warga Kehormatan Utama Masyarakat Adat Dayak kepada Tito Karnavian yang dipimpin langsung oleh Presiden Majelis adat Dayak Nasional, Dr.Drs. Martin Billa, M.M. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Gelar Harmonisasi Ranperda Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Published

on

Djufri Budiman Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TARAKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang tergabung dalam Pansus C melakukan pertemuan dalam rangka harmonisasi Ranperda pertumbuhan ekonomi hijau, bertempat di ruang pertemuan hotel Tarakan Plaza.

Rapat yang dilaksanakan pada hari Rabu (12/10) lalu merupakan rapat pembahasan perdana, sehingga masih dilakukan harmonisasi penyusunan oleh pihak mitra OPD terkait. Dibuka oleh ketua Pansus C Jufri Budiman, Rapat ini diikuti oleh anggota Pansus ibu Hj. Siti Laela, tim pakar, Dinas perikanan dan kelautan Prov.Kaltara, dan Dinas lingkungan hidup Prov Kaltara.

Mengawali pertemuan, Hj. Siti Laela mengatakan bahwa Perda ini merupakan salah satu Perda yang sulit, sehingga dalam proses penyusunan harus sangat jeli.

Jufri Budiman berharap agar para mitra OPD terkait khususnya kabupaten/kota dapat dihadirkan dalam proses penyusunan ini. Sehingga dapat mencakup seluruh aspek. Dipimpin oleh Prof.Yahya, pembahasan ini dibahas secara rinci dengan menggabungkan opini dari mitra OPD.
Ranperda ini merupakan Perda usulan dari pemerintah, dan Perda ini disusun mengingat kondisi kaltara yang memiliki kawasan hijau, sehingga dengan adanya Perda ini, diharapkan kawasan hijau yang ada di Kalimantan Utara dapat lebih terlindungi dan Pengolahan di dalamnya dapat memiliki “Reward” .

Menutup pertemuan, ketua Pansus mengatakan bahwa “pembahasan Ranperda ini merupakan tugas sekaligus tugas berat, karena menyangkut kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dengan waktu yang singkat dan terbatas ini, saya optimis Ranperda ini dapat selesai tepat waktu”.

Beliau juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada
Adapun setelah dilakukan pembahasan Ranperda ini, Pansus bersama mitra OPD terkait akan menjadwalkan kembali untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. * jk/kjs.

Continue Reading

Trending