Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Ketua DPRD Apresiasi WTP Untuk Kaltara Dari BPK

Published

on

TANJUNG SELOR – Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun 2021 dalam Rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 di gedung DPRD Prov. Kaltara, (Senin, 10/05/21).

Rapat paripurna tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Prov. Kaltara Norhayati Andris dihadiri sepuluh Anggota DPRD dan tujuh Anggota DPRD hadir melalui Virtual Zoom serta Auditor Utama Keuangan Negara VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dr. Dori Santosa S.E., M.M., CSFA, CFrA yang mengikuti secara Virtual Zoom.

Dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dihadiri Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum, Wakil Gubernur Kaltara Drs Yansen Tipa Padan, Sekretaris Daerah Dr H Suriansyah, Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Utara, Pejabat Tinggi Pratama, Pimpinan Instansi Vertikal.

Melalui meja pimpinan Ketua DPRD Norhayati Andris menyampaikan dalam rangka mendukung keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang lebih transparansi serta akuntabel, maka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah wajib dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, demi terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih serta muaranya dapat mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat adil dan makmur serta merata.

Ketentuan mengenai Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan, dalam Pasal 17 Ayat (2) mengamanatkan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan oleh BPK RI kepada DPRD selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima Laporan Keuangan dari Pemerintah Daerah.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas, maka pada bulan Mei 2021 ini akan disampaikan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Utara kepada DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

LHP BPK RI ini merupakan hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.

Ditambahkan Norhayati Andris ditemui seusai rapat menyampaikan melalui Virtual Zoom oleh Auditor Utama Keuangan Negara VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Dr Dori Santosa SE MM CSFA CFrA menyampaikan BPK RI Perwakilan Kalimantan Utara telah melaksanakan pemeriksaan atas LKPD Prov. Kaltara untuk memberikan Opini Atas Kewajaran, selain itu tahun ini untuk pertama kalinya BPK RI mengembangkan pemeriksaan dengan menekankan pada aspek kinerja tertentu, memberikan nilai tambahan atas hasil pemeriksaan LKPD.

Pada kesempatan ini BPK menyerahkan empat laporan, yaitu :

1.Ringkasan eksekutif atas LHP keuangan dan kinerja,

2.LHP atas LKPD yang memuat opini,

3.LHP atas STI dan kepatutan terhadap perundang-undangan,

4.LHP kinerja atas Epektifitas upaya peningkatan kualitas fisik jalan, jembatan serta gedung dan bangunan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan LKPD Prov. Kaltara Tahun Anggaran 2020 telah sesuai dengan standar akutansi pemerintahan pengungkapan yang memadai, tidak terdapat ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang bernilai material atau berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan dan sistem pengendalian interen yang efektif. Jadi dengan dasar tersebut BPK kembali memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Kaltara Tahun Anggaran 2020 dan ini merupakan pencapaian Pemerintah Provinsi kalimantan Utara yang ke tujuh kalinya.

“Ini yang harus kita pertahankan, harus kita tingkatkan lagi agar Kalimantan Utara kedepannya menjadi lebih baik lagi.” tutup Norhayati Andris. *

Sumber : Humas.

Editor    : Sahri.

 

DPRD Kaltara

Pemprov Sampaikan KUA PPAS 2025 ke Dewan

Published

on

Ketua DPRD Kaltara Albertuus Stefanus Marianus ST (kanan).).

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara menggelar Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan II Tahun 2024 dengan agenda penyampaian pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025, Senin (15/07/24).

Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kaltara dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Andi Hamzah, serta didampingi oleh Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, ST dan Wakil Ketua DPRD Andi M. Akbar.

Rapat ini juga dihadiri oleh Anggota DPRD Kaltara dan Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Sekretaris Daerah Dr. H. Suriansyah, M.AP, beserta kepala perangkat daerah (PD) dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Kaltara diwakili oleh Sekretaris Daerah Dr. H. Suriansyah, M.AP yang menyampaikan sambutan terkait Nota Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025. Dalam sambutannya, Sekda Dr. H. Suriansyah menjelaskan secara rinci rancangan KUA-PPAS yang mencakup beberapa kebijakan umum, antara lain kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

Pada sambutannya juga, Dr. H. Suriansyah menyampaikan pentingnya perencanaan anggaran yang tepat untuk memastikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan di Kalimantan Utara.

Setelah sambutan, dilakukan penyerahan Nota Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 oleh Sekretaris Daerah Dr. H. Suriansyah, M.AP kepada Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, ST. Penyerahan nota ini menandai langkah awal dalam proses pembahasan dan penetapan anggaran daerah untuk tahun 2025.(hms/jk).

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Study Komparasi ke Kanwil Kemenkumham Kaltim

Published

on

Anggota DPRD Kaltara yang tergabung dalam Pansus II ketika bertandang ke Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur di Samarinda.

SAMARINDA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang tergabung dalam Pansus II melaksanakan studi komparasi ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Timur di Samarinda. Kunjungan ini terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembangunan Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara dan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Rombongan Pansus II DPRD Provinsi Kalimantan Utara diterima langsung oleh Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur, Mia Kusuma Fitriana, beserta staf Kanwil Kemenkumham.

Turut hadir Ketua Pansus II DPRD Provinsi Kalimantan Utara, M. Khairuddin, dan anggota Pansus II lainnya seperti Marli Kamis, Ihin Surang, serta Tim Pakar Pansus II, dan perwakilan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dari Biro Perbatasan dan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Utara.

Ketua Pansus II DPRD Provinsi Kalimantan Utara menjelaskan maksud dan tujuan kunjungan ini adalah untuk mendengarkan arahan, saran, masukan, dan petunjuk dari Kanwil Kemenkumham Samarinda terkait kedua Ranperda tersebut. Dia juga menjelaskan proses dan tahapan yang telah dilakukan untuk Perda tentang pembangunan wilayah perbatasan, termasuk pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan konsultasi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI.

“Ini adalah perda pertama di Indonesia terkait pengelolaan wilayah perbatasan. Perda ini sudah selesai dan drafnya telah ditandatangani. Untuk proses harmonisasi, minimal ada tiga Ranperda.” ujar Ketua Pansus.

Terkait Ranperda RTRW, Ketua Pansus berharap perda ini dapat selesai pada bulan Agustus atau September. Dia berharap pada proses harmonisasi nanti tidak banyak lagi pembahasan yang diperlukan.

Ibu Mia, selaku Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham, menjelaskan bahwa permohonan harmonisasi ke Kanwil dalam satu surat maksimal memuat tiga judul. Mekanisme permohonan harmonisasi dapat dilakukan melalui dua jalur: DPRD dapat mengajukan harmonisasi langsung yang ditandatangani oleh Ketua DPRD, atau Biro Hukum yang ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Proses harmonisasi di Kanwil dibatasi maksimal 15 hari kerja.

Ihin Surat menambahkan bahwa Ranperda Pembangunan Wilayah Perbatasan adalah inisiatif dewan yang dibuat karena Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi perbatasan yang terkait dengan visi dan misi Gubernur “Membangun Desa Menata Kota”. Dengan adanya Ranperda ini, diharapkan ada payung hukum bagi kepala daerah untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat di perbatasan.

Ibu Mia menambahkan bahwa kelanjutan perda ini dilihat dari sisi kewenangan. “Jika memang menjadi kewenangan, maka bisa dilanjutkan. Namun, jika bukan kewenangan, akan sulit berlanjut,” jelasnya.

Penyusunan Ranperda yang merupakan inisiatif DPRD ini akan dibahas lebih lanjut dengan harapan dapat segera menjadi perda.(hms/jk/kjs)

Continue Reading

DPRD Kaltara

Raperda Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Mulai di Bahas

Published

on

Albhertus stevanus Marianus ST Ketua DPRD Kaltara.

TARAKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Prov. Kaltara melakukan pertemuan dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Rapat yang digelar pada hari Kamis (27/06) ini dihadiri langsung oleh ketua DPRD Prov. Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, ST, mitra OPD terkait, PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia) Prov. Kaltara, SKALA, serta yayasan Faqih Hasan Center.

Dipimpin oleh anggota Pansus III, bapak Ruslan serta didampingi anggota pansus lainnya, agenda yang dilakukan pada pertemuan ini adalah pembahasan lebih lanjut mengenai isi Rancangan Peraturan Daerah dengan mitra OPD terkait.

Adapun salah satu isi dari ranperda ini adalah memuat tentang hak penyandang disabilitas dalam mencari pekerjaan, dalam hal lalu lintas, sosial, pendidikan serta perlindungan hukum.

Penyusunan Ranperda yang merupakan inisiasi dari DPRD ini akan dibahas lebih lanjut dan intens, dengan harapan agar dapat segera menjadi Perda, mengingat Ranperda ini cukup penting, sehingga diharapkan para penyandang disabilitas memiliki payung hukum dan mendapatkan Hak serta perlindungan yang setara di Lingkungan masyarakat.(hms/jk/kjs).

Continue Reading

Trending