Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Usulan Pemberhentian Gubernur Dan Wakil Gubernur Kaltara Oleh DPRD ke Presiden

Published

on

Poto bersama ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara Norhayati Andris dan ketua KPUD Kaltara usai rapat usulan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara yang maju Pilkada serentak 9 Desember 2020.

TANJUNG SELOR – Rapat paripurna ke – 2 Masa Persidangan I Tahun 2021 dengan agenda :

  1. Pengumuman Usulan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Kaltara Masa Jabatan 2016 – 2021.
  2. Pengumuman Usulan Pengangkatan Berdasarkan Rapat Pleno dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Prov. Kaltara Tahun 2021.

Rapat yang dilaksanakan pada hari Selasa (26/01) ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, H Suriansyah selaku perwakilan dari Pemprov Kaltara, serta hadir Ketua KPU Kaltara serta perwakilan OPD lain nya.

Rapat yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Prov. Kaltara Norhayati Andris, menyampaikan bahwa Sesuai dengan Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Kalimantan Utara Pasal 6 huruf e , DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.

“Pada Pasal 8 juga disebutkan bahwa Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri dan Pada Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian, ” jelasnya.

Lebih lanjut, Norhayati mengatakan “ Tugas pokok selaku Pimpinan DPRD adalah sesuai peraturan dan perundang undangan di atas, atas nama pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Utara, pada rapat paripurna hari ini secara resmi mengumumkan, usul pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2016-2021, dimana masa jabatan akan berakhir pada tanggal 12 Februari 2021.

Terhadap usulan ini, kami sebagai DPRD akan menyampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kalimantan Utara Nomor : 170/03 /Kpts.PIMP.DPRD/I/2021 USUL PEMBERHENTIAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA MASA JABATAN 2016-2021 dengan melampirkan berita acara DPRD dan risalah rapat paripurna hari ini , dengan demikian dewan telah melaksanakan proses sesuai ketentuan yang berlaku dan pada hari ini sampailah kita pada usulan pemberhentian Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Utara.

Lanjut Norhayati Andris menyampaikan Pengumuman Usulan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Rapat Pleno dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 melalui Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kalimantan Utara Nomor : 170/03 /Kpts.PIMP.DPRD/I/2021 USUL PENGANGKATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA MASA JABATAN 2021-2026.*

Editor    : Sahri.

Sumber : Humas.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Berharap PAD Meningkat

Published

on

Ketua DPRD Kaltara Alberthus Silfanus Marianus ST.

TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus ST menjelaskan bahwa APBD tahun anggaran 2023 ini, dewan memberikan beberapa catatan untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah, salah satunya menyangkut pendapatan asli daerah (PAD).

“kalau saya tidak keliru ada 7 poin catatan yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Kaltara,” beber Albert sapaan akrab ketua DPRD Kaltara ini kepada awak media.

Harapan nya, Pemprov Kaltara melalui stake holder terkait dapat bekerja maksimal untuk mencapat target PAD yang telah ditentukan.

Dengan menggali potensi pendapatan yang ada melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan sesuai kewenangan.

Kalau PAD kita meningkat lanjutnya, maka dengan sendirinya akan lebih mudah mendanai sektor pembangunan kemasyarakatan seperti fasilitas umum dan fasilitas khusus yang masih banyak dibutuhkan warga. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Ketua DPRD Kaltara Hadiri Rakernas 1 MADN

Published

on

Alberthus SM Baya ST Ketua DPRD Kalimantan Utara,

BALIKPAPAN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara Albertus Stefanus Marianus, S.T, bersama anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Ihin Surang, S.T., M.Si, Norhayati Andris, Elia DH dan Yacob Palung menghadiri undangan Rakernas I masyarakat adat Dayak Nasional yang digelar di Hotel Novotel Balikpapan, 13-16 Oktober 2022.

Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia jenderal polisi prof.Drs. H. Muhammad Tito karnavian, M.A., Ph.D. dan sekaligus sebagai Warga Kehormatan Utama Masyarakat Adat Dayak kepada Tito Karnavian yang dipimpin langsung oleh Presiden Majelis adat Dayak Nasional, Dr.Drs. Martin Billa, M.M. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Gelar Harmonisasi Ranperda Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Published

on

Djufri Budiman Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TARAKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang tergabung dalam Pansus C melakukan pertemuan dalam rangka harmonisasi Ranperda pertumbuhan ekonomi hijau, bertempat di ruang pertemuan hotel Tarakan Plaza.

Rapat yang dilaksanakan pada hari Rabu (12/10) lalu merupakan rapat pembahasan perdana, sehingga masih dilakukan harmonisasi penyusunan oleh pihak mitra OPD terkait. Dibuka oleh ketua Pansus C Jufri Budiman, Rapat ini diikuti oleh anggota Pansus ibu Hj. Siti Laela, tim pakar, Dinas perikanan dan kelautan Prov.Kaltara, dan Dinas lingkungan hidup Prov Kaltara.

Mengawali pertemuan, Hj. Siti Laela mengatakan bahwa Perda ini merupakan salah satu Perda yang sulit, sehingga dalam proses penyusunan harus sangat jeli.

Jufri Budiman berharap agar para mitra OPD terkait khususnya kabupaten/kota dapat dihadirkan dalam proses penyusunan ini. Sehingga dapat mencakup seluruh aspek. Dipimpin oleh Prof.Yahya, pembahasan ini dibahas secara rinci dengan menggabungkan opini dari mitra OPD.
Ranperda ini merupakan Perda usulan dari pemerintah, dan Perda ini disusun mengingat kondisi kaltara yang memiliki kawasan hijau, sehingga dengan adanya Perda ini, diharapkan kawasan hijau yang ada di Kalimantan Utara dapat lebih terlindungi dan Pengolahan di dalamnya dapat memiliki “Reward” .

Menutup pertemuan, ketua Pansus mengatakan bahwa “pembahasan Ranperda ini merupakan tugas sekaligus tugas berat, karena menyangkut kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dengan waktu yang singkat dan terbatas ini, saya optimis Ranperda ini dapat selesai tepat waktu”.

Beliau juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada
Adapun setelah dilakukan pembahasan Ranperda ini, Pansus bersama mitra OPD terkait akan menjadwalkan kembali untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. * jk/kjs.

Continue Reading

Trending