Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Usulan Pemberhentian Gubernur Dan Wakil Gubernur Kaltara Oleh DPRD ke Presiden

Published

on

Poto bersama ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara Norhayati Andris dan ketua KPUD Kaltara usai rapat usulan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara yang maju Pilkada serentak 9 Desember 2020.

TANJUNG SELOR – Rapat paripurna ke – 2 Masa Persidangan I Tahun 2021 dengan agenda :

  1. Pengumuman Usulan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Kaltara Masa Jabatan 2016 – 2021.
  2. Pengumuman Usulan Pengangkatan Berdasarkan Rapat Pleno dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Prov. Kaltara Tahun 2021.

Rapat yang dilaksanakan pada hari Selasa (26/01) ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, H Suriansyah selaku perwakilan dari Pemprov Kaltara, serta hadir Ketua KPU Kaltara serta perwakilan OPD lain nya.

Rapat yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Prov. Kaltara Norhayati Andris, menyampaikan bahwa Sesuai dengan Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Kalimantan Utara Pasal 6 huruf e , DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.

“Pada Pasal 8 juga disebutkan bahwa Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri dan Pada Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian, ” jelasnya.

Lebih lanjut, Norhayati mengatakan “ Tugas pokok selaku Pimpinan DPRD adalah sesuai peraturan dan perundang undangan di atas, atas nama pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Utara, pada rapat paripurna hari ini secara resmi mengumumkan, usul pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2016-2021, dimana masa jabatan akan berakhir pada tanggal 12 Februari 2021.

Terhadap usulan ini, kami sebagai DPRD akan menyampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kalimantan Utara Nomor : 170/03 /Kpts.PIMP.DPRD/I/2021 USUL PEMBERHENTIAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA MASA JABATAN 2016-2021 dengan melampirkan berita acara DPRD dan risalah rapat paripurna hari ini , dengan demikian dewan telah melaksanakan proses sesuai ketentuan yang berlaku dan pada hari ini sampailah kita pada usulan pemberhentian Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Utara.

Lanjut Norhayati Andris menyampaikan Pengumuman Usulan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Rapat Pleno dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 melalui Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kalimantan Utara Nomor : 170/03 /Kpts.PIMP.DPRD/I/2021 USUL PENGANGKATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA MASA JABATAN 2021-2026.*

Editor    : Sahri.

Sumber : Humas.

 

DPRD Kaltara

Pembahasan Raperda Untuk Nama RSUD Tarakan Akan Dijadwal Ulang

Published

on

Ellia Dj Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penamaan RSUD Tarakan, Selasa 17/5/2022 antara DPRD Provinsi Kaltara rencananya akan dijadwal ulang, dikarenakan instansi tekhnis belum hadir pada rapat pembahasan tersebut.

“Ternyata yang pasti naskah akademisnya sudah disiapkan oleh tim pakar, walau demikian kuat dari lembaga legislatif tidak serta merta langsung ujug-ujug dipresure begitu saja harus juga dilihat sejauh mana tahapan-tahapan nya, ” kata Ellia Dj, anggota Bapemperda, DPRD Provinsi Kalimantan Utara, kepada media ini diruang kerjanya.

Apalagi tahapan dimaksud, seperti dari organisasi perangkat daerah yang memprakarsai tidak hadir. Artinya bagaimana kita mau membicarakan tekhnisnya dalam hal ini Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit sendiri tidak ada. Sehingga itu lah alasan kenapa rapat pembahasan tersebut harus diskejul ulang.

Menurut informasi yang didapat oleh dewan bahwa RSUD Tarakan ini beberapa waktu lalu sudah diberinama oleh pihak pemerintah. Apakah penamaan ini hanya sebatas inisiatif saja, “tapi selentingan yang kamu terima pemberian nama tersebut bukan dalam bentuk Pergub, ” tandas Ellia Dj.

Sehingga dilempar kembali ke DPRD untuk dibahas ulang Raperdanya. ” Kita pikir memang mekanisme nya seperti itu bukan tiba-tiba muncul nama, ” tambah Ellia Dj.

Apalagi salah satu Tupoksi DPRD sendiri adalah Legislasi. Kemudian melalui fungsi itu dewan akan melegalisasi apa yang menjadi kewenangan nya.

Serta akan dibahas bersama-sama Pemerintah Daerah untuk dijadikan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Kendati demikian lanjut Ellia Dj, bisa saja penggantian nama RSUD Tarakan ditetapkan melalui Pergub, hanya saja perlakuan nya tetap berbeda apalagi ditinjau untuk masa yang panjang.

“Yang dikuatirkan begitu ganti Pergub lagi ganti lagi nama, seperti pengalaman yang kemarin, pada HUT Kaltara dan Lambang Daerah, ” imbuhnya.

Jadi apapun yang diputuskan bersama terkait dengan Perda itu, harus pula dibahas bersama-sama untuk membahasakan nya.

DPRD tidak juga bisa mengesahkan begitu saja , tentu harus ada tahapan-tahapan, urgensinya juga sejauhmana karena semua harus ada dasarnya. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Nelayan Desa Tanah Kuning dan Mangkupadi Butuh Kapal 30 GT Untuk Melaut

Published

on

Hj Ainun Farida Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi Partai Golkar.

TANJUNG SELOR – Warga Desa Tanah Kuning dan Desa Mangkupadi, Tanjung Palas Timur, Bulungan, sepakat lahan milik mereka dihargai Rp 7.000/M, dengan imbal balik mereka yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan dibantu kapal dengan kapasitas 30 GT untuk kepentingan melaut oleh pemerintah.

Hal itu diutarakan warga saat kunjungan kerja, Hj Ainun Farida Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, didua desa tersebut.

Alasan lain, kenapa mereka (Nelayan) setempat menginginkan bantuan kapal untuk melaut. Otomatis dengan dibangun nya pelabuhan internasional disana, jenis bahan sebagai alat tangkap ikan yang selama ini digunakan sudah tidak mungkin lagi dipakai, lantaran areal yang ada sudah digunakan untuk pembangunan pelabuhan tersebut.

“Untuk menjangkau laut lepas tak mungkin hanya menggunakan mesin ces (ketinting) seperti yang banyak digunakan nelayan selama ini, tentu membutuhkan kapal yang besar, ” kata Hj Ainun, Selasa 17/5/2022.

Kebutuhan nelayan untuk dua desa sebanyak 6 unit kapal, masing-masing 3 buah untuk kelompok nelayan desa Tanah Kuning dan 3 buahnya lagi untuk nelayan desa Mangkupadi.

Dengan jumlah karyawan yang akan berkerja di Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) sekitar ratusan ribu orang itu. Tentu kebutuhan akan ikan juga dalam jumlah yang besar.

Ini lah juga menjadi salah satu alasan nelayan setempat sangat membutuhkan kapal dengan kapasitas besar untuk dipakai melaut.

“Bila permintaan akan kapal oleh nelayan ini bisa terpenuhi, mereka akan mampu menjawab kebutuhan akan ikan untuk para karyawan yang berkera di KIPI itu nanti, ” ujar Hj Ainun Farida.

Warga yang menghadiri kunjungan kerja hari itu cukup lumayan banyak. Terdiri dari bapak-bapak, pemuda termasuk kaum perempuan.

“Ada sekitar 60 atau 70 an orang warga yang hadir, ” tutup Hj Ainun Farida. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Minta Akses Perhubungan Darat Laut Harus Nyaman dan Aman

Published

on

H Rahmat Sewa anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Rahmat Sewa, dari Fraksi PDIP, menghimbau pemerintah untuk memperhatikan akses darat dan laut, guna memudahkan masyarakat untuk mengurus berbagai kepentingan nya.

“Akses jalan darat yang menghubungkan dari desa ke ibukota Kabupaten selanjutnya menuju ibukota Provinsi itu harus bagus, ” kata Rahmat Sewa mengawali wawancaranya dengan media ini, Selasa 17/5/2022.

Tidak hanya itu lanjutnya, akses perhubungan laut dari kabupaten menuju kota Tarakan juga harus nyaman dan selalu tersedia. Termasuk keamanan saat berlayar juga harus diperhatikan dengan cermat.

Menyinggung kebutuhan warga akan akses jalan lingkungan, Rahmat Sewa menambahkan bahwa hal itu tidak kalah penting untuk diperhatikan. Seperti jalan-jalan semenisasi, draenase maupun decker untuk aliran air wajib lancar.

Dengan demikian, lingkungan warga akan menjadi sehat. “Tentu kalau aliran air nya mampet akan menjadi tempat nyamuk berkembangbiak, ” ujarnya.

Harapan nya, tambah dia, beberapa hal tersebut wajib menjadi atensi Pemkab, Pemkot maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Agar supaya kenyamanan dan keamanan masyarakat dapat terjamin dengan baik. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Continue Reading

Trending