Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Usulan Pemberhentian Gubernur Dan Wakil Gubernur Kaltara Oleh DPRD ke Presiden

Published

on

Poto bersama ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara Norhayati Andris dan ketua KPUD Kaltara usai rapat usulan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara yang maju Pilkada serentak 9 Desember 2020.

TANJUNG SELOR – Rapat paripurna ke – 2 Masa Persidangan I Tahun 2021 dengan agenda :

  1. Pengumuman Usulan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Kaltara Masa Jabatan 2016 – 2021.
  2. Pengumuman Usulan Pengangkatan Berdasarkan Rapat Pleno dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Prov. Kaltara Tahun 2021.

Rapat yang dilaksanakan pada hari Selasa (26/01) ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, H Suriansyah selaku perwakilan dari Pemprov Kaltara, serta hadir Ketua KPU Kaltara serta perwakilan OPD lain nya.

Rapat yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Prov. Kaltara Norhayati Andris, menyampaikan bahwa Sesuai dengan Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Kalimantan Utara Pasal 6 huruf e , DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.

“Pada Pasal 8 juga disebutkan bahwa Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri dan Pada Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian, ” jelasnya.

Lebih lanjut, Norhayati mengatakan “ Tugas pokok selaku Pimpinan DPRD adalah sesuai peraturan dan perundang undangan di atas, atas nama pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Utara, pada rapat paripurna hari ini secara resmi mengumumkan, usul pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2016-2021, dimana masa jabatan akan berakhir pada tanggal 12 Februari 2021.

Terhadap usulan ini, kami sebagai DPRD akan menyampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kalimantan Utara Nomor : 170/03 /Kpts.PIMP.DPRD/I/2021 USUL PEMBERHENTIAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA MASA JABATAN 2016-2021 dengan melampirkan berita acara DPRD dan risalah rapat paripurna hari ini , dengan demikian dewan telah melaksanakan proses sesuai ketentuan yang berlaku dan pada hari ini sampailah kita pada usulan pemberhentian Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Utara.

Lanjut Norhayati Andris menyampaikan Pengumuman Usulan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Rapat Pleno dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 melalui Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kalimantan Utara Nomor : 170/03 /Kpts.PIMP.DPRD/I/2021 USUL PENGANGKATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA MASA JABATAN 2021-2026.*

Editor    : Sahri.

Sumber : Humas.

 

DPRD Kaltara

Hj Ainun Farida : “Kaum Perempuan Desa Apung Antusias Ikuti Acara Sosper”

Published

on

Hj Ainun Farida Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Agenda Sosialisasi Peraturan (Sosper) yang rutin dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Utara, terkait Peraturan Ddaerag (Perda) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. dilaksanakan oleh Hj Ainun Farida, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, di Desa Apung, kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, beberapa waktu yang lalu.

Pada pelaksanaan acara tersebut, seluruh peserta yang hadir, khususnya kaum perempuan sangat antusias menyimak apa yang disampaikan, terkait hak-hak perempuan dan anak.

Menurut Hj AInun Farida memaparkan, unsur-unsur prasyarat pemberdayaan terhadap kaum perempuan harus berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan. Dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan laki-laki secara adil untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan

itu bisa terlaksana dengan baik apabila melibatkan lembaga masyarakat. Dimana
lembaga masyarakat dimaksud adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi, fungsi dan kegiatan untuk berperanserta dalam pembangunan. Untuk mencapai tujuan.

“Kepedulian, perhatian, dan kapasitas lembaga masyarakat juga wajib berperan aktif di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersebut, ” ujar Hj Ainun Farida.

di Bidang peningkatan kualitas hidup Perempuan saat nya menuju upaya perbaikan, seperti perbaikan kondisi fisik dan mental perempuan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan hidupnya.

“Ini wajib dilaksanakan sebagai bagian dari hak asasi manusia dari berbagai bidang pembangunan, terutama pendidikan, kesehatan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), sosial budaya, politik, hukum dan lingkungan hidup, ” imbuh Ainun Farida..

Ini juga harus berkolerasi dengan gerakan sayang Ibu yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah untuk peningkatan kualitas hidup perempuan melalui berbagai kegiatan yang mempunyai dampak terhadap upaya percepatan penurunan angka kematian ibu (AKI) karena hamil, bersalin dan nifas serta penurunan angka kematian bayi.

dengahn meningkatnya kualitas hidup dan pemenuhan hak ekonomi perempuan dalam upaya mengurangi beban biaya kesehatan dan pendidikan keluarga miskin juga harus segera tercapai. *jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Upacara HUT ke 77 RI, Ketua DPRD Kaltara Bertugas Bacakan Naskah Proklamasi

Published

on

Momen upacara HUT Proklamasi RI ke 77 Tahun.

TANJUNG SELOR – Pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia yang ke-77, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara Albertus Stefanus Marianus, ST bersama Anggota DPRD Prov. Kaltara mengikuti Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih di Lapangan Agathis Tanjung Selor, Selasa (17/8/22).

Pada Upacara Peringatan Kemerdekaan RI ke-77 ini Gubernur Provinsi Kalimantan Utara bertindak menjadi Inspektur Upacara.

Upacara juga diikuti oleh Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pejabat maupun ASN di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara, Forkopimda Prov. Kaltara dan beberapa perwakilan dari Masyarakat serta pelajar SMA di Kaltara.

Pada kesempatan ini juga Ketua DPRD Prov. Kaltara bertugas membacakan teks Naskah Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-77 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun ini berjalan dengan baik dan lancar.

Usai mengikuti Upacara Kemerdekaan di Lapangan Agathis, Ketua DPRD kembali mengikuti Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 Tahun 2022 yang berlangsung di Istana Negara Jakarta secara virtual di Gedung Kantor Gubernur Prov. Kaltara. *fb/jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Prihatin Terhentinya Pasokan Air Bersih Untuk Warga Malinau

Published

on

Fenry Alpius SE M Si Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

– Dampak jebolnya tanggul Tuyak Limbah batubara milik PT KPUC jilid dua.

TANJUNG SELOR – Jebolnya tanggul tuyak penampung limbah batubara kali kedua milik PT KPUC, sangat bedampak terhadap warrga masyarakat Malinau, Kabupaten Malinau, mengakibatkan warga kesulitan untuk mendapatkan air besih.

“Saat ini rakyat Malinau dan beberapa kecamatan lain nya sulit untuk mendapatkan air bersih untuk konsumsi, lantaran terhentinya aliran pipa air pasokan dari PDAM untuk sementara sampai sumber air benar-benar bebas dari dugaan adanya pencemaran limbah, ” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Fenry Alpius SE M Si, atau yang kerap disapa FA kepada media ini melalui pesan WahtsAPP, Kamis 18/8/2022.

Truk yang mengangkut air bersih yang didistribusikan kepada sebagian masyarakat di Kabupaten Malinau.

Oleh sebab itu disarankan kepada Pemprov Kaltara dan Pemkab Malinau, bagaimana caranya membantu warga untuk mendistribusikan air bersih yang memang sangat dibutuhkan.

Fenry Alpius yang juga politisi Partai Golkar ini juga menambahkan, pernyataan Kepala DInas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, Hamsi, disalah satu media yang menyebut bahwa kolam milik PT KPUC yang jebol bukan merupakan limbah tambang, akan tetapi hanya merupakan tempat lintasan air jalan dan air gunung.

“Terkait pernyataan saudara Hamsi ini, saya secara kelembagaan meminta kepada Gubernur Kaltara agar mengevaluasi yang bersangkutan, ” imbuh Fenry.

Lebih lanjut Fenry Alpius juga menantang Kepala DLH Kaltara datang kemalinau untuk meminum air yang diduga mengandung limbah tersebut.

“Atau silahkan datang ke DPRD Kaltara, masih ada kami simpan air yang dibawa oleh Aliansi Masyarakat Adat Peduli se Sungai Malinau Kabupaten Mainau dan sekitarnya saat menyampaikan aspirasi ke DPRD Kaltara beberapa waktu yang lalu, ” tegas Fenry Alpius lagi.

Kepala Dinaa Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Utara, Hamsi, ketika dihubungi mengaku sedang rapat, serta berjanji setelah rapat akan bersedia dikonfirmasi. Sayang setelah dihubungi berkali-kali melalui telpon WhatsAPP dan telpon selularnya yang bersangkutan tak mengangkat telpon nya.  *jk/kjs.

Continue Reading

Trending