TANJUNG SELOR – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) masuk dalam 5 besar provinsi dengan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) tertinggi dalam persentase terhadap Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan persentase 50,96, berada di atas Kalimantan Tengah (Kalteng) yang mencapai 53,20 persen.

Urutan ketiga adalah Maluku Utara dengan persentase 49,54 persen, diikuti oleh Sumatera Selatan dengan 49,52 persen, dan Jambi dengan 49,41 persen.

Sedangkan provinsi dengan Penggunaan PDN tertinggi secara nilai rupiah adalah DKI Jakarta, Kalimantan Timur (Kaltim), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), dan Jawa Barat (Jabar).

Demikian disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. H. Suriansyah, M.AP., setelah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) melalui zoom meeting di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur, pada Senin (18/9).

“Berdasarkan data dari Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI hingga 15 September 2023, Kaltara provinsi urutan ke-2 penggunaan PDN Tertinggi terhadap RUP, atau berada di atas Kalteng yang mencapai 53,20 persen. Urutan ketiga adalah Maluku Utara dengan persentase 49,54 persen, diikuti oleh Sumatera Selatan dengan 49,52 persen, dan Jambi dengan 49,41 persen,” jelas Sekprov Kaltara, Suriansyah.

Hadir mendampingi Sekprov Suriansyah diataranya Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa (BPJ) Sekretariat Daerah, Amir Hamsyah, serta Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop) Hj. Hasriyani, S.H., M.M.

Rakor dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dan dihadiri oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala LKPP RI, Dr. Hendrar Prihadi, S.E., M.M., serta Menteri Perindustrian, Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si.

Diketahui bahwa ada lima tujuan dari P3DN, yaitu meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, meningkatkan utilisasi nasional untuk meningkatkan efisiensi industri agar dapat bersaing di pasar global, meningkatkan kesempatan kerja, engurangi ketergantungan pada produk luar negeri dengan mengoptimalkan belanja pemerintah, dan penghemat devisa negara.

Adapun target capaian yang telah tercapai meliputi, capaian 95 persen target serapan APBD/APBN, transaksi minimal sebesar 500 triliun di e-katalog, peningkatan permintaan domestik terhadap produk dalam negeri, dan peningkatan jumlah onboarding UMKM/Industri Kecil Menengah ke ekosistem digital. * dkisp/jk/kjs.

TANJUNG SELOR – Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menghadapi inflasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) telah bermitra dengan Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo).

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum dalam rapat persiapan Musyawarah Nasional (Munas) Asprindo dan Pameran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara daring di rumah jabatan (rujab) Gubernur Kaltara, Ahad (17/9).

“Mudah-mudahan para anggota Asprindo yang memiliki jaringan dan dukungan yang kuat dapat membuka peluang baru bagi pengusaha di Kalimantan Utara (Kaltara), termasuk sektor peternakan, perikanan, pertanian, dan industri lainnya yang memiliki potensi yang cukup besar,” kata Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang.

Dihadapan jajaran DPW Asprindo Kaltara, Gubernur Zainal Paliwang meminta dukungan dalam menarik investor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Kaltara.

“Mudah-mudahan dengan masuknya beberapa industri yang akan dibawa oleh Asprindo, kita dapat membentuk suatu kampung industri,” ungkapnya.

Banyak potensi dan peluang yang ada untuk pembangunan di Provinsi Kaltara, termasuk dalam bidang pertanian. Saat ini, kata Gubernur Zainal, petani-petani milenial sudah mulai aktif dan berperan dalam mengembangkan sektor pertanian di Kaltara, dengan kelompok petani milenial yang telah terbentuk di 4 kabupaten/kota di wilayah tersebut.

“Hal ini juga telah disampaikan bahwa petani-petani di Kaltara telah aktif berperan, dan kami sebagai gerbang Ibu Kota Negara (IKN), bukan hanya untuk provinsi tetangga, melainkan Kaltara menjadi gerbang IKN,” ujarnya.

“Dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), selalu memberikan dukungan dan mengembangkan usaha di sektor pertanian dan peternakan dengan menyediakan bantuan berupa bibit pohon serta hewan ternak yang dibeli dan dikembangbiakkan untuk digunakan di Kaltara,”sambungya.

Gubernur juga langsung menyampaikan kepada Ketua DPP Asprindo, Jose Rizal, agar dapat membantu DPW Asprindo Kaltara dalam memberikan dukungan melalui peluang investasi bagi pengusaha besar untuk berinvestasi di Kaltara.

“Dan saya, melalui kesempatan ini, ingin menyatakan bahwa jika ada investor di Kaltara, termasuk semua proses aplikasi dan sebagainya, saya akan membantu mempercepatnya dan selalu memberikan kemudahan-kemudahan untuk berinvestasi di Kaltara,” katanya. *dkisp/jk/kjs.

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Dr. Yansen TP., M.Si, memimpin pelaksanaan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tahun 2023.

Diketahui bahwa Provinsi Kaltara menjadi tuan rumah pelaksanaan Rakorwil FKUB se-Kalimantan tahun 2023. Pembukaan Rakorwil dilangsungkan di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Kaltara di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Senin (18/9).

Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, menyambut baik pelaksanaan Rakorwil dan berharap acara ini akan menjadi wadah untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar FKUB se-Kalimantan dalam menjaga kerukunan umat beragama. Ia juga mengungkapkan bahwa Kaltara telah menjadi teladan di Kalimantan dalam strategi dan upaya yang dilakukan oleh FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama.

“Kaltara sudah membuktikan itu dengan selalu masuk 10 besar dalam penilaian indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) sejak tahun 2013 sampai sekarang. Pada tahun 2019, kita bahkan peringkat pertama. Sekarang di tahun 2022, kita berada pada peringkat 3 setelah Riau dan NTT, dan Kaltara tidak pernah keluar dari 10 besar nasional,” kata Gubernur Zainal.

Selama Rakorwil ini, peserta akan membahas berbagai isu terkait kerukunan umat beragama. Hal ini mencakup penguatan kelembagaan FKUB, strategi dan upaya menjaga toleransi serta kerukunan umat beragama, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menjaga kerukunan umat beragama.

Gubernur juga menekankan bahwa Rakorwil ini diharapkan dapat menjadi persiapan yang baik untuk menyambut pemilihan umum (pemilu) dengan damai. Beliau menegaskan pentingnya menjaga kerukunan umat beragama dan toleransi selama proses pemilu.

Selain itu, Gubernur Zainal Paliwang mengumumkan bahwa Kaltara telah membentuk Komite Indonesia Bersatu (KIB), sebuah inisiatif yang menghimpun berbagai etnis dan agama.

Menurut Gubernur, Kaltara merupakan gambaran mini dari Indonesia, dengan semua suku, agama, dan etnis yang ada di Kaltara. “KIB bertujuan untuk mempromosikan persatuan, kerukunan, dan keberagaman sebagai kekuatan Indonesia yang sejati,” ungkap Gubernur Zainal.

Gubernur berharap bahwa melalui Rakorwil FKUB Zona Kalimantan dan keberadaan KIB, Kaltara akan terus menjadi contoh positif dalam memelihara harmoni antar-etnis dan agama, dan juga akan berkontribusi positif dalam memperkuat persatuan di seluruh Indonesia.

“Kita berharap Rakorwil ini akan menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi pedoman bagi FKUB se-Kalimantan dalam menjaga kerukunan umat beragama,” tutup Gubernur Zainal Paliwang

Rakorwil FKUB se-Kalimantan tahun 2023 dihadiri oleh sekitar 180 peserta dari FKUB provinsi, kabupaten/kota di seluruh Kalimantan. Acara ini akan berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 18 hingga 20 September 2023. * dkisp/jk/kjs.