Connect with us

Berita Pemprov Kaltara

Irianto Inisiasi Bantuan Berobat Pasien Rujukan

Published

on

 

Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat menyerahkan secara simbolis bantuan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, Senin (7/12)

TANJUNG SELOR – Selain Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Bantuan Sosial Tidak Terencana juga mengakomodir program bantuan pengobatan bagi pasien rujukan ke luar Kaltara. Program ini digagas Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie sejak tahun 2018 hingga 2020 yang bertujuan meringankan beban pasien selama berobat di luar daerah.“Ini adalah program yang saya inisiasi dan telah dijalankan sejak 2018. Pasalnya, banyak warga kurang mampu yang membutuhkan layanan kesehatan, baik penjemputan maupun pembiayaan,” kata Irianto usai menyerahkan secara simbolis bantuan hibah, bansos, bantuan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, bantuan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Provinsi Kaltara tahun anggaran 2020 di ruang serbaguna gedung Gabungan Dinas (Gadis) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Senin (7/12).

Bahkan melalui program ini, masyarakat yang sakit dapat dirujuk ke Rumah Sakit (RS) di luar daerah apabila penyakitnya cukup parah. Besaran bantuan berbeda, sesuai dengan RS rujukan yang dituju. Di mana bantuannya untuk 2 orang meliputi pasien dan pendamping. “Bantuannya mulai biaya transportasi dan penginapan,” ujar Gubernur.

Dipaparkan Irianto, untuk pengajuan usulan bantuan pengobatan bagi warga Kaltara yang berobat di luar Kaltara, ada sejumlah persyaratan harus dipenuhi. Diantaranya, surat rujukan dari rumah sakit provinsi di tarakan, warga tidak mampu, memiliki salah satu surat kepesertaan program bantuan pemerintah pusat, juga memiliki kependudukan wilayah Kaltara atau warga Kaltara, kartu keluarga serta rekomendasi dari pemerintah daerah setempat. “Bantuannya untuk menanggung biaya bagi satu pasien dan satu pendamping,” ungkap Gubernur.

Lebih rinci, dari data Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setprov Kaltara, pada 2018 jumlah pasien dan pendamping yang dibantu program ini sebanyak 14 jiwa dengan total bantuan Rp 70,8 juta. Lalu, pada 2019 meningkat menjadi 38 orang (pasien dan pendamping) dengan total bantuan Rp 161,1 juta. Dan, pada 2020 hingga 7 Desember lalu, tercatat 32 orang (pasien dan pendamping) yang mendapatkan bantuan dengan total anggaran Rp 139,1 juta.

Diuraikan lebih jauh oleh Irianto, besaran nominal bantuan ini dilegitimasi dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltara. Dimana, untuk 2018, bantuan akomodasi biaya penginapan sebesar Rp 400 ribu, dan uang harian Rp 300 ribu. “Untuk transportasinya at cost, atau dibayarkan berdasarkan riil cost. Sementara biaya akomodasi dibayarkan berdasarkan riil cost. Bila tidak ada bukti penginapan, diberikan 30 persen dari nilai maksimal, dan maksimal selama 9 malam,” tutur Irianto.

Besaran nominal bantuan akomodasi itu, berubah lagi pada 2019. Dimana untuk biaya penginapan ditetapkan sebesar Rp 350 ribu, dan uang harian sama dengan 2018, yakni Rp 300 ribu. Lalu, di 2020, bantuan biaya penginapan meningkat lagi menjadi Rp 450 ribu, dan uang harian sama, Rp 300 ribu. “Untuk uang harian dibayarkan secara lumsum maksimal selama 10 hari,” jelas Gubernur.

Tak itu saja, Pemprov Kaltara atas kebijakan Gubernur Irianto juga melaksanakan program jemput pasien kurang mampu. Penjemputannya, ada yang menggunakan mobil ambulans, adapula yang diakomodir dengan ambulans air atau speedboat ambulans. Program ini direalisasikan oleh RSUD Tarakan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara. Dimana, pada 2018 ada 8 kali penjemputan dilakukan melalui program ini. Lalu d 2019 sebanyak 11 kali, dan tahun ini sebanyak 26 kali.

Sebelumnya, melalui program JKN-KIS, Pemprov Kaltara telah menanggung Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 80.403 jiwa sebesar Rp 24,2 miliar melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kaltara. “Alhamdulillah pembayaran JKN-KIS atau Kaltara Sehat PBI Provinsi dari triwulan 1 hingga 4 sudah dibayarkan,” jelas Irianto.

Pada 2021, Pemprov Kaltara kembali berencana akan menyediakan kuota warga yang akan dibiayai iuran BPJS Kesehatan-nya sebanyak 80 ribuan jiwa. “Rencana kuota PBI Provinsi 2021 sebanyak 80 ribuan jiwa. Malah kita estimasi penambahan 5 persen. Namun, sesuai data BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, hingga saat ini baru 22.629 jiwa yang mendaftarkan dirinya sebagai PBI APBD Provinsi Kaltara,” tuntasnya. * nina.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pemprov Kaltara

Percepatan Pembangunan KIPI, Gubernur-Wagub Mediasi Pembebasan Lahan

Published

on

By

TANJUNG SELOR – Dalam rangka percepatan pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar kegiatan rapat terkait pembebasan lahan di area Koperasi Serba Usaha (KSU) “Sejahtera”, Jumat (3/12).

Rapat yang dihadiri oleh kedua pihak dari PT. KPP dan KSU “Sejahtera” ini membahas permasalahan pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT KPP sesuai dengan izin lokasi yang telah dimiliki dengan KSU “Sejahtera”.

Rapat tersebut juga turut menghadirkan Gubernur Kaltara, Wakil Gubernur Kaltara, Bupati Bulungan, dan Kepala Bappeda & Litbang Provinsi Kaltara. Dalam arahannya, Gubernur Zainal menyampaikan bahwa rapat ini sejatinya untuk meluruskan hal-hal yang selama ini masih menjadi permasalahan pada kedua belah pihak.

“KIPI ini adalah untuk rakyat Kaltara juga, bukan untuk siapa-siapa. Jadi, jika masalah ini terus berlarut-larut, kita khawatir para investor akan pergi. Sangat disayangkan sekali kalau pembangunan ini tidak bisa terlaksana di Kaltara,” ungkapnya.

Hal yang sama juga turut disampaikan oleh Wagub Yansen. Ia mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan arahan dari Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi (Marves) agar segera menuntaskan masalah yang ada terkait dengan pembangunan KIPI.

“Karena proyek ini adalah insiatif langsung dari Presiden, jadi saya kira ini adalah suatu rahmat untuk Kalimantan Utara, karena proyek ini yang nantinya akan mendapatkan keuntungan juga masyarakat sekitar Tanah Kuning-Mangkupadi,” ujarnya.

Sehingga Yansen pun berpesan agar pihak koperasi bisa bekerja sama untuk membantu pemerintah dalam menuntaskan permasalahan ini.

“Tolong kita berpikir menyelesaikan masalah, saling terbuka dan terus terang serta bisa mengambil sikap untuk menuntaskan permasalahan yang sudah lama berlarut-larut ini,” jelasnya. (gg/dksipkaltara)

Continue Reading

Pemprov Kaltara

Sasar Warga Kurang Mampu, Pemprov Berikan Bantuan Sambungan Listrik Gratis

Published

on

By

TANJUNG SELOR – Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terhadap pemerataan pembangunan di Bumi Benuanta khususnya bantuan sambungan listrik gratis. Melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pemprov Kaltara melaksanakan penyerahan simbolis pasang baru listrik gratis di Balai Adat Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bukungan, Jumat (3/12/2021).

 

Penyerahan bantuan yang menggunakan anggaran tahun 2021 tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang didampingi Kepala Dinas ESDM, Norman kepada masyarakat Desa Binai.

Dalam laporannya, Norman menyampaikan bahwa tujuannya adalah menurunnya jumlah keluarga kurang mampu di Provinsi Kaltara yang memiliki sambungan listrik PLN sendiri. Selain itu juga tercapainya peningkatan usaha pemerataan akses kelistrikan pada Provinsi Kaltara.

“Terbangunnya instalasi sambungan keluarga kurang mampu yang benar dan tepat sesuai dengan kriteria-kriteria persyaratan atau standar yang berlaku secara teknis dan non teknis sehingga aman dari bahaya kelistrikan dan aman dioperasikan,” jelasnya.

Kepala Desa Binai, Daud Udau menuturkan terima kasih terhadap perhatian pemerintah dengan menyalurkan bantuan sambung listrik gratis kepada warganya. Meskipun masih ada warganya yang belum dapat merasakan bantuan pasang listrik gratis, ia berharap program ini berlanjut kedepannya.

“Namun karena jatah kami hanya 20 (unit, red), dan puji Tuhan karena dikasih lebih sedikit mungkin 23 kalau tidak salah kami sangat bersyukur. Mudah-mudahan hal ini masih berlanjut lagi di tahun yang akan datang,” ungkapnya.

Gubernur Zainal, dalam sambutannya mengatakan Pemprov Kaltara akan selalu berupaya membantu dan meringankan beban masyarakat kurang mampu seperti menyambungkan listrik ke rumah yang memang layak menerima bantuan tersebut.

“Dalam hal ini kita laksanakan di tiga kabupaten, seperti Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung,” kata orang nomor satu di Kaltara ini.

Gubenur Zainal menjelaskan Desa Binai sebagai pusat penyerahan secara simbolis bantuan tersebut. Dan selanjutnya kegiatan penyerahan bantuan pasang listrik berlanjut ke daerah-daerah yang sudah ditentukan titiknya.

“Mudah-mudahan apa yang disarankan oleh kepala desa tahun depan dapat kita laksanakan dan kita tambah lagi penyambungan ke rumah-rumah masyatakat kurang mampu,” ujarnya.

“Semoga bermanfaat, semoga anak-anak dapat belajar pada saat malam hari, yang selama ini mungkin kurang bisa belajar di malam hari,” pungkasnya.

Rincian bantuan pasang baru listrik adalah:
Pengadaan dan pemasangan KwH meter 900 Volt Amper dan kelengkapannya.
Pengadaan dan pemasangan instalasi listrik dalam rumah dengan menggunakan sistem 3:1:1 yaitu 3 titik lampu, 1 stop kontak dan 1 set arde.

Sertifikat laik operasi instalasi sambungan rumah dan jaminan instalasi. (el.r/dkisp.kaltara)

Continue Reading

Pemprov Kaltara

Resmi Dilantik, Dewan Pendidikan Diharapkan Bantu Gubernur Tingkatkan Pelayanan Pendidikan

Published

on

By

TANJUNG SELOR – Sebagai bentuk atensi terhadap sektor pendidikan di Kalimantan Utara (Kaltara), Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang melantik Dewan Pendidikan Provinsi Kaltara masa bhakti tahun 2021-2026 pada Jumat, (03/12) bertempat di Gedung Gabungan Dinas Provinsi Kaltara.

Prosesi pelantikan Dewan Pendidikan ini disaksikan secara langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, para asisten dan staf ahli, serta kepala OPD lainnya di lingkungan Provinsi Kaltara.

Zainal dalam sambutannya menyampaikan pembentukan Dewan Pendidikan ini didasari oleh kepedulian yang ditunjukkan oleh anggota Dewan Pendidikan akan kondisi dunia pendidikan di Kaltara saat ini. Ia pun menyampaikan tujuan pembentukan dewan ini untuk mengakomodir agar seluruh anak di Kaltara dapat mengenyam pendidikan yang sama.

“Sebagai informasi, bahwa Dewan Pendidikan ini merupakan Lembaga yang berisikan orang-orang yang punya kepedulian tinggi terhadap pendidikan di Kaltara, yang nantinya akan memberikan aspirasinya, serta menganalisa dan mengevaluasi juga memberikan masukan kepada Gubernur mengenai pelayanan pendidikan,” ungkapnya.

Zainal pun berharap kehadiran Dewan Pendidikan di Provinsi Kaltara ini dapat membawa perubahan yang baik untuk dunia pendidikan Kaltara. Mengingat saat ini begitu sulitnya masyarakat daerah untuk mengakses pendidikan yang layak sejak dini.

“Saya berharap Dewan Pendidikan dapat menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dengan baik, demi kemajuan dunia pendidikan,” harapnya.

Selain itu, Gubernur Zainal juga secara langsung menugaskan Dewan Pendidikan untuk menggali informasi terkait anak-anak di daerah yang belum mendapatkan pendidikan yang layak. Ia meminta agar anak-anak ini dapat dirangkul dan difasilitasi agar mereka pun bisa menimba ilmu seperti anak-anak Kaltara lainnya.

“Saya ingin kita semua turun ke lapangan, lihat situasi yang sebenarnya. Kita yang datang pada mereka, bukan menunggu mereka untuk datang pada kita. Kita buat sekolah untuk mereka, yang penting adalah mereka bisa mengenyam pendidikan, minimal membaca dan berhitung,” tuturnya.

Terakhir, tidak lupa ia selalu mengingatkan seluruh hadirin untuk menjaga kesehatan di masa pandemik ini. Dengan Bersama-sama menjaga kesehatan serta menerapkan protokol kesehatan, ia berharap status Covid-19 di Kaltara dapat turun ke level satu. (gg/dkispkaltara)

Continue Reading

Trending